Kompas.com - 12/06/2022, 11:31 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan koalisi partainya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut Pemilu 2024 belum pasti.

Menurut Cak Imin, sapaan Muhaimin, hubungan PKB dengan PKS baru pada tahap penjajakan.

"Semua koalisi masih dalam proses penjajakan, semua yang dilakukan belum ada yang final, semua partai juga begitu," ujar Cak Imin, ditemui di Alun-alun Kota Tangerang, Minggu (12/6/2022).

"Semua koalisi belum ada yang pasti, semua penjajakan, dengan PKS penjajakan menuju ya istilahnya kalau di perkawinan 'lamaran', soal jadi atau tidak nanti kita lihat," ucapnya.

Baca juga: Waketum PPP Sindir Koalisi PKB-PKS: Semut Merah Itu Suka Jalan Sendiri Lho

Wakil Ketua DPR itu mengatakan, satu-satunya koalisi yang mungkin sudah final adalah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Akan tetapi, ujar Cak Imin, tidak menutup kemungkinan partainya bergabung di KIB jika koalisi tersebut mau mengusung calon presiden (capres) dari PKB.

"Mungkin satu-satunya yang final itu KIB, tapi dari berbagai perbincangan masih cair semua. kalau capresnya kita, kita siap (bergabung)," papar Muhaimin.

"Saya setiap hari bertemu para pimpinan-pimpinan partai dan semuanya cair, saya tetap mengajukan capres dan cawapres kepada semua partai," ucapnya.

Baca juga: Koalisi PKB-PKS Dinilai Baik Buat Redam Politik Pecah Belah di 2024

Diketahui, koalisi yang sudah terbentuk untuk Pemilu 2024 yaitu KIB Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sementara, PKB-PKS juga sedang mengambil ancang-ancang membangun koalisi poros ketiga menghadapi Pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, poros ketiga ini dapat menjadi alternatif dari dua poros lainnya yakni poros KIB dan poros yang akan dibangun PDI Perjuangan (PDI-P).

"Ya kita lihatlah semoga berjalan panjang umurnya dan bisa bertahan. Oleh karena itu saya berharap poros ketiga, kenapa? Karena yang satu sudah jelas porosnya, kedua sudah jelas, yang ketiga ini membongkar kebuntuan," kata Aboe di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Baca juga: Pengamat: Koalisi PKS dan PKB, Upaya Lepas dari Politik Identitas

Aboe meyakini, koalisi yang dirancang oleh PKB dan PKS dapat menjadi menarik partai-partai politik lainnya untuk bergabung.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meyakini koalisi yang dijajaki PKS dan PKB dapat dapat menghilangkan polarisasi di tengah masyarakat.

"Kalau PKS dan PKB duduk, politik identitas hilang, pembelahan hilang, kadrun-kadrun hilang. Yang diinginkan masyarakat perut kenyang, anak-anak bisa sekolah, kesehatan bisa terjamin, masa depan Indonesia terjaga," kata Jazilul.

Jazilul mengistilahkan, koalisi yang tengah dibangun oleh PKB dan PKS dapat disebut sebagai koalisi 'semut merah' karena kedua partai tak tergolong partai besar.

Jazilul meyakini, jika terwujud, koalisi PKB dan PKS dapat menjadi magnet bagi partai-partai lain untuk bergabung, setidaknya partai kecil dan menengah.

"Minimal partai-partai di luar partai-partai gajah. Ini bisa menjadi ‘koalisi semut merah’, kecil tapi berasa,” kata Jazilul

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Peralihan Pandemi ke Endemi, PB IDI: Tak Perlu Terburu-buru Seperti Amerika

Soal Peralihan Pandemi ke Endemi, PB IDI: Tak Perlu Terburu-buru Seperti Amerika

Nasional
Ironi 'Wakil Tuhan di Dunia', Ketika Hakim MK hingga Hakim Agung Terjerat Korupsi

Ironi "Wakil Tuhan di Dunia", Ketika Hakim MK hingga Hakim Agung Terjerat Korupsi

Nasional
Kutip Pernyataan Jokowi, Pengacara Lukas Enembe Koreksi Mahfud MD soal Dana Otsus Rp 500 Triliun

Kutip Pernyataan Jokowi, Pengacara Lukas Enembe Koreksi Mahfud MD soal Dana Otsus Rp 500 Triliun

Nasional
Asisten Jenderal Andika, Laksda Heru Kusmanto Jadi Pangkoarmada RI

Asisten Jenderal Andika, Laksda Heru Kusmanto Jadi Pangkoarmada RI

Nasional
Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 Persen, Jokowi: Akhir Tahun Penyaluran Selesai

Nasional
Jokowi Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Buton yang Maknanya Laki-Laki Jujur dan Adil

Jokowi Dapat Gelar Adat dari Kesultanan Buton yang Maknanya Laki-Laki Jujur dan Adil

Nasional
Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Buntut Tak Profesional di Kasus Brigadir J

Ipda Arsyad Daiva Disanksi Demosi 3 Tahun Buntut Tak Profesional di Kasus Brigadir J

Nasional
Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Sebut Kurang

Komisi I DPR Setujui Anggaran Kemenhan Rp 134 Triliun, Prabowo Sebut Kurang

Nasional
KPK Ragukan Penjelasan Tim Medis Lukas Enembe karena Tak Bisa Jawab Hal Teknis

KPK Ragukan Penjelasan Tim Medis Lukas Enembe karena Tak Bisa Jawab Hal Teknis

Nasional
PDI-P Diprediksi Tak Akan Sendiri pada Pilpres 2024, Gabung ke Koalisi atau Bentuk Baru

PDI-P Diprediksi Tak Akan Sendiri pada Pilpres 2024, Gabung ke Koalisi atau Bentuk Baru

Nasional
Menlu Retno: ASEAN Harus Bergerak Maju, Tidak Tersandera Situasi di Myanmar

Menlu Retno: ASEAN Harus Bergerak Maju, Tidak Tersandera Situasi di Myanmar

Nasional
Mahfud: Presiden Jokowi Kecewa, Pemberantasan Korupsi Kerap Kali Gembos di MA

Mahfud: Presiden Jokowi Kecewa, Pemberantasan Korupsi Kerap Kali Gembos di MA

Nasional
Komnas HAM: Tim Ad Hoc Kasus Pembunuhan Munir Sedang Bekerja

Komnas HAM: Tim Ad Hoc Kasus Pembunuhan Munir Sedang Bekerja

Nasional
IPW Minta Kapolri Buat Tim Khusus Usut soal “Konsorsium 303” Terkait Judi Online

IPW Minta Kapolri Buat Tim Khusus Usut soal “Konsorsium 303” Terkait Judi Online

Nasional
Soal Permainan Capit Boneka, Muhammadiyah: Itu Kategori Judi, Hukumnya Haram

Soal Permainan Capit Boneka, Muhammadiyah: Itu Kategori Judi, Hukumnya Haram

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.