Kompas.com - 15/06/2022, 13:46 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut pihaknya memiliki harapan besar kepada penjabat (Pj) kepala daerah untuk memperbaiki tatanan pemerintahan daerah yang mereka pimpin.

Pahala mengatakan, selama ini, banyak kepala daerah yang ditangkap KPK beralasan melakukan korupsi karena biaya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang mahal. Sementara itu, para Pj kepala daerah diusulkan dan dilantik oleh pemerintah pusat.

"Saya ingatkan, para penjabat kepala daerah, Anda orang-orang terpilih yang kalau dari KPK kami berharap sangat besar. Anda bukan dari sistem yang kita tahu, Pilkada mahal, Anda dari sistem yang "pluk" Anda dipilih ada di situ," ujar Pahala dalam webinar yang diadakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI, Rabu (15/6/2022).

Baca juga: Pemerintah Pertimbangkan Susun Aturan Teknis Penunjukkan Penjabat Kepala Daerah

Ia menjelaskan, melalui sistem Pilkada, para kepala daerah terpilih sebelumnya membutuhkan penyumbang atau sponsor untuk pendanaan kegiatan seperti kampanye.

Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh KPK pada Pilkada tahun 2015 dan 2017, sebanyak 82,3 persen kegiatan Pilkada yang diikuti oleh calon kepala daerah didanai oleh sponsor.

Dari awal hingga proses para calon tersebut terpilih, dana dari sponsor tersebut sangat dominan.

"Calon itu maju dari kaki atau tangan yang sudah ada talinya, dari para penyumbang. Dan ternyata dikatakan, mereka kemudian minta kemudahan berizinan dalam bisnis, lantas boleh ikut dalam proyek-proyek pemerintah ya boleh pasti tapi kan dia minta ada perlakuan lebih khusus, dan juga ingin bisnisnya bisa terus jalan," jelas Pahala.

Selain itu, para pemberi sponsor tersebut juga meminta akses dalam menjabat. Untuk itu, ia pun meminta para Pj kepala daerah untuk berhati-hati terhadap organisasi perangkat daerah (OPD).

Pasalnya, saat pilkada berlangsung, beberapa kepala dinas menjadi tim sukses dari kepala daerah yang menjadi pemenang.

Sehingga, saat kepala daerah yang didukung terpilih ia kemudian mendapatkan akses kemudahan untuk menjabat di dinas-dinas maupun BUMD.

Baca juga: Meneropong Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah

Hal tersebut pun tercermin dalam kasus-kasus yang ditangani oleh KPK. Sebagian besar kasus yang menimpa kepala daerah yakni kasus suap. Suap ini terkait dengan perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta jual beli jabatan.

"Oleh karena itu KPK berharap banyak pada penjabat kepala daerah. Karena Anda produk bukan dari sistem ini. Sehingga Anda nggak punya ikatan tangan dan kaki dengan para penyumbang," ujar Pahala.

"Kedua durasinya cukup panjang, sehingga segala macam uang ketok bisa dihindari, karena tidak ada ikatan dengan penyumbang dan lain-lain," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 20 Agustus Hari Memperingati Apa?

Tanggal 20 Agustus Hari Memperingati Apa?

Nasional
Mengapa Lembaga Legislatif Dipilih Rakyat?

Mengapa Lembaga Legislatif Dipilih Rakyat?

Nasional
Brigjen NA Penembak Kucing Diduga Prajurit TNI AL, KSAL: Silakan Proses bila Langgar Hukum

Brigjen NA Penembak Kucing Diduga Prajurit TNI AL, KSAL: Silakan Proses bila Langgar Hukum

Nasional
Yudo Margono Akan Pimpin Pertemuan KSAL Se-ASEAN, Bahas Rencana Latihan Bersama

Yudo Margono Akan Pimpin Pertemuan KSAL Se-ASEAN, Bahas Rencana Latihan Bersama

Nasional
KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

KPK Tahan Mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali

Nasional
Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Mantan Kepala Bappeda Jatim Budi Setiawan Diduga Terima Suap Rp 10 Miliar

Nasional
Putri Candrawati Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Brigadir J Harap Motif Pembunuhan Terbuka

Putri Candrawati Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Brigadir J Harap Motif Pembunuhan Terbuka

Nasional
Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen

Wali Kota Wahdi Ingin Produk Lokal Kota Metro Penuhi TKDN 25 Persen

Nasional
Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Jokowi Bertemu Surya Paloh di Istana, Bahas Apa ?

Nasional
TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

TNI AL Akan Gelar Latihan Armada Jaya, Pesawat Udara hingga Kapal Selam Dikerahkan

Nasional
Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Kenang Jasa Pahlawan, TNI AL Gelar Doa Bersama di Laut Jakarta

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Kejagung Teliti Berkas Perkara Irjen Ferdy Sambo dan 3 Tersangka Lain dalam Kasus Brigadir J

Nasional
Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Ada 10 Kota dengan Realisasi APBD Rendah, Salah Satunya Depok

Nasional
KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

KPK Tahan Eks Kepala Bappeda Jatim Terkait Suap Bantuan Keuangan Kabupaten Tulungagung

Nasional
Pengacara Mengaku Kena 'Prank' Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Pengacara Mengaku Kena "Prank" Istri Ferdy Sambo soal Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.