Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Ungkap Alasan PDI-P Tak Buru-buru Tentukan Capres-Cawapres

Kompas.com - 14/06/2022, 15:09 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, PDI Perjuangan (PDI-P) tidak terburu-buru mencari nama calon presiden maupun calon wakil presiden untuk Pilpres 2024.

Terlebih, menurut info yang didapatnya dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) proses pendaftaran bakal capres baru dilakukan pada 2023.

"Saya tanya pada beliau (Ketua KPU Hasyim Asy'ari, red) pendaftaran calon presiden kapan? Lalu Mas Hasyim menjawab Agustus tahun 2023. Masih bulan Agustus saudara-saudara sekalian," kata Hasto saat membuka acara Bimbingan Teknis Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi PDI-P di Grand Paragon, Jakarta, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Tak Akan Bajak Kader Lain, Sekjen PDI-P: Kita Ini Partai, Bukan Klub Sepak Bola

Atas informasi tersebut, PDI-P melihat masih banyak waktu bagi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk mempertimbangkan sosok calon yang akan diusung dalam Pilpres.

Hasto menyatakan, Megawati menjadi pihak yang diberikan mandat untuk memutuskan figur capres dari PDI-P.

"Jadi masih ada waktu bagi kita, bagi ibu Ketua Umum yang mendapat mandat dari kongres untuk betul-betul mempertimbangkan dan melihat dengan baik," jelasnya.

Lebih lanjut, Hasto membeberkan Megawati akan memutuskan dengan berbagai pertimbangan soal sosok capres. Sebab, kata Hasto, bukan sekadar figur yang dicari Megawati. 

"Yang dicari ibu Megawati Soekarnoputri dengan mandat rakyat adalah calon-calon pemimpin bangsa yang berani bertanggung jawab terhadap masa depan 270 juta rakyat Indonesia," tegasnya.

Terkait Pemilu maupun Pilpres 2024, PDI-P berharap berjalan dengan lancar dan tanpa ada masalah-masalah yang mengiringi, salah satunya soal politik uang atau money politic.

Oleh karenanya, PDI-P berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimplementasikan terwujudnya asas-asas Pemilu yang jujur dan adil.

"(Pemilu) menempatkan bagaimana rakyat secara bebas pada 14 Februari 2024 betul-betul dengan pertimbangan jernih. Tanpa campur tangan money politic, tanpa campur tangan hukum kekuasaan, tanpa campur tangan politik mobilisasi premanisme dan itu yang jadi komitmen PDI-P," ucap Hasto.

Baca juga: PDI-P Sebut Pertemuan Megawati-Erick Thohir di Sarinah Tak Bahas Politik Praktis

Sementara itu, diberitakan Kompas.com, DPR dan KPU telah menyepakati tahapan tanggal pendaftaran dan pemilihan capres cawapres 2024.

Pendaftaran dan pemilihan capres cawapres akan dilakukan lebih awal, yakni pada 19 Oktober 2023-25 November 2023 untuk pendaftaran dan 14 Februari 2024 untuk pemilihan capres cawapres.

Nantinya, apabila perhitungan suara belum menemukan pemenangnya, KPU akan kembali menggelar pemilihan presiden melalui putaran kedua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com