Kompas.com - 14/06/2022, 11:39 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ROMANTISME keberhasilan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar “memaksa” Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggandeng KH Ma’ruf Amin sebagai wakil presiden, sepertinya menjadi inspirasi dalam memainkan langkah politiknya saat ini.

Secara terbuka, Muhaimin menjadikan pencapresan dirinya sebagai syarat koalisi. Misalnya, saat ditanya peluangnya melebur PKB dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Dengan lugas Muhaimin mengatakan, hanya akan membawa partainya jika KIB mengusungnya sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).

Demikian juga ketika melakukan penjajakan Koalisi Semut Merah (KSM) dengan PKS. Petinggi PKB langsung menyeru duet Muhaimin-Anies Rasyid Baswedan.

KSM dinilai sebagai representasi dua kutub Islam, tradisional dan perkotaan, dan diklaim dapat semakin mengurangi ketegangan akibat politik pembelahan yang dirasakan dalam beberapa tahun terakhir.

Tidak diragukan lagi, keinginan Muhaimin nyapres sangat militan. Terakhir bahkan sesumbar akan menggandeng Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai cawapres.

Dalam hal “kebisingan”, Muhaimin mengalahkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Tetapi benarkah Muhaimin ingin nyapres?

Sebagai pemimpin partai yang memiliki 58 kursi di DPR dan raihan 13 juta suara lebih pada Pemilu 2019, wajar jika Muhaimin memiliki syahwat politik untuk menjadi presiden, minimal wapres.

Tetapi jika dilihat dari beberapa hal ini, langkah politik Muhaimin lebih pada upaya menaikan posisi tawar partainya sebagaimana yang dilakukan di Pilpres 2019.

Pertama, tentu saja elektabilitasnya yang sangat rendah sebagaimana hasil survei berbagai lembaga.

Kecenderungan keterpilihannya ada di kelompok satu persen bersama Ketua DPR Puan Maharani, Airlangga dan juga AHY.

Hasil survei memang bukan segalanya, namun dapat memengaruhi persepsi publik. Sementara PKB masih membutuhkan partai lain agar dapat dirangkai menjadi perahu untuk mengusung pasangan calon dalam kontestasi Pilpres 2024.

Dalam konteks ini, Muhaimin hanya mungkin dipasang sebagai cawapres jika partai mitra memiliki 57 kursi lebih dan sudah memiliki capres dengan elektabilitas tinggi. Misal Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto sebagai capres.

Sayangnya, duet Prabowo-Muhaimin masih minim diperhitungkan dalam berbagai survei.

Lembaga-lembaga survei lebih fokus melakukan simulasi hanya di antara bakal calon yang memiliki peluang dan elektabilitas tinggi.

Kedua, Muhaimin memiliki peluang serupa di Pilpres 2019. Nyatanya namanya tidak masuk dalam bursa cawapres baik untuk Prabowo maupun Jokowi.

Muhaimin akhirnya tidak ngotot. Justru kemudian menggandeng M. Romahurmuziy (ketum PPP saat itu), untuk “menekan” Jokowi agar mengambil Ma’ruf Amin sebagai cawapres.

Upaya Muhaimin memicu perdebatan luas karena membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bagian dari “paket” dukungan PKB dan PPP.

Bahkan Mahfud Md yang konon sudah dihubungi untuk fitting baju, distempel bukan kader NU oleh Ketua Umum PBNU (saat itu) KH Said Aqil Siradj.

Ketiga, Muhaimin bukan tokoh yang merepresentasikan NU. Penolakan sebagian Gusdurian sebagai buntut rebutan PKB dengan Yenny Wahid, masih membekas dan sering meletup ketika Muhaimin melakukan klaim.

Ditambah perseteruannya dengan PBNU di bawah pimpinan KH Yahya Cholil Staquf. Perseteruan dipicu keinginan Gus Yahya untuk mengembalikan marwah NU sebagai organisasi keagamaan yang hanya mengurusi umat dari sisi agama, pendidikan dan ekonomi.

Keinginan Gus Yahya juga sejalan dengan seruan berbagai pihak, termasuk Presiden Jokowi untuk mengikis politisasi agama dan identitas kesukuan dalam kontestasi elektoral.

Kebijakan Gus Yahya dianggap merintangi jalan Muhamin. Dengan tidak diperbolehkannya pengurus dan atribut ke-NU-an digunakan dalam politik praktis, maka langkah politik Muhaimin yang selama ini ditopang kader-kader NU struktural, seperti dalam kasus penolakan Mahfud Md sebagai cawapres Jokowi, menjadi tersendat.

Pascateguran PBNU terhadap PCNU Sidoarjo dan Banyuwangi yang dianggap memfasilitasi deklarasi pencapresan Muhaimin, belum ada PCNU yang berani melakukan pelanggaran serupa.

Terlebih setelah Muhaimin terangan-terangan menabuh “genderang perang”. Ungkapan “NU Kultural Wajib Ber-PKB, Struktural Sakarepmu” menimbulkan luka bagi Nahdliyin yang masih menghormati kiai dan dipastikan sulit disembuhkan.

Bukan rahasia lagi, mayortias pengurus PBNU adalah kiai kharismatik dan memiliki pondok pesantren di daerahnya.

Mereka umumnya berada di posisi Mustasyar (penasihat) dan Syuriyah (pembina) yang memiliki Rais Aam sebagai penentu arah kebijakan organisasi.

Keempat, Muhamin bukan pemain kunci dalam percaturan politik kekinian. Terlebih setelah PKB “diceraikan” NU.

Hal ini juga jawaban mengapa nama Muhaimin tidak masuk dalam simulasi capres/cawapres lembaga-lembaga survei.

Situasi semakin tidak menguntungkan Muhaimin karena PKB sedang tidak berada di titik pesona. Tiga koalisi di Pilpres 2024 tetap bisa terbentuk tanpa PKB.

Pada posisi ini maka Muhaimin harus berani mengubur mimpinya maju sebagai capres/cawapres. Jika pun dimaksudkan sebagai upaya menaikan bargaining position PKB, juga harus diakhiri karena yang terjadi bisa sebaliknya.

Muhaimin masih bisa menjadi king maker dalam pilpres mendatang jika berani membentuk koalisi keempat bersama PKS dan Demokrat. Dengan syarat, wajib mengusung capres yang memiliki elektabilitas tinggi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Nasional
Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Nasional
Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.