Kompas.com - 14/06/2022, 11:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menceritakan saat dirinya dimintai bantuan oleh seorang perdana menteri (PM) sebuah negara untuk mengirimkan minyak goreng.

Permintaan itu disampaikan lewat sambungan telepon dua hari lalu.

"Dua hari yang lalu, malam, saya mendapat telepon dari seorang perdana menteri, enggak usah saya sebutkan (namanya). Beliau meminta-minta betul, 'Presiden Jokowi, tolong dalam sehari dua hari ini kirim yang namanya minyak goreng'," ujar Jokowi menirukan permintaan PM tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Selasa (14/6/2022).

"'Stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, ekonomi yang berujung juga pada krisis politik'," lanjutnya, masih menirukan permintaan PM itu.

Baca juga: Waspadai Ancaman Krisis Pangan

Jokowi melanjutkan, kondisi krisis sosial, ekonomi, dan berujung pada krisis politik saat ini sudah terjadi di Sri Lanka.

Selain itu, Bank Dunia dan IMF telah menyampaikan bahwa akan ada lebih kurang 60 negara yang ambruk ekonominya.

Jokowi menyebutkan bahwa situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang karena ketidakpastian global.

Ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, dan ancaman kenaikan inflasi dialami semua negara.

Baca juga: Krisis Sri Lanka Makin Buruk, Ribuan Anak Berisiko Meninggal

"Oleh sebab itu, kita semuanya betul-betul harus menyiapkan diri mengenai ini. Pangan, harus betul-betul disiapkan betul. Energi, betul-betul harus dikalkulasi betul, karena paruh dari energi kita itu impor," ungkapnya.

"Dan kita ini negara besar, pangannya juga butuh pangan yang besar, energinya juga butuh energi yang besar, baik untuk kendaraan maupun untuk industri, rumah tangga, dan lain-lainnya," lanjut Jokowi.

Akan tetapi, dia pun mengungkapkan, ancaman krisis pangan ini juga bisa dijadikan peluang karena lahan kita besar.

Sebab, banyak bidang yang belum dimanfaatkan dan banyak yang belum produktif.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Penyakit Jantung Penyebab Kematian Tertinggi pada 2014-2019

Kemenkes: Penyakit Jantung Penyebab Kematian Tertinggi pada 2014-2019

Nasional
Berkas Sambo dkk Lengkap, Kejagung Tak Tutup Kemungkinan Tahan Putri Candrawathi

Berkas Sambo dkk Lengkap, Kejagung Tak Tutup Kemungkinan Tahan Putri Candrawathi

Nasional
Petani Keluhkan Harga Kopra Turun, Jokowi: Naik Turunnya Harga Komoditas Sulit Diintervensi

Petani Keluhkan Harga Kopra Turun, Jokowi: Naik Turunnya Harga Komoditas Sulit Diintervensi

Nasional
KPK Geledah 4 Tempat di Semarang, Salatiga, dan Yogyakarta Terkait Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK Geledah 4 Tempat di Semarang, Salatiga, dan Yogyakarta Terkait Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Nasional
Jalani 'Fit and Proper Test', Nyoman Wara Ingin KPK Fokus Tindak Kasus Korupsi yang Rugikan Negara

Jalani "Fit and Proper Test", Nyoman Wara Ingin KPK Fokus Tindak Kasus Korupsi yang Rugikan Negara

Nasional
Capim KPK Johanis Tanak Pilih Utamakan Pencegahan: Uang Negara Keluar Banyak saat Tangani Kasus Korupsi

Capim KPK Johanis Tanak Pilih Utamakan Pencegahan: Uang Negara Keluar Banyak saat Tangani Kasus Korupsi

Nasional
Perkara Lukas Enembe, Demokrat: Pemberantasan Korupsi Tunduk Hukum Negara Bukan Parpol

Perkara Lukas Enembe, Demokrat: Pemberantasan Korupsi Tunduk Hukum Negara Bukan Parpol

Nasional
Tok, Komisi III DPR Pilih Johanis Tanak Gantikan Lili Pintauli di KPK

Tok, Komisi III DPR Pilih Johanis Tanak Gantikan Lili Pintauli di KPK

Nasional
Deretan Kebijakan Kontroversial Mendikbud Ristek Nadiem Makarim

Deretan Kebijakan Kontroversial Mendikbud Ristek Nadiem Makarim

Nasional
Hal-hal Memberatkan dalam Vonis Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Hal-hal Memberatkan dalam Vonis Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

Nasional
Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Ralat, Polri Sebut AKBP Raindra Ajukan Banding atas Sanksi Demosi 4 Tahun

Nasional
Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Sekjen Ungkap Kesalahan Fatal Pamdal yang Bikin IPW Merasa Tak Boleh Masuk ke DPR

Nasional
Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal sampai Akhir

Berkas Kasus Brigadir J Lengkap, Mahfud: Mari Kawal sampai Akhir

Nasional
Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Capim KPK Noman Wara: Korupsi Tak Hanya Rugikan Pelaku, tapi Juga Keluarga

Nasional
Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Detik-detik Pelanggaran HAM Berat di Paniai: Oknum TNI Tembak Warga dan Tikam dari Dekat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.