Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan Jadi Mendag, Fraksi PKS Harap Harga Migor Turun

Kompas.com - 15/06/2022, 17:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mulyanto berharap Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mampu membuat harga minyak goreng di pasaran kembali turun.

Ia mengingatkan, tugas dan tanggung jawab menteri baru terhadap masalah bangsa sangat besar. Terlebih, menurut dia, pemerintah masih berutang janji untuk menurunkan harga minyak goreng.

"Bahkan dua pekan lalu Presiden secara jumawa berjanji dapat menurunkan harga migor. Nyatanya hingga hari ini harga migor masih di atas harga eceran tertinggi (HET),” kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (15/6/2022).

Baca juga: Jokowi Ungkap Alasannya Pilih Zulkifli Hasan sebagai Mendag

Mulyanto menegaskan, Zulkifli harus bisa membantu Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya menurunkan harga migor.

"Jangan malah ikut-ikutan tebar janji tapi ujung-ujungnya malah mau menghapuskan migor curah," tutur dia.

Terkait hal tersebut, Mulyanto mengaitkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang melempar wacana penghapusan minyak goreng curah.

Anggota Komisi VII DPR ini memperingatkan pemerintah, agar tidak mengangkat isu yang dinilai kontroversial itu.

"Isu ini kan wacana yang sudah lama dan Pemerintah sendiri yang membatalkannya. Memang dibanding migor kemasan, migor curah kurang higienis, lebih sulit handlingnya, serta terpengaruh langsung terhadap kenaikan harga CPO," jelasnya.

Namun, masyarakat kecil serta UMKM dinilai masih sangat membutuhkannya.

Mulyanto menjelaskan, migor curah untuk konsumsi masyarakat dan industri menempati porsi dominan yakni sebesar 3,7 juta ton pada 2021 atau sekitar 74 persen dari kebutuhan migor nasional.

"Pemerintah jangan seperti pepatah 'buruk rupa cermin dipecahkan'.  Karena tidak mampu mengendalikan pasokan dan harga migor curah, maka migor curah tersebut malah dihapuskan," imbuh dia.

"Ketimbang membuat bising, silahkan saja Pemerintah hapus migor curah tersebut kalau berani," ucapnya.

Mulyanto memperkirakan, jika hal itu dilakukan akan menuai penolakan yang luas dari masyarakat.

Masyarakat kecil, lanjut dia, masih membutuhkan migor yang terjangkau harganya, seperti migor curah.

"Karenanya ketimbang mengangkat wacana ini, maka sebaiknya pemerintah fokus mengendalikan ketersediaan dan harga minyak goreng, baik curah maupun kemasan," ungkapnya.

"Jangan melempar isu baru yang tidak penting dan mendesak yang bisa jadi malah akan menimbulkan masalah baru," sambung dia.

Baca juga: 2 Menteri dan 3 Wamen Baru Kabinet Indonesia Maju: Zulkifli Hasan, Hadi Tjahjanto, hingga Raja Juli Antoni

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Istana Merdeka, Rabu siang.

Dengan pelantikan itu, Hadi resmi menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/BPN.

Selain Hadi, Jokowi juga menunjuk Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

Sebelum pelantikan, kabar mengenai Zulkifli akan masuk kabinet Jokowi sudah santer terdengar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com