Kompas.com - 10/06/2022, 22:31 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan segera menangkap politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Hal itu disampaikan Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukan tingkat kepercayaan publik pada lembaga antirasuah itu terendah dibanding lembaga penegak hukum lain.

“Kalau KPK mau (meningkatkan kepercayaan publik) dengan instan, tangkap Harun Masiku, kembangkan kasusnya ke kasus yang lebih besar lagi,” tutur Zaenur pada Kompas.com, Jumat (10/6/2022).

“Jadi Harun hanya pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap keterlibatan (korupsi) politisi lain,” kata dia.

Baca juga: Ditanya Soal Pencarian Harun Masiku, Firli: Kayak Enggak Ada Pertanyaan Lain, Ada Titipan Ya?

Adapun Harun merupakan tersangka kasus korupsi terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR yang menyeret mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Ia tak kunjung ditangkap sejak tahun 2020.

Cara yang lain, lanjut Zaenur, Dewan Pengawas (Dewas) KPK mesti bersikap tegas pada insan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Ia mendesak agar Dewas KPK menjatuhkan sanksi berupa pemecatan pada Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar jika sekali lagi terbukti melakukan pelanggaran etik.

“Dewas KPK harus zero tolerance, pecat Lili Pintauli Siregar karena dugaan pelanggaran etik sebelumnya yang bertemu pihak beperkara dan dugaan penerimaan gratifikasi,” kata dia.

Baca juga: Kepercayaan Publik terhadap KPK Rendah, Eks Pegawai Dorong Perkuat Kejaksaan untuk Berantas Korupsi

Lili sebelumnya dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat karena terbukti melakukan komunikasi dengan mantan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial.

Beberapa waktu terakhir Dewas KPK tengah melakukan pemeriksaan padanya terkait dugaan pelanggaran etik penerimaan gratifikasi berupa akomodasi dan tiket gelaran MotoGP Mandalika dari PT Pertamina.

Terakhir, Zaenur mendesak agar KPK menangani kasus korupsi yang strategis.

Ia menilai, di bawah kepemimpinan Firli Bahuri KPK hanya membongkar satu kasus strategis yaitu korupsi bantuan sosial yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

“KPK jangan kalah dengan Kejaksaan Agung yang memegang (penanganan) kasus korupsi Asabri dan Jiwasraya. Tanpa prestasi dan kinerja yang baik ya publik tidak akan percaya lagi pada KPK,” kata dia.

Adapun survei Indikator Politik Indonesia periode 18-24 Mei yang dirilis Rabu (8/6/2022) menunjukan tingkat kepercayaan KPK berada di peringkat paling bawah dibandingkan instansi penegak hukum yang lain.

Baca juga: Kepercayaan Publik Rendah, Eks Pegawai Usul KPK Dibubarkan

Tingkat kepercayaan publik pada KPK hanya berada di angka 49,8 persen.

Sementara itu, instansi penegak hukum paling dipercaya adalah Polri dengan tingkat kepercayaan 66,6 persen, disusul Kejaksaan Agung dengan raihan 60,5 persen dan pengadilan 51,1 persen.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, hasil survei ini bakal menjadi bahan evaluasi internal lembaga antirasuah itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 30 September Hari Memperingati Apa?

Tanggal 30 September Hari Memperingati Apa?

Nasional
Ketua DPP Sebut Ganjar Tidak Pernah Lepas dari PDI-P

Ketua DPP Sebut Ganjar Tidak Pernah Lepas dari PDI-P

Nasional
Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasdem Umumkan Calon Presiden dan Paket Koalisi pada November

Nasional
Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Viral Video Kamar Mewah Disebut Ruang Tahanan Ferdy Sambo, Polri Sebut Itu Hoaks

Nasional
Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Kuasa Hukum Akan Minta Jaksa Tak Tahan Putri Candrawathi

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PPP Bocorkan Syarat Gabung KIB

Nasional
PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

PPP Tak Resisten Jika PKS Mau Bergabung ke KIB

Nasional
Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru

Nasional
Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK Baru Berharta Rp 8,9 Miliar

Nasional
PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

PKS Komunikasi dengan Golkar, PAN Yakin Arahnya ke KIB

Nasional
Johanis Tanak Lolos 'Fit and Proper Test', Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Johanis Tanak Lolos "Fit and Proper Test", Firli Bahuri: Selamat Bergabung dalam Barisan KPK

Nasional
Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Jadi Pengacara Sambo dan Istri, Febri Diansyah Lakukan Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir J di Magelang

Nasional
UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

UPDATE 28 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,93 Persen, Ketiga 27,03 Persen

Nasional
Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Kejagung Perkirakan Penyusunan Surat Dakwaan Ferdy Sambo dkk Selesai Seminggu

Nasional
Janji Objektif Bela Putri Candrawathi, Febri Diansyah: Tidak Menyalahkan yang Benar dan Membenarkan yang Salah

Janji Objektif Bela Putri Candrawathi, Febri Diansyah: Tidak Menyalahkan yang Benar dan Membenarkan yang Salah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.