Kompas.com - 16/06/2022, 14:07 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak menyoroti persoalan HAM di Papua.

Ia mengatakan, PBB tidak memandang ada pelanggaran HAM di Papua.

Bahkan Indonesia tidak menjadi salah satu negara yang dinilai memiliki persoalan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Senin (13/6/2022).

Mahfud hadir dalam sidang tersebut. Dia juga bertemu dengan Komisi Tinggi HAM. 

Baca juga: Anggota DPR Sebut yang Kontra DOB Tak Representasikan Semua Wilayah Papua

“Kalau saudara buka website Dewan HAM PBB yang pidato kemarin itu ndak ada, Indonesia itu bersih dari masalah Papua,” tutur Mahfud dalam konferensi pers virtual, Kamis (16/6/2022).

Ia mengklaim, penanganan persoalan HAM di Infonesia tidak pernah disinggung dalam sidang Dewan HAM PBB sejak tiga tahun lalu.

“Hal ini berarti kita sudah mengalami kemajuan dengan mengomunikasikan dengan proporsional mengenai perlindungan dan penegakan HAM,” sebutnya.

Di sisi lain, Mahfud menyampaikan, laporan- laporan yang disampaikan oleh berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait persoalan HAM di Indonesia itu disampaikan melalui human rights council’s special procedures mandate holders (SPMH).

Unit itu, lanjut dia, berada di bawah Dewan HAM PBB yang bertugas menerima laporan dugaan pelanggaran HAM dari berbagai negara.

Ia menjelaskan setelah menerima laporan tersebut, SPMH bakal melakukan proses klarifikasi pada pemerintah negara tersebut.

“Seperti Indonesia, banyak laporan dari LSM, melaporlah ke SPMH, mengumumkan ada laporan, itu bukan dari Dewan HAM PBB, tapi dari SPMH,” katanya.

“Laporan itu maksudnya memberitahu ke pemerintah, lalu kita jawab, oh iya selesai. Jadi tidak ada masalah, tidak ada satu pun,” ucap Mahfud.

Ia juga menampik kabar adanya tim dari Dewan HAM PBB yang bakal berkunjung ke Papua untuk melakukan investigasi.

“Itu tidak ada, dari mana sumbernya? Saya sudah langsung ke markasnya (Dewan HAM PBB) tidak ada,” tandasnya.

Baca juga: KSP Sebut Anak Muda Papua Puas atas Kinerja Presiden Jokowi

Adapun isu rencana kedatangan tim khusus Dewan HAM PBB ke Papua dan Papua Barat muncul akhir Mei lalu.

Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Achsanul Habib kala itu mengungkapkan Indonesia memang terlibat aktif dalam sesi ke 49 perundingan bersama Dewan HAM PBB di Jenewa pada 28 Maret hingga 1 April 2022.

Tapi pertemuan itu tak membahas persoalan di Indonesia, atau isu-isu pelanggaran HAM di Papua.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertemuan Komisioner Komnas HAM dengan Lukas Enembe Dipertanyakan

Pertemuan Komisioner Komnas HAM dengan Lukas Enembe Dipertanyakan

Nasional
Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Nasional
Kapolri: Tolong Awasi Kami, Pelanggaran Pasti Akan Ditindak

Kapolri: Tolong Awasi Kami, Pelanggaran Pasti Akan Ditindak

Nasional
Permohonan Turunkan 'Presidential Threshold' Ditolak MK, PKS: Kami Pahami Ketidakberanian MK

Permohonan Turunkan "Presidential Threshold" Ditolak MK, PKS: Kami Pahami Ketidakberanian MK

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 Sisa 5 Juta Dosis, di Bali hingga Yogyakarta Langka

Kemenkes: Vaksin Covid-19 Sisa 5 Juta Dosis, di Bali hingga Yogyakarta Langka

Nasional
Kapolri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin atau Rabu Pekan Depan

Kapolri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin atau Rabu Pekan Depan

Nasional
Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Pemilu 2024

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Pemilu 2024

Nasional
Ini Efikasi dan Efek Samping Indovac dan AWcorna yang Baru Mendapat Izin Edar BPOM

Ini Efikasi dan Efek Samping Indovac dan AWcorna yang Baru Mendapat Izin Edar BPOM

Nasional
Peringatan HUT TNI di Sekitar Istana, Polda Metro Pastikan Tak Ada Penutupan Arus Lalin

Peringatan HUT TNI di Sekitar Istana, Polda Metro Pastikan Tak Ada Penutupan Arus Lalin

Nasional
Terlibat Kasus Brigadir J, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

Terlibat Kasus Brigadir J, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

Nasional
KDRT Bukan Kejahatan Biasa

KDRT Bukan Kejahatan Biasa

Nasional
Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan Km 50

Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan Km 50

Nasional
Kapolri Pastikan Usut Asal Uang Brigjen Hendra Kurniawan untuk Sewa Jet Pribadi

Kapolri Pastikan Usut Asal Uang Brigjen Hendra Kurniawan untuk Sewa Jet Pribadi

Nasional
Kapolri Harap Penahanan Putri Candrawathi Menjawab Pertanyaan Publik

Kapolri Harap Penahanan Putri Candrawathi Menjawab Pertanyaan Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.