Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Reforma Agraria Masalah Struktural, Tak Selesai Hanya dengan Jadikan Eks Panglima TNI Menteri ATR

Kompas.com - 16/06/2022, 10:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengaku pesimistis penunjukan eks panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteti Agraria dan Tata Ruang (ATR) merupakan jawaban atas masalah agraria yang tak kunjung beres di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Dalam wawancara kepada wartawan selepas pelantikan menteri-wakil menteri baru kemarin di Istana, Jokowi mengatakan bahwa Hadi bakal mengemban tugas khusus untuk menyelesaikan banyak masalah sengketa tanah, termasuk mempercepat pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN), serta mengebut sertifikasi tanah.

"Kalau dalam perspektif Pak Jokowi mengapa lamban, proyek banyak mangkrak, termasuk IKN, lalu kita butuh menteri yang powerfull, kalau disikapi hanya dengan mengganti orang, seolah itu obatnya, sesungguhnya Pak Jokowi kembali salah mendiagnosis problem agraria di Indonesia," kata Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika kepada Kompas.com, Rabu (16/6/2022).

"Padahal (solusinya) bukan dari situ. Jangan-jangan itu akan kontraproduktif karena pengadaan tanah ini banyak menimbulkan perampasan tanah dan penggusuran masyarakat," kata dia.

Baca juga: Hadi Tjahjanto Jadi Menteri ATR/BPN dan Harapan Penyelesaian Konflik Tanah Masyarakat Adat

Dewi menyampaikan bahwa masalah agraria di Indonesia amat kompleks, bukan sekadar mencetak sertifikat sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya.

Reforma agraria juga menyangkut soal distribusi ulang lahan-lahan yang ada seiring dengan banyaknya ketimpangan kepemilikan lahan.

Ini belum ditambah dengan konflik-konflik agraria yang kian banyak terjadi seiring kebijakan pemerintah yang semakin liberal dan erat dengan kepentingan bisnis.

Persoalan lahan juga menyangkut lintas sektor, seperti dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga Kementerian BUMN.

Dewi mengatakan, dengan keadaan rumit itu, selama ini Kementerian ATR justru dipimpin oleh orang yang tak punya rekam jejak atau kompetensi di bidang ini.

Baca juga: Jadi Wamen ATR/Waka BPN, Raja Juli Antoni Dapat PR Ini dari Jokowi

Posisi Wakil Menteri ATR, misalnya, dinilai kental urusan politik karena dalam reshuffle kemarin, jatahnya tetap diberikan kepada politikus Partai Solidaritas Indonesia.

"Apakah kepemimpinan Pak Hadi bisa mengamputasi ego sektoral dengan kementerian lain? Saya pikir tidak, karena harus lahir dari kepemimpinan Presiden sendiri," kata Dewi.

"Ada problem struktural yang kepemimpinannya ada di bawah Presiden dan tidak mungkin diselesaikan dengan mengganti satu menteri. KPA mencatat 2.489 konflik agraria struktural selama 7 tahun ini. Ada kurang lebih 1,4 juta keluarga yang jadi korban konflik agraria yang menunggu persoalannya diselesaikan," papar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa M 4,3 Guncang Garut, Pusat Gempa di Kedalaman 3 Km

Gempa M 4,3 Guncang Garut, Pusat Gempa di Kedalaman 3 Km

Nasional
Tanggal 8 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
IPK Turun, Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia Dianggap Terpuruk

IPK Turun, Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia Dianggap Terpuruk

Nasional
Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Nasional
Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

Nasional
IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

Nasional
Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Nasional
ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

Nasional
IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

Nasional
Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Nasional
Jokowi Awali Kunker di Bali dengan Resmikan Pasar Seni Sukawati

Jokowi Awali Kunker di Bali dengan Resmikan Pasar Seni Sukawati

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

Nasional
ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.