Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/06/2022, 03:00 WIB

KOMPAS.com - Dewan perwakilan Daerah atau DPD adalah lembaga negara yang diakui secara konstitusional. DPD dibentuk untuk mewakili aspirasi daerah.

Aspirasi di tingkat daerah akan mempengaruhi pembentukan kebijakan atau pengambilan keputusan politik di tingkat pusat.

DPD merupakan wakil DPD yang dipilih melalui pemilu di tiap provinsi di Indonesia. DPD merupakan salah satu lembaga negara yang lahir setelah amandemen Undang-undang Dasar atau UUD 1945.

DPD mengemban tugas dan wewenang yang diatur dalam UUD 1945 dan UU.

Kewenangan DPD diatur dalam pasal 22D UUD 1945, yaitu:

  • Berwenang dalam pengajuan Rancangan Undang-undang atau RUU tertentu.
  • Berwenang untuk ikut membahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan pemerintah terhadap penyusunan RUU tertentu.
  • Berwenang memberikan pandangan dan pendapat terhadap RUU tertentu.
  • Berwenang memberikan pertimbangan terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, serta pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang atau UU tertentu.

Baca juga: Cara Penghitungan Suara DPR, DPRD, dan DPD dalam Pemilu

Lebih lanjut, tugas dan wewenang DPD tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, yaitu:

  1. Mengajukan RUU kepada DPR terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam atau SDA dan sumber daya ekonomi lain, dan yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  2. Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan hal nomor satu.
  3. DPD bertugas dan berwenang menyusun sekaligus menyampaikan daftar inventaris masalah RUU yang berasal dari DPR atau presiden yang berkaitan dengan hal nomor satu.
  4. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
  5. DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU terkait otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lain, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
  6. DPD menyampaikan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada nomor lima kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
  7. DPD menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai bahan pertimbangan kepada DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.
  8. DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK.
  9. DPD menyusun program legislasi nasional terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

 

Referensi

  • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  • Asshiddique, Jimly. 2007. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Sebut Putri Candrawathi Tak Jujur Agar Motif Pembunuhan Brigadir J Tidak Terbukti

Jaksa Sebut Putri Candrawathi Tak Jujur Agar Motif Pembunuhan Brigadir J Tidak Terbukti

Nasional
KPK: Jika Biaya Haji Tak Naik Jemaah yang Belum Berangkat Akan Dirugikan

KPK: Jika Biaya Haji Tak Naik Jemaah yang Belum Berangkat Akan Dirugikan

Nasional
Muhaimin Iskandar Belum Dengar Kabar Akan Ada 'Reshuffle' Kabinet

Muhaimin Iskandar Belum Dengar Kabar Akan Ada "Reshuffle" Kabinet

Nasional
Soroti Baju Seksi Putri Candrawathi, Jaksa: Sangat Tak Wajar bagi Istri Jenderal Bintang 2

Soroti Baju Seksi Putri Candrawathi, Jaksa: Sangat Tak Wajar bagi Istri Jenderal Bintang 2

Nasional
ICJR dkk Kirim 'Sahabat Pengadilan', Minta Bharada E Dapat 'Reward' Putusan Paling Ringan

ICJR dkk Kirim "Sahabat Pengadilan", Minta Bharada E Dapat "Reward" Putusan Paling Ringan

Nasional
Jaksa Nilai Klaim Pemerkosaan Kubu Putri Candrawathi Hanya Cari Simpati Masyarakat

Jaksa Nilai Klaim Pemerkosaan Kubu Putri Candrawathi Hanya Cari Simpati Masyarakat

Nasional
PAN Sebut Ada 3 Nama Capres Potensial Diusulkan ke KIB: Ganjar, Erick Thohir, dan Zulkifli Hasan

PAN Sebut Ada 3 Nama Capres Potensial Diusulkan ke KIB: Ganjar, Erick Thohir, dan Zulkifli Hasan

Nasional
Jaksa: Putri Candrawathi Pura-pura Tak Paham Apa Itu Pembunuhan Berencana

Jaksa: Putri Candrawathi Pura-pura Tak Paham Apa Itu Pembunuhan Berencana

Nasional
Waketum PAN Sebut Zulhas dan Erick Thohir Miliki Kedekatan seperti Kakak-Adik

Waketum PAN Sebut Zulhas dan Erick Thohir Miliki Kedekatan seperti Kakak-Adik

Nasional
Menpan-RB: Presiden Minta Anggaran Kemiskinan Tidak Dibelanjakan untuk Urusan yang Tak Berdampak Langsung

Menpan-RB: Presiden Minta Anggaran Kemiskinan Tidak Dibelanjakan untuk Urusan yang Tak Berdampak Langsung

Nasional
Jaksa Sebut Kubu Putri Candrawathi Ingin Ada Motif Pemerkosaan, tapi Tak Punya Bukti

Jaksa Sebut Kubu Putri Candrawathi Ingin Ada Motif Pemerkosaan, tapi Tak Punya Bukti

Nasional
Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Mahfud Minta Kasus Indosurya Dibuka Baru, Kabareskrim Akan Buka Penyidikan Parsial

Nasional
Saat Jokowi Bicara soal Rencana Kaesang Terjun ke Politik, Kaget hingga Tak Ingin Ikut Campur

Saat Jokowi Bicara soal Rencana Kaesang Terjun ke Politik, Kaget hingga Tak Ingin Ikut Campur

Nasional
Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Akselerasi Vaksinasi Booster Kedua, Kemenkes Sediakan 9,3 Juta Dosis

Nasional
Menteri PPPA: Pemerkosa Anak TK di Mojokerto Harus Diproses, tapi...

Menteri PPPA: Pemerkosa Anak TK di Mojokerto Harus Diproses, tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.