Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Maharani: Sejak Awal Tak Ada Pembahasan Penundaan Pemilu 2024

Kompas.com - 14/06/2022, 21:52 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyaksikan peluncuran tahapan Pemilu 2024 yang digelar di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022) malam.

Puan menegaskan, tidak pernah ada pembahasan mengenai penundaan Pemilu 2024.

"Tidak ada pembahasan untuk penundaan. Tidak ada pembahasan untuk mengulur-ulur. Melainkan jelas dari awal sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali," ujar Puan dalam sambutannya di Kantor KPU, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Ingatkan Wacana Penundaan Pemilu Belum Selesai, Perludem: Kita Harus Selalu Kritis Mengawal

Puan menjelaskan, sejak awal DPR, pemerintah, KPU dan banyak elemen masyarakat, sudah berkomitmen bahwa pemilu harus dilaksanakan pada 2024.

Dia mengingatkan agar semua orang tidak memandang pemilu di Indonesia sebagai sekadar mekanisme demokrasi saja.

"Pemilu di Indonesia tidak boleh kita anggap sebagai rutinitas lima tahunan saja," tuturnya.

Baca juga: Megawati yang Tolak Penundaan Pemilu dan Isyarat PKB Menyudahi Wacana

Puan menilai, pemilu memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Kedudukan strategis tersebut, kata Puan, merupakan wujud pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

Baca juga: Jokowi Tak Bisa Hadiri Acara Peluncuran Tahapan Pemilu 2024

Isu penundaan pemilu setidaknya telah bergulir sejak akhir Februari 2022. Wacana ini dibarengi dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Presiden Jokowi sedianya telah angkat bicara soal wacana ini. Ia menyentil langsung para menterinya dan mengatakan tak boleh ada lagi yang bicara soal presiden 3 periode maupun pemilu ditunda.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/4/2022).

Baca juga: Soal Usul Penundaan Pemilu, Muhaimin: Kalau Saya Bilang Lanjut, Digebukin Banyak Orang Dong

Jokowi pun meminta jajarannya fokus bekerja menuntaskan berbagai persoalan yang dihadapi negara.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ucapnya.

Tak lama, Jokowi juga menegaskan bahwa pemilu tetap digelar sesuai jadwal yang telah disepakati yakni 14 Februari 2024.

"Saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Jokowi dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara, Jakarta, Minggu (10/4/2022).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Pekan Depan

Pemerintah Bakal Bentuk Satgas Pemberantasan Judi "Online" Pekan Depan

Nasional
Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Nasional
KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

KPK Duga Anggota DPR Ihsan Yunus Terlibat Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Projo Sebut Kemungkinan Prabowo Jadi Jembatan untuk Pertemuan Jokowi-Megawati

Nasional
Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universit├Ąt Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universit├Ąt Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com