Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Naik, Kampanye Protokol Kesehatan dan Vaksinasi Harus Digencarkan

Kompas.com - 13/06/2022, 05:03 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli kesehatan masyarakat Hermawan Saputra berharap pemerintah dan masyarakat tidak lengah di tengah situasi Covid-19 di dalam negeri yang perlahan mereda dan dibarengi dengan menerapkan berbagai kebijakan pelonggaran kegiatan.

Sebab, menurut Hermawan, selagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum mencabut status pandemi atas Covid-19, seharusnya semua negara tetap waspada akan ancaman penyakit itu.

Hermawan mengingatkan supaya pemerintah terus gencar mengingatkan masyarakat supaya mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi demi keselamatan diri sendiri dan orang lain di masa pandemi.

"Oleh karena itu, kebijakan kita harus tetap dalam kebertahapan, protokol kesehatan harus terus dikampanyekan, vaksinasi digencarkan, dan yang paling penting kesiapsiagaan infrastruktur," kata Hermawan saat dihubungi Kompas.com, Minggu (12/6/2022).

Baca juga: 28 Pasien Covid-19 Dirawat di RSDC Wisma Atlet, Bertambah 14 Orang dalam Sehari

Menurut Hermawan, kenaikan kasus infeksi Covid-19 saat ini memang sudah diperkirakan terjadi selepas pelonggaran yang diberlakukan saat Idul Fitri atau Lebaran pada awal Mei lalu. Menurut dia, dampak dari pelonggaran kegiatan itu memang baru bisa terlihat paling cepat sekitar 3 bulan atau bahkan 1,5 hingga 2 bulan.

"Nah, sekarang di masa awal bulan Juni dan di akhir bulan Mei kemarin itu kasus sudah naik, tetapi memang tidak sedrastis periode Lebaran sebelumnya dan Nataru (Natal dan Tahun Baru)," ucap Hermawan.

Selain itu, kata Hermawan, dalam membuat kebijakan terkait Covid-19, pemerintah diharapkan tetap berpegang teguh dalam kewaspadaan dan pemberlakuan secara bertahap.

"Penerapan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) yang tetap menggunakan level saya pikir cukup baik. Evaluasi sampai Agustus itu pun kalau situasi dunia relatif terkendali," ujar Hermawan.

Baca juga: Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Meningkat Saat Tes Menurun

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada pekan lalu mengatakan, kenaikan kasus Covid-19 saat ini masih dalam taraf aman dan normal selepas peringatan hari raya.

Menurut Budi, saat ini, angka positivity rate di tingkat nasional berada di angka 1,15 persen sehingga kondisi kasus masih terjaga.

"Saya sampaikan ke masyarakat tidak usah terlalu khawatir-khawatir amat karena kenaikannya dari 300 ke 500," ujar Budi dalam jumpa pers pada Jumat (10/6/2022).

Lebih lanjut, Budi meminta masyarakat untuk tetap mewaspadai dan mengikuti perkembangan kasus Covid-19 dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Yang penting waspada, jangan berlebihan paniknya, vaksinasi booster dipercepat prokes, terutama pakai masker dalam ruangan pakai masker," ucap Budi.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perubahan status pandemi Covid-19 menjadi endemi di Indonesia akan ditentukan oleh perkembangan kasus Covid-19 selama dua bulan ke depan.

Baca juga: 342 Orang Jalani Karantina di Wisma Atlet, 13 Dinyatakan Positif Covid-19

Luhut mengatakan, jika kasus Covid-19 terkendali selama dua bulan ke depan, status endemi Covid-19 dapat menjadi hadiah ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2022.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com