Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Kasus Covid-19 dan Problem Menuju Endemi di Indonesia

Kompas.com - 13/06/2022, 06:17 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berharap mereka bisa menetapkan Indonesia mulai memasuki tahap endemi Covid-19, jika tidak terjadi lonjakan kasus infeksi.

Kendati demikian, ahli kesehatan masyarakat Hermawan Saputra menilai ada 3 persoalan yang membuat kondisi Indonesia masih harus berhati-hati terkait ancaman Covid-19.

"Pertama, Covid belum usai. Kedua, vaksin jalan di tempat atau lambat pergerakan vaksinasi kita," kata Hermawan saat dihubungi Kompas.com, Minggu (12/6/2022).

"Seharusnya saat-saat seperti ini orang membutuhkan booster vaksin kedua atau dosis keempat. Di mana tenaga-tenaga kesehatan yang periode awal memang seharusnya udah masuk ke dosis keempat sekarang," ucap Hermawan.

Persoalan ketiga, kata Hermawan, adalah kelemahan Indonesia dari segi testing dan tracing (tes dan penelusuran) Covid-19. Selain itu, kemandirian vaksinasi Covid-19 menurut dia juga menjadi persoalan sebab pemerintah tidak bisa bergantung terus-menerus terhadap vaksin yang diimpor.

Baca juga: Percaya Diri dengan Antibodi Tinggi...

"Kalau kita ingin memperkuat testing-tracing maka instrumen testing kit, tes PCR, kemudian penggunaan vaksin dalam negeri, kemandirian kita untuk alkes dan faskes itu semua akan berpengaruh terhadap ketahanan kesehatan kini dan ke depan," ujar Hermawan.

Persoalan lain adalah, kata Hermawan, pemerintah juga harus waspada terhadap kemunculan berbagai penyakit selain Covid-19. Sebab jika penyakit itu menyebar maka bakal merepotkan dan menguras energi seluruh pihak lantaran harus menghadapi pandemi Covid-19 dan penyebaran penyakit lain.

"Ada penyakit lain seperti monkey pox, ada hepatitis with unknown aetiology yang di dunia itu potensi wabahnya ada, tetapi akan jadi double burden atau multiple burden, bebannya banyak karena memang covid masih menjadi pandemi di dunia," kata Hermawan.

Hermawan mengatakan, dia sepakat dengan keputusan pemerintah untuk melakukan evaluasi situasi Covid-19 hingga Agustus mendatang tergantung situasi yang berkembang.

Baca juga: Ahli Sebut Kemungkinan Kasus Covid-19 di Jakarta Naik karena Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5

"Jadi bahwa perjalanan sejak 2 Mei kan. Lebaran. Lalu Juni, Juli, Agustus itu memang harus dievaluasi penuh," ujar Hermawan yang juga anggota Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada pekan lalu mengatakan, kenaikan kasus Covid-19 saat ini masih dalam taraf aman dan normal selepas peringatan hari raya.

Menurut Budi, saat ini, angka positivity rate di tingkat nasional berada di angka 1,15 persen sehingga kondisi kasus masih terjaga.

"Saya sampaikan ke masyarakat tidak usah terlalu khawatir-khawatir amat karena kenaikannya dari 300 ke 500," ujar Budi dalam jumpa pers pada Jumat (10/6/2022) pekan lalu.

Lebih lanjut, Budi meminta masyarakat untuk tetap mewaspadai dan mengikuti perkembangan kasus Covid-19 dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Yang penting waspada, jangan berlebihan paniknya, vaksinasi booster dipercepat prokes terutama pakai masker dalam ruangan pakai masker," ucap Budi.

Baca juga: Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Meningkat Saat Tes Menurun

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasional
KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

Nasional
Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Nasional
Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com