Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Jokowi Sebut Ada Perdana Menteri Minta Bantuan Minyak Goreng | Prediksi "Reshuffle" Menteri

Kompas.com - 15/06/2022, 06:06 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita tentang pernyataan Presiden Joko Widodo tentang seorang perdana menteri dari sebuah negara yang meminta bantuan untuk mengirimkan minyak goreng menjadi yang terpopuler pada Selasa (14/6/2022).

Selain itu, berita terkait prediksi para menteri yang dipanggil Presiden Joko Widodo dan kemungkinan bakal diganti melalui reshuffle berada di posisi terpopuler kedua.

1. Jokowi Ditelepon Seorang Perdana Menteri, Mohon-mohon Dikirimi Minyak Goreng

Presiden Joko Widodo menceritakan saat dirinya dimintai bantuan oleh seorang perdana menteri (PM) sebuah negara untuk mengirimkan minyak goreng. Permintaan itu disampaikan lewat sambungan telepon dua hari lalu.

"Dua hari yang lalu, malam, saya mendapat telepon dari seorang perdana menteri, enggak usah saya sebutkan (namanya). Beliau meminta-minta betul, 'Presiden Jokowi, tolong dalam sehari dua hari ini kirim yang namanya minyak goreng'," ujar Jokowi menirukan permintaan PM tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Selasa (14/6/2022).

"'Stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung juga pada krisis politik'," lanjutnya, masih menirukan permintaan PM itu.

Baca juga: Isu Reshuffle Menguat, Nasdem: Siap Kurang, Siap Tetap, Siap Tambah

Jokowi melanjutkan, kondisi krisis sosial, ekonomi, dan berujung pada krisis politik saat ini sudah terjadi di Sri Lanka. Selain itu, Bank Dunia dan IMF telah menyampaikan bahwa akan ada lebih kurang 60 negara yang ambruk ekonominya.

Jokowi menyebutkan bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang karena ketidakpastian global. Ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, dan ancaman kenaikan inflasi dialami semua negara.

"Oleh sebab itu, kita semuanya betul-betul harus menyiapkan diri mengenai ini. Pangan, harus betul-betul disiapkan betul. Energi, betul-betul harus dikalkulasi betul, karena paruh dari energi kita itu impor," ungkapnya.

"Dan kita ini negara besar, pangannya juga butuh pangan yang besar, energinya juga butuh energi yang besar, baik untuk kendaraan maupun untuk industri, rumah tangga, dan lain-lainnya," lanjut Jokowi.

2. Reshuffle Kabinet Jokowi: Mereka yang Dipanggil dan Berpotensi Diganti...

Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju semakin kencang berembus. Presiden Joko Widodo dikabarkan akan merombak kabinetnya pada 15 Juni 2022, bertepatan dengan Rabu Pahing pada penanggalan Jawa.

Terkait ini, Jokowi sempat membantah. Pekan lalu dia berkata, belum ada rencana merombak kabinet. "Belum, belum (belum reshuffle)," katanya usai meresmikan masjid At Taufik di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).

Sementara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak memberikan jawaban pasti. Dia hanya mengatakan, reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.

Suasana persiapan pemotretan Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Suasana persiapan pemotretan Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

"Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif presiden, mau ganti kapan saja ya terserah presiden," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/6/2022) pagi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com