Kompas.com - 16/06/2022, 12:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui bahwa pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat disengaja dan atas pertimbangan matang.

Sebelumnya, pengangkatan Andi yang juga menjabat Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Daerah Sulawesi Tengah itu dikritik karena Andi berstatus tentara aktif.

Tito menjelaskan, Seram Bagian Barat mengalami keadaan khusus yang membutuhkan penanganan spesifik. Hal itu yang menurutnya kurang dipahami publik.

"Seram Bagian Barat itu problemnya ada potensi konflik batas desa. Itu sempat hampir meledak di Desa Loki. Di sebelahnya Maluku Tengah, di Pulau Haruku, sudah meledak. Ada meninggal, ratusan rumah terbakar," kata Tito kepada wartawan di kantor Kemendagri, Kamis (16/6/2022).

Baca juga: Pemerintah Diminta Batalkan Penunjukan Perwira Aktif TNI sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat

"Akar permasalahannya administrasi pemerintahan yaitu batas desa. Artinya, kewenangan bupati. Jadi, bukan masalah kriminal, tapi batas wilayah, batas desa," imbuhnya.

Eks Kapolri itu melanjutkan, pemerintah berupaya agar penanganan konflik berbasis pada tindakan proaktif dan pencegahan, alih-alih menangani konflik yang kadung terjadi dan menimbulkan korban.

"Rumah-rumah yang sudah terbakar ini belum kelar mau diapakan, mereka mengungsi dan belum ditangani dengan baik oleh pemda," kata Tito.

"Makanya, Seram Bagian Barat ini saya diskusikan dengan Pak Gubernur, harus diisi figur yang bisa mengatasi konflik. Tugas Penjabat Bupati sangat penting karena kuncinya ada di dia, karena ini masalah batas desa," jelasnya.

Atas pertimbangan di atas, kata Tito, maka menurutnya pengangkatan sosok Andi sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat sudah tepat menilik latar belakangnya sebagai intelijen.

Baca juga: Brigjen Andi Diusulkan Pensiun Dini karena Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

"Intel berpikirnya proaktif, memetakan mediasi, menyelesaikan (konflik) sebelum meledak, sehingga kita minta nama dari BIN. BIN memberikan figur yang dinggap kompeten yaitu Kabinda Sulteng. Sulteng pernah konflik dan dianggap pernah tangani konflik, maka diberi penugasan," sebut Tito.

"Jadi memang ada kebutuhan waktu itu," imbuhnya.

Walaupun demikian, Tito mengaku paham bahwa desakan agar angkatan bersenjata tidak menjabat sebagai kepala daerah menguat.

Tito mengindikasikan bahwa polisi atau tentara aktif tak akan lagi diusulkan jadi penjabat kepala daerah.

"Kami melihat ke depan, dari hasil rapat Menkopolhukam ada keinganan seperti itu, kami hargai civil society. Jadi yang akan diajukan adalah pejabat sipil," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Nasional
Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Nasional
Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.