Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Sebut Kejagung Dapat Apresiasi dari Dewan HAM PBB

Kompas.com - 16/06/2022, 14:10 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) mendapatkan apresiasi dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pujian itu disampaikan komisioner tinggi Dewan HAM PBB saat sesi ke-50 sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Senin (13/6/2022).

“Eksplisit disampaikan Kejaksaan Agung telah lebih serius dalam memproses penanganan pelanggaran HAM berat dengan diprosesnya kasus Paniai di Papua ke pengadilan,” tutur Mahfud dalam konferensi pers virtual, Kamis (16/6/2022).

Baca juga: Mahfud MD: Pancasila adalah Kesepakatan Luhur

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen menyelesaikan dengan tuntas kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo itu.

“Sementara 12 (kasus pelanggaran HAM berat lainnya) itu terjadi di masa lalu dan sulit diselesaikan, yang ini (Paniai) kita langsung selesaikan,” ucap dia.

Mahfud mengungkapkan, selama tiga tahun terakhir penanganan persoalan HAM di Indonesia tidak menjadi sorotan Dewan HAM PBB.

Dalam pandangannya, hal itu menunjukkan kemajuan perlindungan HAM di Indonesia.

Ia pun menampik isu yang mengatakan Dewan HAM PBB menyoroti persoalan pelanggaran HAM di Papua.

Mahfud mengklaim, PBB menilai Indonesia tak punya catatan pelanggaran HAM di wilayah tersebut.

“Kalau saudara buka website Dewan HAM PBB yang pidato kemarin itu ndak ada, Indonesia itu bersih dari masalah Papua,” ujar dia.

Baca juga: Mahfud Sebut Pendukung Sistem Khilafah Muncul, Ingatkan Pj Kepala Daerah Patuh Pancasila

Kejagung menyatakan berkas perkara tersangka kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua sudah lengkap dan siap dipersidangkan.

Nantinya, sidang itu bakal di gelar di Pengadilan HAM Makassar.

Satu orang tersangka yang ditetapkan berinisial IS yang merupakan purnawirawan TNI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com