Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Singgung Menteri Jokowi Kebelet "Nyapres", Masinton: Harus Reshuffle!

Kompas.com - 11/06/2022, 13:50 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu menyinggung adanya menteri Kabinet Indonesia Maju yang berambisi maju di pemilu presiden (Pilpres) 2024.

Ia menilai, menteri tersebut harus segera diganti agar tak mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Ada menteri yang pengin nyalon (mencalonoan diri sebagai presiden), kebelet nyalon," kata Masinton dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (11/6/2022).

Baca juga: Isu Reshuffle Berembus Lagi, PAN Sebut Belum Dimintai Nama Calon Menteri oleh Jokowi

Masinton tak menyebut sosok menteri yang dia maksud. Namun, katanya, menteri tersebut bukan berasal dari kalangan partai politik.

Ambisi menteri itu untuk menjadi calon presiden, kata Masinton, nampak dari foto dirinya yang dipajang di banyak tempat.

Masinton menyayangkan langkah menteri tersebut yang memilih memamerkan kenarsisannya, alih-alih prestasi dia dalam menangani persoalan negara.

"Sudah kebelet nyalon, sudah mengunakan seluruh sumber daya itu, bahkan sumber dana itu kegiatan-kegiatan yang menopang kenarsisannya tadi untuk nyalon, padahal nggak ada partai politknya," ujar Masinton.

"Kalau ketua umum partai politik kita bisa memahami. Itu loh, memahami bahwa ada tugas dari partainya dan dia tidak memanfaatkan, jaringan yang digunakan jeringan partainya gitu. Orang ini nggak punya partai, majang foto di mana-mana," tuturnya.

Baca juga: Saat Jokowi Tegaskan Belum Akan Reshuffle Kabinet...

Masinton mengatakan, saat ini Indonesia tengah menghadapi banyak persoalan, mulai dari kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, hingga naiknya harga pupuk.

Oleh karenanya, seharusnya para menteri fokus untuk bekerja, bukan malah mengampanyekan diri demi kepentingan politik pribadi.

Kendati reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju merupakan kewenangan presiden, kata Masinton, Jokowi perlu segera mencopot menterinya yang berambisi untuk maju di pilpres.

"Iya harus lah ya (dicopot), harus ya, itu tadi supaya fokus. Terus kemudian, jangan juga nanti kementerian masuk itu malah nggak fokus lagi, malah memanfaatkan buat kampanye lagi," kata anggota Komisi XI DPR RI itu.

Sebagaimana diketahui, kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju kembali berembus beberapa waktu belakangan.

Isu ini timbul tenggelam sejak Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin akhir Agustus 2021. Namun, hingga kini, belum ada satu pun kader PAN yang diberi kursi menteri.

Baca juga: Langkah Koalisi Parpol Dinilai Tak Berdampak pada Reshuffle

Sempat beredar kabar bahwa Jokowi akan mengumumkan reshuffle pada pertengahan Juni ini. Namun, hal itu telah dibantah presiden.

"Belum, belum (belum reshuffle)," katanya usai meresmikan masjid At Taufik di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022) sore.

Saat ditanya lebih lanjut apakah reshuffle tetap akan dilaksanakan dalam waktu dekat, Jokowi tidak menjawab.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Pesan PDI-P ke Gibran: Pemimpin Boleh Salah, tapi Tidak Boleh Bohong

Nasional
5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

5 Poin Penting Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Ganjar dan Anies

Nasional
Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Beri Pesan ke Pendukung, Anies: Jaga Stamina, Perjuangan Masih Panjang

Nasional
 Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk 'Maintenance' Apartemen SYL

Pejabat Kementan Akui Ada Permintaan Uang Rp 300 Juta untuk "Maintenance" Apartemen SYL

Nasional
Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Menakar Peluang PDI-P Oposisi di Tengah Kedekatan Puan dan Prabowo

Nasional
Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Hakim MK Dinilai “Bermain Mata” Maklumi Politik Anggaran Gentong Babi di Sengketa Pilpres

Nasional
Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Sejarah Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional Tanggal 26 April

Nasional
Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Parpol Kalah Pilpres Dianggap Malu-malu Gabung Kubu Prabowo-Gibran

Nasional
Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Kebekuan Politik Diprediksi Mencair Usai Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

[POPULER NASIONAL] MK Tolak Dalil Sebut Bawaslu Tak Tindak Dugaan Kecurangan Prabowo-Gibran | MK Tolak Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

PDI-P Diprediksi Gabung Pemerintahan Jika Jokowi-Prabowo Tak Harmonis

Nasional
PDI-P Dinilai Kontraproduktif dan Tak Punya Nilai Jual jika Gabung Koalisi Prabowo

PDI-P Dinilai Kontraproduktif dan Tak Punya Nilai Jual jika Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
PDI-P Tentukan Sikap dan Posisi Politik dalam Rakernas Mei 2024

PDI-P Tentukan Sikap dan Posisi Politik dalam Rakernas Mei 2024

Nasional
Tanggal 25 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Konflik Global, Panglima Minta TNI AU Adaptif terhadap Perkembangan

Singgung Konflik Global, Panglima Minta TNI AU Adaptif terhadap Perkembangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com