Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerja Sama dengan KPU, Kompas Gramedia Harap Pemilu Jadi Sarana Rekonsiliasi

Kompas.com - 11/06/2022, 05:53 WIB
Mutia Fauzia,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kompas Gramedia Group menjalin kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengawal Pemilu 2024.

Kerja sama tersebut diharapkan mampu berperan dalam pengendalian penyebaran berita bohong jelang pesta demokrasi.

Vice President National News Kompas Gramedia Budiman Tanuredjo mengatakan, dengan kerja sama ini, diharapkan Pemilu 2024 mendatang bisa menjadi sarana rekonsiliasi dan mengatasi keterbelahan politik.

"Masyarakat akar rumput yang terlanjut terbelah bisa disatukan melalui kedaulatan rakyat pada 14 Februari 2024," ujar Budiman di Gedung KPU RI, Jumat (10/6/2022).

Baca juga: Jelang Pemilu 2024, Kompas Gramedia dan KPU Bangun Kerja Sama Lawan Hoaks

Ia pun mengatakan, baik KPU dan media memiliki peran untuk bisa mengantisipasi produksi berita bohong yang kian deras di sosial media.

Media berperan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi informasi yang beredar di masyarakat .

"Sehingga pembaca bisa menekan dan bisa mencari di mana informasi yang benar atau tidak benar ditambah dengan algoritma Google yang semakin membelah," ucap Budiman.

Adapun Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, kerja sama antara KPU dan Kompas Gramedia diharapkan bisa meningkatkan layanan terhadap pemilih dan peserta pemilu.

Baca juga: Gramedia Gandeng Pos Indonesia, Permudah Akses Kirim Buku ke Pelosok Negeri

Melalui kerja sama ini, diharapkan baik KPU dan Kompas Gramedia dapat bersama-sama menjaga kepercayaan publik.

"Kerja sama antara KPU dan Kompas Gramedia Group menjadi strategis karena istilahnya mata telinganya Kompas ada di mana-mana. Dan kalau ada informasi lewat tolong bisa disampaikan ke KPU agar tidak terjerembab dalam problematika yang lebih mendalam," ucap Hasyim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com