Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Ungkap Alasan PDI-P Tak Buru-buru Tentukan Capres-Cawapres

Kompas.com - 14/06/2022, 15:09 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI Perjuangan (PDI-P) tidak terburu-buru mencari nama calon presiden maupun calon wakil presiden untuk Pilpres 2024.

Terlebih, menurut info yang didapatnya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) proses pendaftaran bakal capres baru dilakukan pada 2023.

"Saya tanya pada beliau (Ketua KPU Hasyim Asy'ari, red) pendaftaran calon presiden kapan? Lalu Mas Hasyim menjawab Agustus tahun 2023. Masih bulan Agustus saudara-saudara sekalian," kata Hasto saat membuka acara Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi PDI-P di Grand Paragon, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Tak Akan Bajak Kader Lain, Sekjen PDI-P: Kita Ini Partai, Bukan Klub Sepak Bola

Atas informasi tersebut, PDI-P melihat masih banyak waktu bagi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk mempertimbangkan sosok calon yang akan diusung dalam Pilpres.

Hasto menyatakan, Megawati menjadi pihak yang diberikan mandat untuk memutuskan figur capres dari PDI-P.

"Jadi masih ada waktu bagi kita, bagi ibu Ketua Umum yang mendapat mandat dari kongres untuk betul-betul mempertimbangkan dan melihat dengan baik," jelasnya.

Lebih lanjut, Hasto membeberkan Megawati akan memutuskan dengan berbagai pertimbangan soal sosok capres. Sebab, kata Hasto, bukan sekadar figur yang dicari Megawati. 

"Yang dicari ibu Megawati Soekarnoputri dengan mandat rakyat adalah calon-calon pemimpin bangsa yang berani bertanggung jawab terhadap masa depan 270 juta rakyat Indonesia," tegasnya.

Terkait Pemilu maupun Pilpres 2024, PDI-P berharap berjalan dengan lancar dan tanpa ada masalah-masalah yang mengiringi, salah satunya soal politik uang atau money politic.

Oleh karenanya, PDI-P berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimplementasikan terwujudnya asas-asas Pemilu yang jujur dan adil.

"(Pemilu) menempatkan bagaimana rakyat secara bebas pada 14 Februari 2024 betul-betul dengan pertimbangan jernih. Tanpa campur tangan money politic, tanpa campur tangan hukum kekuasaan, tanpa campur tangan politik mobilisasi premanisme dan itu yang jadi komitmen PDI-P," ucap Hasto.

Baca juga: PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Erick Thohir di Sarinah Tak Bahas Politik Praktis

Sementara itu, diberitakan Kompas.com, DPR dan KPU telah menyepakati tahapan tanggal pendaftaran dan pemilihan capres cawapres 2024.

Pendaftaran dan pemilihan capres cawapres akan dilakukan lebih awal, yakni pada 19 Oktober 2023-25 November 2023 untuk pendaftaran dan 14 Februari 2024 untuk pemilihan capres cawapres.

Nantinya, apabila perhitungan suara belum menemukan pemenangnya, KPU akan kembali menggelar pemilihan presiden melalui putaran kedua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com