Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Covid-19 Naik, Kampanye Protokol Kesehatan dan Vaksinasi Harus Digencarkan

Kompas.com - 13/06/2022, 05:03 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli kesehatan masyarakat Hermawan Saputra berharap pemerintah dan masyarakat tidak lengah di tengah situasi Covid-19 di dalam negeri yang perlahan mereda dan dibarengi dengan menerapkan berbagai kebijakan pelonggaran kegiatan.

Sebab, menurut Hermawan, selagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) belum mencabut status pandemi atas Covid-19, seharusnya semua negara tetap waspada akan ancaman penyakit itu.

Hermawan mengingatkan supaya pemerintah terus gencar mengingatkan masyarakat supaya mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi demi keselamatan diri sendiri dan orang lain di masa pandemi.

"Oleh karena itu, kebijakan kita harus tetap dalam kebertahapan, protokol kesehatan harus terus dikampanyekan, vaksinasi digencarkan, dan yang paling penting kesiapsiagaan infrastruktur," kata Hermawan saat dihubungi Kompas.com, Minggu (12/6/2022).

Baca juga: 28 Pasien Covid-19 Dirawat di RSDC Wisma Atlet, Bertambah 14 Orang dalam Sehari

Menurut Hermawan, kenaikan kasus infeksi Covid-19 saat ini memang sudah diperkirakan terjadi selepas pelonggaran yang diberlakukan saat Idul Fitri atau Lebaran pada awal Mei lalu. Menurut dia, dampak dari pelonggaran kegiatan itu memang baru bisa terlihat paling cepat sekitar 3 bulan atau bahkan 1,5 hingga 2 bulan.

"Nah, sekarang di masa awal bulan Juni dan di akhir bulan Mei kemarin itu kasus sudah naik, tetapi memang tidak sedrastis periode Lebaran sebelumnya dan Nataru (Natal dan Tahun Baru)," ucap Hermawan.

Selain itu, kata Hermawan, dalam membuat kebijakan terkait Covid-19, pemerintah diharapkan tetap berpegang teguh dalam kewaspadaan dan pemberlakuan secara bertahap.

"Penerapan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) yang tetap menggunakan level saya pikir cukup baik. Evaluasi sampai Agustus itu pun kalau situasi dunia relatif terkendali," ujar Hermawan.

Baca juga: Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Meningkat Saat Tes Menurun

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada pekan lalu mengatakan, kenaikan kasus Covid-19 saat ini masih dalam taraf aman dan normal selepas peringatan hari raya.

Menurut Budi, saat ini, angka positivity rate di tingkat nasional berada di angka 1,15 persen sehingga kondisi kasus masih terjaga.

"Saya sampaikan ke masyarakat tidak usah terlalu khawatir-khawatir amat karena kenaikannya dari 300 ke 500," ujar Budi dalam jumpa pers pada Jumat (10/6/2022).

Lebih lanjut, Budi meminta masyarakat untuk tetap mewaspadai dan mengikuti perkembangan kasus Covid-19 dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Yang penting waspada, jangan berlebihan paniknya, vaksinasi booster dipercepat prokes, terutama pakai masker dalam ruangan pakai masker," ucap Budi.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perubahan status pandemi Covid-19 menjadi endemi di Indonesia akan ditentukan oleh perkembangan kasus Covid-19 selama dua bulan ke depan.

Baca juga: 342 Orang Jalani Karantina di Wisma Atlet, 13 Dinyatakan Positif Covid-19

Luhut mengatakan, jika kasus Covid-19 terkendali selama dua bulan ke depan, status endemi Covid-19 dapat menjadi hadiah ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2022.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com