Kompas.com - 13/06/2022, 05:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli kesehatan masyarakat Hermawan Saputra berharap pemerintah dan masyarakat tidak lengah di tengah situasi Covid-19 di dalam negeri yang perlahan mereda dan dibarengi dengan menerapkan berbagai kebijakan pelonggaran kegiatan.

Sebab, menurut Hermawan, selagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum mencabut status pandemi atas Covid-19, seharusnya semua negara tetap waspada akan ancaman penyakit itu.

Hermawan mengingatkan supaya pemerintah terus gencar mengingatkan masyarakat supaya mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi demi keselamatan diri sendiri dan orang lain di masa pandemi.

"Oleh karena itu, kebijakan kita harus tetap dalam kebertahapan, protokol kesehatan harus terus dikampanyekan, vaksinasi digencarkan, dan yang paling penting kesiapsiagaan infrastruktur," kata Hermawan saat dihubungi Kompas.com, Minggu (12/6/2022).

Baca juga: 28 Pasien Covid-19 Dirawat di RSDC Wisma Atlet, Bertambah 14 Orang dalam Sehari

Menurut Hermawan, kenaikan kasus infeksi Covid-19 saat ini memang sudah diperkirakan terjadi selepas pelonggaran yang diberlakukan saat Idul Fitri atau Lebaran pada awal Mei lalu. Menurut dia, dampak dari pelonggaran kegiatan itu memang baru bisa terlihat paling cepat sekitar 3 bulan atau bahkan 1,5 hingga 2 bulan.

"Nah, sekarang di masa awal bulan Juni dan di akhir bulan Mei kemarin itu kasus sudah naik, tetapi memang tidak sedrastis periode Lebaran sebelumnya dan Nataru (Natal dan Tahun Baru)," ucap Hermawan.

Selain itu, kata Hermawan, dalam membuat kebijakan terkait Covid-19, pemerintah diharapkan tetap berpegang teguh dalam kewaspadaan dan pemberlakuan secara bertahap.

"Penerapan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) yang tetap menggunakan level saya pikir cukup baik. Evaluasi sampai Agustus itu pun kalau situasi dunia relatif terkendali," ujar Hermawan.

Baca juga: Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Meningkat Saat Tes Menurun

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada pekan lalu mengatakan, kenaikan kasus Covid-19 saat ini masih dalam taraf aman dan normal selepas peringatan hari raya.

Menurut Budi, saat ini, angka positivity rate di tingkat nasional berada di angka 1,15 persen sehingga kondisi kasus masih terjaga.

"Saya sampaikan ke masyarakat tidak usah terlalu khawatir-khawatir amat karena kenaikannya dari 300 ke 500," ujar Budi dalam jumpa pers pada Jumat (10/6/2022).

Lebih lanjut, Budi meminta masyarakat untuk tetap mewaspadai dan mengikuti perkembangan kasus Covid-19 dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Yang penting waspada, jangan berlebihan paniknya, vaksinasi booster dipercepat prokes, terutama pakai masker dalam ruangan pakai masker," ucap Budi.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perubahan status pandemi Covid-19 menjadi endemi di Indonesia akan ditentukan oleh perkembangan kasus Covid-19 selama dua bulan ke depan.

Baca juga: 342 Orang Jalani Karantina di Wisma Atlet, 13 Dinyatakan Positif Covid-19

Luhut mengatakan, jika kasus Covid-19 terkendali selama dua bulan ke depan, status endemi Covid-19 dapat menjadi hadiah ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2022.

"Saya sarankan pada Presiden minggu lalu, 'Kita tunggu dulu dua bulan ini, Pak'. Kalau seumpama dua bulan ini kita masih mampu bertahan dengan baik, saya kira nanti bisa hadiah 17 Agustus," kata Luhut dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR, Kamis (9/6/2022).

Luhut mengingatkan, perubahan status dari pandemi menjadi endemi tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Ia pun mengakui bahwa situasi pandemi Covid-19 masih sulit diprediksi karena kasus harian mulai merangkak naik dalam tiga hari terakhir.

"Tadinya 300, 200, tiba-tiba naik jadi 500. Jadi kita semua harus kompak menghadapi ini karena kita enggak bisa berlama-lama juga terus begini," ujar Luhut.

Baca juga: Percaya Diri dengan Antibodi Tinggi...

Menurut Luhut, hal tersebut cukup membuat khawatir karena di sisi lain positivity rate Covid-19 di Indonesia juga mulai mencapai angka 1 setelah sempat berkisar di angka 0,5-0,8. Selain itu, ia juga menyebutkan, ada varian baru yang muncul di Amerika Serikat dan menyebabkan lonjakan kasus di negara tersebut.

Untuk itu, Luhut mengingatkan masyarakat agar terus disiplin mematuhi protokol kesehatan serta mengikuti vaksinasi Covid-19.

"Disiplin kita harus masih sangat penting dalam hal ini, terutama tadi dalam vaksinasi yang menurut saya harus kita dorong semua," kata dia.

Kasus Covid-19 di Indonesia pada Minggu kemarin dilaporkan bertambah 551 kasus. Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Indonesia saat ini mencapai 6.060.488, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Data yang sama menunjukkan ada penambahan kasus sembuh. Dalam sehari, jumlahnya bertambah 353 kasus. Dengan demikian, total kasus sembuh dari Covid-19 saat ini tercatat sebanyak 5.899.111.

Data yang sama menunjukkan, terdapat 2 pasien Covid-19 yang meninggal dunia dalam periode 11-12 Juni. Penambahan itu membuat total kematian akibat Covid-19 mencapai 156.643 orang.

Menurut data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, hingga Minggu (12/6/2022) pukul 12.00 WIB, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis pertama yaitu sebanyak 200.845.766 orang atau 96,44 persen dari total target sasaran vaksinasi.

Baca juga: Ahli Sebut Kemungkinan Kasus Covid-19 di Jakarta Naik karena Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5

Sementara itu, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis kedua sebanyak 168.068.616 orang atau 80.70 persen.

Kemudian, masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis ketiga atau penguat (booster) yaitu 47,631,247 orang atau 22.87 persen. Pemerintah telah menetapkan sasaran vaksinasi yakni sebanyak 208.265.720 orang. Sasaran vaksinasi itu terdiri atas tenaga kesehatan, lanjut usia petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum termasuk anak-anak usia 6-11 tahun.

(Penulis : Ardito Ramadhan, Mutia Fauzia, Irfan Kamil | Editor : Dani Prabowo, Bagus Santosa)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 Jet Tempur F-16 hingga JAT Akan Tampilkan Demo Udara di HUT Ke-77 TNI

8 Jet Tempur F-16 hingga JAT Akan Tampilkan Demo Udara di HUT Ke-77 TNI

Nasional
Kritik Demo Tolak BBM, Moeldoko: Kalian Turun ke Jalan, yang Kalian Perjuangkan Orang Kaya

Kritik Demo Tolak BBM, Moeldoko: Kalian Turun ke Jalan, yang Kalian Perjuangkan Orang Kaya

Nasional
Tak Lanjuti Laporan Tabloid Anies Baswedan, Bawaslu: Belum Ada Dugaan Pelanggaran

Tak Lanjuti Laporan Tabloid Anies Baswedan, Bawaslu: Belum Ada Dugaan Pelanggaran

Nasional
Tolak Permohonan PKS untuk Turunkan Presidential Threshold, Ini Alasan MK

Tolak Permohonan PKS untuk Turunkan Presidential Threshold, Ini Alasan MK

Nasional
Pacar Brigadir J Muncul ke Publik dan Menangis, Sampaikan Terima Kasih kepada Semua Pihak yang Telah Membantu

Pacar Brigadir J Muncul ke Publik dan Menangis, Sampaikan Terima Kasih kepada Semua Pihak yang Telah Membantu

Nasional
Merasa Difitnah, La Nyalla Minta Fadel Muhammad Diberhentikan dari Anggota DPD RI

Merasa Difitnah, La Nyalla Minta Fadel Muhammad Diberhentikan dari Anggota DPD RI

Nasional
Eks Hakim Konstitusi Aswanto yang Tak Diperpanjang DPR Punya Harta Rp 15 M

Eks Hakim Konstitusi Aswanto yang Tak Diperpanjang DPR Punya Harta Rp 15 M

Nasional
Sekjen MK Guntur Hamzah yang Ditunjuk DPR Jadi Hakim Konstitusi Punya Harta Rp 8,6 M

Sekjen MK Guntur Hamzah yang Ditunjuk DPR Jadi Hakim Konstitusi Punya Harta Rp 8,6 M

Nasional
Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Nasional
Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Nasional
Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Nasional
Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Nasional
Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Nasional
Luhut Minta 'Goodie Bag' Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Luhut Minta "Goodie Bag" Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Nasional
Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.