Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Para Menteri Kepercayaan Jokowi yang Sepi dari Isu "Reshuffle"

Kompas.com - 16/06/2022, 10:25 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Di luar hiruk pikuk terkait reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada sejumlah menteri kepercayaan presiden yang jauh dari isu pencopotan.

Para menteri kepercayaan Jokowi yang sama sekali tak tersentuh isu reshuffle adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Kelima menteri itu sampai saat ini jauh dari isu reshuffle, sejak dilantik sebagai anggota Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Baca juga: Pengamat: Zulhas Jadi Mendag Bikin Reshuffle Jokowi Penuh Muatan Politik

Jokowi melantik 2 menteri dan 3 wakil menteri baru di Istana Negara, Rabu (15/6/2022) kemarin.

Tercatat ada 2 menteri baru yang duduk di Kabinet Indonesia Maju. Mereka adalah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang dilantik sebagai Menteri Perdagangan. Dia menggantikan Muhammad Lutfi.

Selain itu, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) menggantikan Sofyan Djalil.

Sedangkan 3 wakil menteri baru itu adalah John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

Baca juga: Reshuffle dan Jamuan Makan Siang Jokowi untuk Tujuh Ketum Partai Politik

Terakhir adalah Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Raja Juli menggantikan rekan satu partainya, Surya Tjandra.

Berikut ini adalah profil singkat para menteri kepercayaan Jokowi yang sepi dari isu reshuffle:

1. Pratikno

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.  KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Menteri Sekretaris Negara, Pratikno sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

Sebelum menjadi Menteri Sekretaris Negara di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, Pratikno juga menduduki posisi yang sama dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.

Lelaki kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur, 13 Februari 1962 itu adalah lulusan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (1985).

Dia kemudian menempuh pendidikan lanjutan bidang Development Administration di Birmingham University, Inggris (1990).

Baca juga: Menteri Baru dan Menteri yang Selamat dari Reshuffle di Periode Kedua Jokowi

Selain itu, Pratikno meraih gelar doktor Ilmu Politik dari Flinders University, Australia (1997).

Kariernya dalam bidang akademik mencapai puncak setelah meraih gelar Profesor Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada pada 2008.

Sebelum masuk ke dalam lingkaran pemerintahan, Pratikno berkecimpung di dunia akademik. Dia menjadi dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada pada 1986-2019.

Dia juga pernah menjadi Wakil Dekan bidang akademik Fisipol Universitas Gadjah Mada (2001-2004), Dekan Fisipol Universitas Gadjah Mada (2008-2012), dan Rektor Universitas Gadjah Mada (2012-2014).

2. Pramono Anung

Sekretaris Kabinet, Pramono Anung sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Sekretaris Kabinet, Pramono Anung sebelum pelantikan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

Pramono Anung yang merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dipercaya Presiden Jokowi buat menjadi Sekretaris Kabinet di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Lelaki kelahiran Kediri, 11 Juni 1963 itu adalah lulusan Jurusan Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung pada 1988.

Dia kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen ke Universitas Gadjah Mada (1990-1992) dan meraih gelar Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran (2010-2013).

Baca juga: Reshuffle Kedelapan Kabinet Jokowi, Pertunjukan Politik dan Pesan Soliditas Kabinet

Sebelum terjun ke dunia politik, Pramono menjadi direktur dan komisaris di sejumlah perusahaan.

Karier politiknya sebagai pimpinan PDI-P dimulai sejak 1998. Dia kemudian menjadi Sekretaris Jenderal PDI-P pada 2000-2005, dan Wakil Ketua DPR pada 2009-2014.

Dia juga menjadi Sekretaris Kabinet pada Kabinet Kerja periode 2014-2019.

3. Basuki Hadimuljono

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Kementerian PUPR Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Basuki Hadimuljono menjabat sebagai Menteri PUPR sejak masa Kabinet Kerja 2014-2019. Presiden Jokowi kembali melantiknya untuk menduduki posisi yang sama di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Lelaki kelahiran Surakarta, 5 November 1954 itu dikenal sebagai seseorang yang gemar bercanda. Selain itu, dia juga merupakan seorang profesional yang sejak awal berkarier di Kementerian PUPR.

Selama hampir 40 tahun berkiprah di Kementerian PUPR, Basuki telah tiga kali menjabat sebagai pejabat Eselon I, sebelum kemudian ditunjuk menjadi menteri pada Kabinet Kerja.

4. Luhut Pandjaitan

Layar tangkap Menko Bidang KemaritiLuhut umumkan tiket masuk Borobudur terbaru atau tiket Borobudur atau harga tiket masuk Candi Borobuduran Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ketika memberikan sambutan dalam acara penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Chevron New Ventures Pte, Ltd dengan PT Pertamina (Persero) di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (12/5/2022) waktu setempat.KOMPAS.com/Ade Miranti Layar tangkap Menko Bidang KemaritiLuhut umumkan tiket masuk Borobudur terbaru atau tiket Borobudur atau harga tiket masuk Candi Borobuduran Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ketika memberikan sambutan dalam acara penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) antara Chevron New Ventures Pte, Ltd dengan PT Pertamina (Persero) di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (12/5/2022) waktu setempat.

Presiden Jokowi melantik Luhut Pandjaitan sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 di Jakarta pada 23 Oktober 2019.

Selain mengurusi masalah kemaritiman dalam rangka menjadi poros maritim dunia, Luhut juga diminta mengatasi masalah hambatan-hambatan investasi.

Lelaki kelahiran Toba Samosir, Sumatera Utara, 28 September 1947 itu merupakan seorang mantan perwira TNI Angkatan Darat.

Baca juga: Soal “Reshuffle” Kabinet, Demokrat Minta Menteri Fokus Bantu Kerja Presiden

Kiprahnya di pemerintahan dimulai sebagai Duta Besar RI untuk Singapura pada 1999-2000.

Setelah itu, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada 2000 sampai 2001. Dia kemudian diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 2014 sampai 2015, dan Menko Polhukam pada 2015 sampai 2016.

Luhut juga pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada 2016 sampai 2019.

5. Retno Marsudi

Menlu RI Retno Marsudi menyampaikan pidatonya saat jumpa pers dengan Menlu Jepang Toshimitsu Motegi di Jakarta (10/1/2020).REUTERS/AJENG DINAR UFIANA via ABC INDONESIA Menlu RI Retno Marsudi menyampaikan pidatonya saat jumpa pers dengan Menlu Jepang Toshimitsu Motegi di Jakarta (10/1/2020).

Retno merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

Perempuan yang lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 27 November 1962 itu sukses membawa Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dua kali, yakni periode 2019-2020 dan 2020-2022.

Retno merupakan lulusan SMA Negeri 3 Semarang (salah satu sekolah unggulan di kota tersebut) pada 1981. Dia juga merupakan teman satu angkatan Menteri Keuangan Sri Mulyani di sekolah itu.

Retno meraih gelar sarjana dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan predikat cum laude pada 1985.

Baca juga: Reshuffle Kabinet Jokowi, Kepentingan Politik atau Memperkuat Kinerja?

Tak lama setelah lulus kuliah, Departemen Luar Negeri (kini Kementerian Luar Negeri) tengah mengadakan seleksi calon diplomat di sepuluh universitas top Indonesia, termasuk UGM.

Retno berhasil lolos seleksi sebagai calon diplomat dan diterima bekerja di Departemen Luar Negeri.

Guna memperkaya wawasannya, dia meneruskan studi ke Program Studi Undang-Undang Uni Eropa di Haagse Hogeshool, Den Haag, Belanda pada tahun 2000. Retno kemudian menuntut ilmu di Studi Hak Asasi Manusia di Universitas Oslo, Norwegia, sebagai mahasiswa tamu pada 2006.

Retno pernah bertugas di Kedutaan Besar Indonesia untuk Australia (1990-1994) dan Belanda (1997-2001).

Baca juga: Ini Pertunjukan Politik, Bukan Reshuffle Kabinet...

Dia pernah juga menjabat sebagai Direktur Kerjasama Intra dan Antar-regional Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri (2001-2003) dan Direktur Eropa Barat Kementerian Luar Negeri (2003-2005).

Sejak 2005 sampai 2008, Retno dipercaya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia.

Sementara, pada 2008 sampai 2012, dia ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri. Pada 2012 sampai 2014, Retno kembali ke Belanda sebagai Duta Besar Republik Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com