Minyak Goreng Masih Mahal, Demokrat: Menteri yang Gagal, Ya Mundur Saja!

JAKARTA, KOMPAS.com – Politikus Partai Demokrat Didi Irawadi berpandangan, kementerian di bidang ekonomi yang mengurusi persoalan minyak goreng sebaiknya tidak dipertahankan atau di-reshuffle.

Pasalnya, menurut Didi persoalan minyak goreng di Tanah Air sampai hari ini masih menjadi masalah besar.

“Melihat harga minyak curah masih mahal tentu yang bertanggung jawab di sini harus tahu diri. Kenapa harus menunggu untung-untungan dipertahankan, tidak dipertahankan,” kata Didi dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk “Jangan Pegel Nunggu Reshuffle” secara virtual, Sabtu (6/11/2022).

Baca juga: Luhut Urus Minyak Goreng, Mendag: Pembagian Tugas Berjalan Baik

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa reshuffle memang hak prerogatif presiden.

Didi menilai, salah satu kebijakan terkait minyak goreng yang bermasalah yakni perihal larangan ekspor.

Menurut dia, walau sempat dilarang dan kemudian diizinkan untuk diekspor, tetapi harga minyak goreng masih mahal.

“Sampai hari ini minyak curah di masyarakat ini masih mahal harganya itu jadi masalah,” ujar Didi.

Baca juga: Mendag Lutfi Siap Hadapi Gugatan ke PTUN soal Minyak Goreng Mahal

Lebih lanjut, Didi menyampaikan, seharusnya pejabat terkait yang mengurus minyak goreng itu mengundurkan diri, jika memang memiliki budaya atau rasa malu.

Ia pun mencontohkan adanya budaya malu di negara Jepang. Menurutnya pejabat negara di Jepang akan mengundurkan diri jika sudah gagal menjalankan tugasnya.

“Kalau gagal jauh lebih terhormat kalau mundur daripada menunggu-nunggu, yang menunggu tetap tidak di-reshuffle, kan kurang elok. Lebih baik kalau gagal ya mundur saja,” kata Didi.

Sebagai informasi, kementerian di Indonesia yang langsung menangani persoalan minyak goreng, termasuk perizinan untuk ekspor dan impor, adalah Kementerian Perdagangan RI.

Salah satu pejabat Kementerian Perdagangan sebelumnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perizinan ekspor minyak goreng oleh Kejaksaan Agung.

Pejabat itu adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI, Indrasari Wisnu Wardhana.

Indrasari telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditi crude palm oil atau CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas.