Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan Jadi Mendag, Fraksi PKS Harap Harga Migor Turun

Kompas.com - 15/06/2022, 17:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Mulyanto berharap Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mampu membuat harga minyak goreng di pasaran kembali turun.

Ia mengingatkan, tugas dan tanggung jawab menteri baru terhadap masalah bangsa sangat besar. Terlebih, menurut dia, pemerintah masih berutang janji untuk menurunkan harga minyak goreng.

"Bahkan dua pekan lalu Presiden secara jumawa berjanji dapat menurunkan harga migor. Nyatanya hingga hari ini harga migor masih di atas harga eceran tertinggi (HET),” kata Mulyanto dalam keterangannya, Rabu (15/6/2022).

Baca juga: Jokowi Ungkap Alasannya Pilih Zulkifli Hasan sebagai Mendag

Mulyanto menegaskan, Zulkifli harus bisa membantu Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya menurunkan harga migor.

"Jangan malah ikut-ikutan tebar janji tapi ujung-ujungnya malah mau menghapuskan migor curah," tutur dia.

Terkait hal tersebut, Mulyanto mengaitkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang melempar wacana penghapusan minyak goreng curah.

Anggota Komisi VII DPR ini memperingatkan pemerintah, agar tidak mengangkat isu yang dinilai kontroversial itu.

"Isu ini kan wacana yang sudah lama dan Pemerintah sendiri yang membatalkannya. Memang dibanding migor kemasan, migor curah kurang higienis, lebih sulit handlingnya, serta terpengaruh langsung terhadap kenaikan harga CPO," jelasnya.

Namun, masyarakat kecil serta UMKM dinilai masih sangat membutuhkannya.

Mulyanto menjelaskan, migor curah untuk konsumsi masyarakat dan industri menempati porsi dominan yakni sebesar 3,7 juta ton pada 2021 atau sekitar 74 persen dari kebutuhan migor nasional.

"Pemerintah jangan seperti pepatah 'buruk rupa cermin dipecahkan'.  Karena tidak mampu mengendalikan pasokan dan harga migor curah, maka migor curah tersebut malah dihapuskan," imbuh dia.

"Ketimbang membuat bising, silahkan saja Pemerintah hapus migor curah tersebut kalau berani," ucapnya.

Mulyanto memperkirakan, jika hal itu dilakukan akan menuai penolakan yang luas dari masyarakat.

Masyarakat kecil, lanjut dia, masih membutuhkan migor yang terjangkau harganya, seperti migor curah.

"Karenanya ketimbang mengangkat wacana ini, maka sebaiknya pemerintah fokus mengendalikan ketersediaan dan harga minyak goreng, baik curah maupun kemasan," ungkapnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Tim Ganjar-Mahfud Serahkan Kesimpulan ke MK, Sebut 5 Pelanggaran yang Haruskan Pilpres Diulang

Nasional
3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com