Reshuffle Kabinet dan Jurus Maut Jokowi Centris

KESABARAN Zulkifli Hasan nampaknya terjawab melalui pengumuman resuffle Kabinet oleh Presiden Jokowi. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut masuk dalam struktur kabinet pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Perdagangan.

Bertempat di Istana Merdeka pada Rabu (15/6/2022), Presiden Jokowi melantik Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan menunjuk Zulkifli sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

Sejak pemerintahan periode kedua Jokowi dimulai, PAN memang sudah menunjukkan tanda-tanda dukungan pada Jokowi, seiring dengan merenggangnya hubungan Jokowi dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Kecenderungan PAN sangat jelas, terutama dengan tidak beroposisi terhadap berbagai kebijakan kontroversi Jokowi layaknya Partai Keadilan Sejahtera, misalnya.

PAN bergeming atas UU Cipta Kerja yang banyak dikritisi publik dan mantap mendukung keputusan Jokowi untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Nusantara.

Kedekatan PAN dan penguasa Istana itu tentu bukan tanpa preseden. PAN nampaknya hanya mengikuti langkah pesaing Jokowi di Pilpres 2019 lalu, yakni Prabowo Subianto dan Partai Gerindra yang dikomandaninya.

Gerindra bahkan selamat dari gempa kasus Edhy Prabowo yang diciduk KPK beberapa waktu lalu. Dengan Edhy keluar dari kabinet, maka pintu untuk Sandiaga Uno terbuka.

Artinya, Gerindra tetap berhasil menyabet dua kursi kementerian, sekalipun Edhy Prabowo membuat kasus dan harus mendekam di penjara.

Kemudian, dengan mempererat kohesi politik dengan PAN dan Gerindra, artinya Jokowi berhasil menambal lubang politik yang menganga akibat kerenggangan Jokowi dengan Nasdem dan kian ambigunya dukungan politik dari PDIP akibat preferensi politik Jokowi kepada Ganjar Pranowo, bukan kepada Puan Maharani, yang digadang-gadang sebagai bakal calon presiden dari PDIP untuk 2024 nanti.

Sementara itu di sisi lain, di luar faktor sokongan politik (partai) yang memang tidak dimiliki oleh mantan Menperindag Muhammad Lutfi, juga ada pertimbangan kinerja yang mempercepat parkirnya PAN ke Istana, yakni buruknya performa Lutfi setahun terakhir.

Kemendag gagal membenahi tata kelola minyak goreng dan terbilang gagal menstabilisasi harganya.

Bahkan hingga hari ini, harga dan tata kelola komoditas minyak goreng masih dihantui ketidakpastian.

Ditambah pula dengan kasus korupsi yang menimpa salah satu petinggi di Kementerian Perdagangan (level Dirjen) terkait izin ekspor CPO belum lama ini.

Jadi, langkah PAN di satu sisi dan keputusan Jokowi untuk menggandeng PAN di sisi lain bukanlah hal baru dan aneh, tapi sangat masuk akal.

Tentu dengan konstelasi baru tersebut, Jokowi akan tetap mempunyai daya tawar politik yang mumpuni untuk menjaga stabilitas pemerintahan sampai 2024 nanti, terutama dari goncangan-goncangan politik praktis di internal koalisi.

Sementara dari sisi kinerja, Jokowi punya legitimasi untuk menggeser Lutfi yang terbilang gagal. Ibaratnya menyuntikkan darah baru untuk membenahi berbagai persoalan yang ditinggalkannya.

Setidaknya, meskipun tidak digantikan oleh profesional, Jokowi telah mencoba untuk menghukum menteri yang menorehkan rapor merah dalam setahun masa kerjanya untuk dijadikan lampu kuning oleh para menteri yang lain.

Lalu bagaimana dengan pergantian Sofyan Djalil dengan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto? Pertama tentu faktor umur.

Tak dipungkiri bahwa Sofyan Djalil sudah sangat senior dan sudah waktunya untuk pensiun. Kedua, ada pergantian gerbong politik lama dengan yang baru.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa Sofyan Djalil adalah salah satu menteri yang mewakili gerbong Jusuf Kalla, bersama dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Artinya, Jokowi sedang mengurangi porsi pengaruh gerbong Jusuf Kalla (tersisa hanya Mentan) dan menggantinya dengan gerbong pribadi Jokowi, yakni Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.

Upaya penguatan gerbong pribadi tersebut sangat bisa dirasakan. Karena sebenarnya Jokowi bisa saja menambahkan kursi menteri untuk PDIP, yang paling banyak mendulang suara di dalam koalisi. Tapi nyatanya tidak demikian.

Kerenggangan Jokowi dengan PDIP, sebagaimana disebutkan di atas semakin mendorong Jokowi untuk menguatkan basis politik baru dari koalisi baru dengan penambahan kekuasaan gerbong pribadi.

Jokowi nampaknya ingin mengakhiri masa jabatannya dengan menyandang status sebagai "kingmaker" layaknya Megawati.

Untuk itu, Jokowi mulai memasifkan pergerakan politik Relawan Projo dan mulai pelan-pelan menyelamatkan Ganjar Pranowo dari gempuran internal PDIP.

Aksi Jokowi tersebut dilakukan setelah Ganjar diserang oleh kader senior PDIP, Trimedya Pandjaitan, yang menyematkan istilah "Kemlinthi" kepada Ganjar.

Tak sekadar itu, Ganjar dikatakan tak punya kinerja memuaskan, hanya bisa bermain sosial media.

Memang Jokowi tak memberikan pembelaan secara verbal, bahkan nyaris tak pernah menyebut nama Ganjar Pranowo di ruang publik.

Tapi Jokowi menjawabnya dengan langkah politik yang justru menunjukkan kesan bahwa Jokowi bersama Ganjar Pranowo, bukan bersama PDIP, di gelaran Pilpres 2024 nanti.

Nah dalam konteks inilah reshuffle kali ini. Langkah pertama, Jokowi mengamankan kepentingan stabilitas pemerintahan hingga tahun 2024 dengan menambal celah-celah politik akibat kerenggangan dengan Nasdem dan PDIP, yakni mempererat kohesi politik dengan Gerindra dan membuka pintu masuk untuk PAN.

Dan langkah kedua, Jokowi memperkuat basis kekuatan pribadinya dengan mengurangi pengaruh gerbong Jusuf Kalla dan tidak menambah kursi untuk PDIP, tapi memasukan sosok yang selama ini benar-benar dikenal sebagai "orang Jokowi murni," yakni Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, mantan Panglima TNI yang meniti karir moncer sejak Jokowi masih sebagai Walikota Solo.