Kompas.com - 13/06/2022, 13:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini diberi wewenang menggugat direksi perusahaan "pelat merah" itu lalai dan melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada perusahaan BUMN, yang juga merugikan keuangan negara. Hal itu tercantum dalam pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2022.

"Atas nama Perum, pemilik modal dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum," demikian bunyi Pasal 27 ayat (3) PP 23/2022, seperti dikutip Kompas.com dari situs Sekretariat Kabinet pada Senin (13/6/2022).

Menurut PP 23/2022, pemerintah sebagai pemegang saham BUMN bisa menggugat anggota direksi ke pengadilan melalui menteri terkait.

Baca juga: Jokowi Larang Direksi BUMN Jadi Pengurus Parpol, Caleg, dan Calon Kepala Daerah

Aturan baru itu diteken oleh Presiden Joko Wiodo (Jokowi). Aturan itu merupakan revisi dari PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Di dalam PP 23/2022 juga disebutkan direksi BUMN tak lepas tangan apabila perusahaan yang mereka pimpin merugi.

Hal itu disampaikan secara rinci dalam Pasal 27, yakni setiap anggota direksi BUMN bertanggung jawab penuh atas kerugian perusahaan.

Disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1), setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.

Baca juga: Aturan Baru Jokowi: Direksi Wajib Tanggung Jawab jika BUMN Rugi

"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," demikian bunyi Pasal 27 Ayat (2).

Selanjutya masih di Pasal 27, yakni ayat (2a), para direksi perusahaan BUMN bisa lepas dari tanggung jawab kerugian apabila memenuhi beberapa kriteria. Kriteria itu adalah bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

PP itu juga mengatur keadaan apabila perusahaan BUMN mengalami kerugian, maka

(Penulis : Muhammad Idris | Editor : Muhammad Idris)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dulu Bersaing dengan Anies Baswedan di Pilkada DKI, AHY: Persahabatan Kami Tidak Retak

Dulu Bersaing dengan Anies Baswedan di Pilkada DKI, AHY: Persahabatan Kami Tidak Retak

Nasional
Soal Krisis Global, Puan: Parlemen Dunia Sepakat Tak Ada Negara yang Saling Serang dan Menyalahkan

Soal Krisis Global, Puan: Parlemen Dunia Sepakat Tak Ada Negara yang Saling Serang dan Menyalahkan

Nasional
Polisi Belum Tahan 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan

Polisi Belum Tahan 6 Tersangka Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Anies Sebut Sejak Lama Interaksi dengan AHY, Sudah Terbangun 'Trust'

Anies Sebut Sejak Lama Interaksi dengan AHY, Sudah Terbangun "Trust"

Nasional
Tutup P20, Puan Maharani Sebut Parlemen Dunia Berkomitmen Atasi Persoalan Global

Tutup P20, Puan Maharani Sebut Parlemen Dunia Berkomitmen Atasi Persoalan Global

Nasional
Buntut Tewasnya 3 Siswa MTsN 19 Jakarta, Kemenag Akan Audit Bangunan Semua Madrasah

Buntut Tewasnya 3 Siswa MTsN 19 Jakarta, Kemenag Akan Audit Bangunan Semua Madrasah

Nasional
Bertemu AHY, Anies Singgung Aliran Baru Demokrat, Nasdem, dan PKS

Bertemu AHY, Anies Singgung Aliran Baru Demokrat, Nasdem, dan PKS

Nasional
Bertemu Anies Baswedan, AHY: Chemistry yang Terjadi Begitu Kuat

Bertemu Anies Baswedan, AHY: Chemistry yang Terjadi Begitu Kuat

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Muncul Petisi Berhenti Gunakan Gas Air Mata

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Muncul Petisi Berhenti Gunakan Gas Air Mata

Nasional
Partai Masyumi Gugat KPU, Minta Diikutkan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Partai Masyumi Gugat KPU, Minta Diikutkan Verifikasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
AHY Soal Pertemuan dengan Anies: Semoga Bisa Menjadi Awal untuk Kebersamaan

AHY Soal Pertemuan dengan Anies: Semoga Bisa Menjadi Awal untuk Kebersamaan

Nasional
Bertemu dengan AHY, Anies: Ini Baru Awalan, Nanti Ada Lanjutannya

Bertemu dengan AHY, Anies: Ini Baru Awalan, Nanti Ada Lanjutannya

Nasional
Pertemuan dengan Anies Baswedan, AHY Nostalgia Persaingan pada Pilkada DKI 2017

Pertemuan dengan Anies Baswedan, AHY Nostalgia Persaingan pada Pilkada DKI 2017

Nasional
Soal Tragedi Kanjuruhan, Fadli Zon: Dunia Menyoroti Perihal Gas Air Mata

Soal Tragedi Kanjuruhan, Fadli Zon: Dunia Menyoroti Perihal Gas Air Mata

Nasional
Sudah 32.000 Orang Tanda Tangani Petisi Desak Iwan Bule Mundur dari PSSI

Sudah 32.000 Orang Tanda Tangani Petisi Desak Iwan Bule Mundur dari PSSI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.