Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Instruksi Jokowi Hadapi BA.4 dan BA.5, Tingkatkan Vaksinasi "Booster", dan Disiplin Pakai Masker

Kompas.com - 14/06/2022, 06:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam menghadapi penularan Covid-19 akibat subvarian Omicron BA.4 dan BA.5.

Arahan tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas evaluasi PPKM di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (13/6/2022).

Menurut Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, presiden menekankan pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian semua pihak.

"Bapak presiden juga memberikan arahan ke kami bahwa lebih baik kita waspada, lebih baik kita berhati-hati. Karena kewaspadaan kita konservatifnya kita, kehati-hatian kita sudah memberikan hasil bahwa kondisi penanganan pandemi di Indonesia termasuk relatif baik dibandingkan negara-negara lain di dunia," ujar Budi selepas rapat terbatas.

Baca juga: Wagub Sebut Belum Ada Kasus Kematian akibat Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 di Jakarta

Budi menuturkan, selama ini prinsip kehati-hatian juga terbukti tidak menurunkan kegiatan ekonomi masyarakat, terlebih kini kegiatan ekonomi sudah mulai kembali normal.

Minta vaksinasi booster ditingkatkan

Selain itu, Budi mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi meminta pelaksanaan vaksinasi booster terus ditingkatkan.

Sebab, saat ini sudah memasuki Juni-Juli atau pertengahan tahun. Saat itu, negara lain sudah bersiap-siap menghadapi gelombang berikutnya dari pandemi Covid-19.

"Pengamatan kami, gelombang BA.4 dan BA.5 itu biasanya puncaknya tercapai satu bulan sesudah penemuan kasus pertama. Jadi harusnya di minggu ke dua Juli, minggu ketiga Juli kita melihat puncak kasus BA.4 BA.5 ini," kata Budi.

"Kalau memang benar-benar masyarakat kita siap, termasuk dengan booster-nya yang baik. Kemungkinan besar puncaknya tidak akan tinggi," ujar dia.

Baca juga: Transisi Endemi, Publik Bersedia Tetap Pakai Masker bila Covid-19 Memburuk

Budi mengungkapkan, vaksinasi booster Covid-19 yang dilakukan saat ini memberi dampak terhadap daya tahan imunitas masyarakat akan bertahan enam bulan lagi atau sampai Februari-Maret 2023.

Apabila kondisi penularan Covid-19 di Tanah Air terjaga, Indonesia kemungkinan bisa menjadi negara pertama yang tidak mengalami lonjakan kasus dalam 12 bulan.

"Karena biasanya setiap enam bulan kan lonjakan kasus itu terjadi. Kalau masyarakat bisa diimbau oleh teman-teman media sekalian bahwa yuk dorong booster-nya supaya bisa meningkatkan kekebalan atau imunitas tubuh hingga enam bulan ke depan," kata dia.

"Mudah-mudahan nanti Idul Adha, 17 Agustusan kita bisa merayakan hari raya dan hari kemerdekaan kita dengan baik," ujar dia.

Lebih lanjut Budi mengungkapkan, Presiden Jokowi pun meminta agar vaksinasi booster Covid-19 bisa diwajibkan untuk penyelenggaraan acara besar agar lebih mudah diterima oleh masyarakat.

"Agar di setiap acara-acara besar kalau bisa diwajibkan untuk menggunakan booster, sehingga bisa memastikan teman-teman yang mengikuti acara dengan kerumunan besar itu relatif aman," kata dia.

Tetap memakai masker sesuai ketentuan

Adapun poin berikutnya dari arahan Jokowi yakni tetap disiplin memakai masker sesuai ketentuan, terlebih jika di dalam ruangan dengan kondisi padat.

Baca juga: Ramaikan Jakarta Fair 2022, Pengunjung Tertib Pakai Masker

"Disampaikan bahwa lebih baik kita waspada. Jadi kalau ditanya masker tetap kalau di luar ruangan kita bisa buka. Tetapi kalau di luar ruangannya padat sekali atau ada yang batu-batuk atau kita sendiri ada yang merasakan tidak sehat silahkan memakai masker," ucap Budi.

"Kalau di dalam ruangan yang ada AC sirkulasinya tertutup disarankan sebaikknya memakai masker," kata dia.

Budi mengingatkan, tidak ada ruginya masyarakat selalu bersikap hati-hati dan waspada.

Hal tersebut justru dapat melindungi masyarakat dan orang lain.

Dengan begitu, bisa juga menjaga kesinambungan dari pertumbuhan ekonomi.

Budi juga menyampaikan, Kemenkes akan melakukan sero survei di bulan Juli-Juni ini, sehingga diharapkan minggu ketiga atau minggu keempat Juli sudah keluar hasilnya.

"Sehingga sebelum 17 Agustus, hari kemerdekaan kita bisa mengambil kebijakan yang lebih tepat berbasi data mengenai penanganan pandemi kedepannya," kata dia.

Puncak penularan

Dalam kesempatan itu Budi juga memprediksi, penularan kasus corona subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 lebih rendah dibandingkan varian Omicron dan Delta.

Baca juga: Tren Kasus Covid-19 Meningkat Lagi, Epidemiolog: Kebijakan Lepas Masker Berisiko

Dia mengatakan, pemerintah telah mengamati perkembangan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 di Afrika Selatan, negara pertama tempat ditemukannya subvarian virus tersebut.

"Hasil pengamatan kami bahwa puncak dari penularan BA.4 dan BA.5 ini sekitar sepertiga dari puncak Delta dan Omicron," kata Budi.

Tak hanya itu, kata Budi, pasien BA.4 dan BA.5 yang dirawat di rumah sakit pun hanya sepertiga dari pasien kasus Delta dan Omicron yang dirawat di RS.

Sementara itu, kasus kematian subvarian BA.4 dan BA.5 sepersepuluh dari kasus kematian dua varian virus corona terdahulu itu.

"Jadi walaupun memang BA.4 dan BA.5 ini menyebabkan kenaikan kasus di beberapa negara di dunia, tetapi puncak dari kenaikan kasusnya maupun hospitalisasinya maupun kematiannya jauh lebih rendah dibandingkan Omicron yang awal," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com