Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 16/06/2022, 03:15 WIB
|


KOMPAS.com – Semua perilaku pegawai negeri sipil (PNS) harus berpedoman pada ketentuan yang ada.

Ini dikarenakan, sebagai aparatur sipil negara, PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat PNS.

Tak hanya di dalam lingkup kerja, PNS juga harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan saat berada di luar lingkungan kerja, termasuk untuk urusan rumah tangganya.

Perihal rumah tangga PNS ini diatur salah satunya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Baca juga: Bolehkah PNS Poligami?

Larangan bagi PNS untuk berselingkuh

Di dalam PP Nomor 45 Tahun 1990, terdapat larangan yang tegas bagi PNS untuk melakukan perselingkuhan.

Larangan bagi PNS untuk berselingkuh merujuk pada Pasal 14 yang berbunyi,

"Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah."

Dalam penjelasan pasal ini, yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.

Tak hanya hidup bersama, pasal ini juga dijadikan rujukan bagi berbagai jenis perselingkuhan yang lain.

Baca juga: Bolehkah PNS Menjadi Istri Kedua?

Sanksi bagi PNS yang melakukan selingkuh

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 PP Nomor 45 Tahun 1990, PNS yang berselingkuh harus dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat.

Sanksi bagi PNS yang berselingkuh tersebut tertuang di dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Adapun jenis hukuman disiplin berat yang akan dijatuhkan terdiri atas:

  • penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
  • pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan
  • pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Sanksi pemecatan atau pemberhentian ini menjadi sanksi paling berat yang akan dijatuhkan kepada PNS yang berselingkuh.

 

Referensi:

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Merasa Tak Punya Kewajiban Jelaskan Pencapresan Anies ke Jokowi

Nasdem Merasa Tak Punya Kewajiban Jelaskan Pencapresan Anies ke Jokowi

Nasional
Anies Sudah Punya Tiket Capres, Gerindra Siap Berkontestasi Secara Sehat

Anies Sudah Punya Tiket Capres, Gerindra Siap Berkontestasi Secara Sehat

Nasional
Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan

Pelanggaran Netralitas ASN Meningkat Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan

Nasional
Anies Dapat Tiket Capres dari Nasdem-Demokrat-PKS, PDI-P: Itu Hak Mereka

Anies Dapat Tiket Capres dari Nasdem-Demokrat-PKS, PDI-P: Itu Hak Mereka

Nasional
KPK Bakal Panggil Windy Idol Jadi Saksi Suap Hakim Agung

KPK Bakal Panggil Windy Idol Jadi Saksi Suap Hakim Agung

Nasional
Kubu Ferdy Sambo Tuding Replik JPU Sesatkan Peradilan

Kubu Ferdy Sambo Tuding Replik JPU Sesatkan Peradilan

Nasional
Gerindra Minta Jangan Ada 'Privilege' untuk Pensiunan Polisi Penabrak Mahasiswa UI hingga Tewas

Gerindra Minta Jangan Ada "Privilege" untuk Pensiunan Polisi Penabrak Mahasiswa UI hingga Tewas

Nasional
BPOM Terbitkan Izin Edar Antibodi Monoklonal Rituxikal Buatan Indonesia

BPOM Terbitkan Izin Edar Antibodi Monoklonal Rituxikal Buatan Indonesia

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Akut, Polri Masih Dalami Dugaan Keterlibatan BPOM

Kasus Gagal Ginjal Akut, Polri Masih Dalami Dugaan Keterlibatan BPOM

Nasional
PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai untuk 'Kepentingan Politik', PKB Buka Suara

PBNU Kecewa Mars 1 Abad NU Dipakai untuk "Kepentingan Politik", PKB Buka Suara

Nasional
Polri Targetkan Seluruh Polda Punya CCTV dengan Teknologi Face Recognition untuk Deteksi Buronan

Polri Targetkan Seluruh Polda Punya CCTV dengan Teknologi Face Recognition untuk Deteksi Buronan

Nasional
Singgung “Duri dalam Rumah Tangga”, Kuat Ma’ruf Bantah Tahu Perselingkuhan Putri-Yosua

Singgung “Duri dalam Rumah Tangga”, Kuat Ma’ruf Bantah Tahu Perselingkuhan Putri-Yosua

Nasional
MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama

MK Tolak Legalkan Pernikahan Beda Agama

Nasional
Kuat Ma’ruf Bakal Divonis atas Kasus Pembunuhan Brigadir J pada 14 Februari

Kuat Ma’ruf Bakal Divonis atas Kasus Pembunuhan Brigadir J pada 14 Februari

Nasional
Pengacara Kuat Ma'ruf Tuding Dalil Replik Jaksa Hanya Asumsi dan Tak Berdasar

Pengacara Kuat Ma'ruf Tuding Dalil Replik Jaksa Hanya Asumsi dan Tak Berdasar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.