Idul Adha Semakin Dekat, Pemerintah Diminta Segera Kendalikan PMK Hewan Ternak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani meminta pemerintah untuk mempercepat upaya pengendalian penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi ternak.

Ia mengatakan, pengendalian itu harus segera dilakukan agar tidak menimbulkan kecemasan masyarakat mendekati Hari Raya Idul Adha.

"Kasus PMK pada hewan ternak sudah semakin serius karena penyebarannya semakin meluas. Pemerintah harus segera melakukan pengendalian karena masyarakat sudah semakin cemas mengingat sebentar lagi Idul Adha,” kata Puan dalam siaran pers, Sabtu (11/6/2022).

Politikus PDI-P itu berpandangan, masyarakat tetapi khawatir meski pemerintah sudah sudah menyatakan hewan kurban yang disediakan tahun ini bukan dari daerah yang terkonfirmasi PMK.

Baca juga: Ada 13 Temuan Kasus PMK di Tangsel, Pemkot Klaim Semua Sapi Ternak Sudah Sembuh

Untuk itu, Puan mendorong pemerintah untuk segera melalukan vaksinasi terhadap hewan ternak, khususnya di daerah-daerah yang sudah terjangkit PMK dan wilayah sekitarnya.

"DPR berharap agar vaksinasi untuk menekan kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini segera dilakukan. Dengan begitu, kita bisa mencegah penyebaran virus semakin luas," ujar Puan.

Puan juga meminta pemerintah untuk memperbanyak dokter hewn pada wilayah-wilayah terdampak agar tenaga medis yang sudah ada tidak kewalahan.

"Akibat kurangnya dokter hewan, penanganan sapi yang terpapar PMK menjadi lambat, seperti yang terjadi di NTB. Masalah PMK ini cukup serius karena bisa berdampak juga pada perekonomian Indonesia,” kata dia.

Baca juga: Dedi Mulyadi Minta Pejabat Kementan yang Pergi ke Luar Negeri Saat Wabah PMK Sebaiknya Mundur

Di samping itu, ia meminta pemerintah pusat dan daerah memperketat pengawasan penjualan ternak di pasar ternak maupun pedagang hewan musiman menjelang Hari Raya Idul Adha.

"Penyebaran PMK juga potensial terjadi di pasar. Oleh karenanya, dibutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat dalam mengantisipasi penyebaran masalah PMK ini, termasuk tokoh masyarakat dan agama," ujar Puan.