Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hakim Nyatakan Eks Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Lakukan Pencucian Uang Rp 5,024 Miliar

Kompas.com - 14/06/2022, 17:58 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menyebutkan Wawan Ridwan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 5,024 miliar.

Hal itu disampaikan hakim ketua Fahzal Hendri dalam sidang pembacaan putusan yang berlangsung, Selasa (14/6/2022).

“Dalam kurun waktu April 2019 hingga Agustus 2020, terdakwa telah menyamarkan harta kekayaan senilai Rp 5,024 miliar,” sebut Fahzal.

Baca juga: Sidang Pleidoi, Wawan Ridwan Tampik Lakukan Pencucian Uang Melalui Rekening Anaknya

Wawan merupakan terdakwa kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ia juga terbukti menerima suap senilai Rp 6,4 miliar pada tahun 2018 dan gratifikasi sejumlah Rp 2,3 miliar tahun 2017 hingga 2019 saat menjadi Anggota Tim Pemeriksa DJP Kemenkeu.

Fahzal menyampaikan, pencucian uang itu dilakukan Wawan dengan membeli mobil dan tanah.

Selain itu, majelis hakim berkeyakinan bahwa Wawan turut melakukan pencucian uang bersama anak kandungnya Muhammad Farsha Kautsar melalui rekening Bank Mandiri pada medio 2018 sampai akhir 2020.

“Kemudian uang yang telah ditempatkan pada rekening itu digunakan terdakwa dan Farsha untuk kepentingan pribadi,” ungkap dia.

Majelis hakim menegaskan, unsur pencucian uang terbukti karena fakta-fakta persidangan tidak dapat membuktikan dari mana sumber uang tersebut.

“Maka dapat disimpulkan hasil kekayaan terdakwa adalah hasil tindak pidana karena asal usul kekayaan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Fahzal.

Diberitakan sebelumnya Wawan dinyatakan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dan divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 200.000.000 subsider 3 bulan kurungan.

Majelis hakim pun turut menjatuhkan pidana pengganti senilai Rp 2,373 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Wawan dinyatakan melakukan korupsi bersama dengan dua atasannya yaitu Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno, serta Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan DJP Dadan Ramdani.

Serta tiga anggota tim pemeriksa pajak lain yakni Alfred Simanjuntak, Yulmanizar dan Febrian.

Baca juga: Kasus Suap, Eks Tim Pemeriksa Pajak DJP Wawan Ridwan Divonis 9 Tahun Penjara

Angin telah lebih dulu dinyatakan bersalah dan dipidana sembilan tahun penjara, sedangkan Dadan mendapatkan hukuman delapan tahun penjara.

Sementara itu, Alfred turut divonis delapan tahun penjara hari ini bersama dengan Wawan. Sedangkan Yulmanizar dan Febrian masih berstatus sebagai saksi dalam perkara ini.

Majelis hakim menjelaskan suap dan gratifikasi diterima enam orang tersebut untuk merekayasa nilai pajak sejumlah pihak.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resepsi 1 Abad PBNU Akan Dimeriahkan Gelaran Seni Modern, Rhoma Irama hingga Slank Tampil

Resepsi 1 Abad PBNU Akan Dimeriahkan Gelaran Seni Modern, Rhoma Irama hingga Slank Tampil

Nasional
Klaim Bakal Koalisi Perubahan Solid, Anies: Siap Bergerak Bersama

Klaim Bakal Koalisi Perubahan Solid, Anies: Siap Bergerak Bersama

Nasional
Puskapol UI Desak Seleksi KPUD Berperspektif Gender, Dorong Keterwakilan Perempuan

Puskapol UI Desak Seleksi KPUD Berperspektif Gender, Dorong Keterwakilan Perempuan

Nasional
Ini Konsepnya Koalisi untuk Menang atau demi Gengsi?

Ini Konsepnya Koalisi untuk Menang atau demi Gengsi?

Nasional
Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 Terbit, Ini Aturan tentang Jabatan Fungsional ASN

Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 Terbit, Ini Aturan tentang Jabatan Fungsional ASN

Nasional
Gabung Golkar, Rian Ernest Ingin Berkiprah di Partai Kuat dan Berpengalaman

Gabung Golkar, Rian Ernest Ingin Berkiprah di Partai Kuat dan Berpengalaman

Nasional
KPK Tegaskan Tak Minta Bank Blokir Rekening Penjual Burung, tapi Tersangka Ilham Wahyudi

KPK Tegaskan Tak Minta Bank Blokir Rekening Penjual Burung, tapi Tersangka Ilham Wahyudi

Nasional
Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies sebagai Capres meski Tanpa Deklarasi Meriah

Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies sebagai Capres meski Tanpa Deklarasi Meriah

Nasional
BCA Sudah Buka Blokir Rekening Penjual Burung di Pamekasan

BCA Sudah Buka Blokir Rekening Penjual Burung di Pamekasan

Nasional
Polri: Jangan Tergiur Bonus Judi Online, Kekalahan dan Kemenangan Sudah Diatur

Polri: Jangan Tergiur Bonus Judi Online, Kekalahan dan Kemenangan Sudah Diatur

Nasional
BCA Minta Maaf ke Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir gara-gara Namanya Sama dengan Tersangka KPK

BCA Minta Maaf ke Penjual Burung yang Rekeningnya Diblokir gara-gara Namanya Sama dengan Tersangka KPK

Nasional
Perubahan Substansi Putusan MK Diduga Disengaja, Bukan Salah Ketik

Perubahan Substansi Putusan MK Diduga Disengaja, Bukan Salah Ketik

Nasional
Kerahkan 4 Plant, WSBP Rampungkan Suplai Beton Proyek Jalan Tol Bocimi Seksi II

Kerahkan 4 Plant, WSBP Rampungkan Suplai Beton Proyek Jalan Tol Bocimi Seksi II

Nasional
Jaksa: Penasihat Hukum Sambo, Ricky, dan Kuat Ma'ruf Tim yang Sama, Logika Berpikirnya Sudah Tak Rasional

Jaksa: Penasihat Hukum Sambo, Ricky, dan Kuat Ma'ruf Tim yang Sama, Logika Berpikirnya Sudah Tak Rasional

Nasional
MK Diminta Usut Dugaan Perubahan Substansi Putusan Terkait Pergantian Hakim Konstitusi

MK Diminta Usut Dugaan Perubahan Substansi Putusan Terkait Pergantian Hakim Konstitusi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.