Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelaskan Alasan TNI Aktif Jabat Pj Bupati Seram Bagian Barat, Mendagri: Ada Potensi Konflik Batas Desa

Kompas.com - 16/06/2022, 12:45 WIB
Vitorio Mantalean,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui bahwa pengangkatan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat disengaja dan atas pertimbangan matang.

Sebelumnya, pengangkatan Andi yang juga menjabat Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Daerah Sulawesi Tengah itu dikritik karena Andi berstatus tentara aktif.

Tito menjelaskan, Seram Bagian Barat mengalami keadaan khusus yang membutuhkan penanganan spesifik. Hal itu yang menurutnya kurang dipahami publik.

"Seram Bagian Barat itu problemnya ada potensi konflik batas desa. Itu sempat hampir meledak di Desa Loki. Di sebelahnya Maluku Tengah, di Pulau Haruku, sudah meledak. Ada meninggal, ratusan rumah terbakar," kata Tito kepada wartawan di kantor Kemendagri, Kamis (16/6/2022).

Baca juga: Pemerintah Diminta Batalkan Penunjukan Perwira Aktif TNI sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat

"Akar permasalahannya administrasi pemerintahan yaitu batas desa. Artinya, kewenangan bupati. Jadi, bukan masalah kriminal, tapi batas wilayah, batas desa," imbuhnya.

Eks Kapolri itu melanjutkan, pemerintah berupaya agar penanganan konflik berbasis pada tindakan proaktif dan pencegahan, alih-alih menangani konflik yang kadung terjadi dan menimbulkan korban.

"Rumah-rumah yang sudah terbakar ini belum kelar mau diapakan, mereka mengungsi dan belum ditangani dengan baik oleh pemda," kata Tito.

"Makanya, Seram Bagian Barat ini saya diskusikan dengan Pak Gubernur, harus diisi figur yang bisa mengatasi konflik. Tugas Penjabat Bupati sangat penting karena kuncinya ada di dia, karena ini masalah batas desa," jelasnya.

Atas pertimbangan di atas, kata Tito, maka menurutnya pengangkatan sosok Andi sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat sudah tepat menilik latar belakangnya sebagai intelijen.

Baca juga: Brigjen Andi Diusulkan Pensiun Dini karena Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

"Intel berpikirnya proaktif, memetakan mediasi, menyelesaikan (konflik) sebelum meledak, sehingga kita minta nama dari BIN. BIN memberikan figur yang dinggap kompeten yaitu Kabinda Sulteng. Sulteng pernah konflik dan dianggap pernah tangani konflik, maka diberi penugasan," sebut Tito.

"Jadi memang ada kebutuhan waktu itu," imbuhnya.

Walaupun demikian, Tito mengaku paham bahwa desakan agar angkatan bersenjata tidak menjabat sebagai kepala daerah menguat.

Tito mengindikasikan bahwa polisi atau tentara aktif tak akan lagi diusulkan jadi penjabat kepala daerah.

"Kami melihat ke depan, dari hasil rapat Menkopolhukam ada keinganan seperti itu, kami hargai civil society. Jadi yang akan diajukan adalah pejabat sipil," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 25 Februari 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Februari 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Demokrat: Ranahnya MK

Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Demokrat: Ranahnya MK

Nasional
Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

Nasional
Satgas Pangan Polri Sebut Harga Beras Akan Normal Saat Masuk Bulan Puasa

Satgas Pangan Polri Sebut Harga Beras Akan Normal Saat Masuk Bulan Puasa

Nasional
Demokrat Gabung Kabinet, PDI-P Singgung Jokowi Butuh Dukungan Lebih Banyak Parpol

Demokrat Gabung Kabinet, PDI-P Singgung Jokowi Butuh Dukungan Lebih Banyak Parpol

Nasional
PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Nasional
Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS: Daripada Kita ke MK, Ada Pamannya

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS: Daripada Kita ke MK, Ada Pamannya

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, 3 Partai Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, 3 Partai Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P

Nasional
3 Partai Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket, Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

3 Partai Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket, Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

Nasional
Hadiri Forum APA Azerbaijan, Fadli Zon: Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

Hadiri Forum APA Azerbaijan, Fadli Zon: Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Lanjutkan Kunker ke Sulut, Jokowi Disambut Gubernur Olly Dondokambey

Lanjutkan Kunker ke Sulut, Jokowi Disambut Gubernur Olly Dondokambey

Nasional
TKN: Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras hingga 1,2 Juta Ton Daging Ayam

TKN: Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras hingga 1,2 Juta Ton Daging Ayam

Nasional
Soal Hak Angket, Nasdem: Kalau Capresnya Dukung tapi Ketum Partai Enggak?

Soal Hak Angket, Nasdem: Kalau Capresnya Dukung tapi Ketum Partai Enggak?

Nasional
Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com