Untuk Tingkatkan Kepercayaan Publik, KPK Disarankan Segera Tangkap Harun Masiku

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan segera menangkap politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Hal itu disampaikan Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukan tingkat kepercayaan publik pada lembaga antirasuah itu terendah dibanding lembaga penegak hukum lain.

“Kalau KPK mau (meningkatkan kepercayaan publik) dengan instan, tangkap Harun Masiku, kembangkan kasusnya ke kasus yang lebih besar lagi,” tutur Zaenur pada Kompas.com, Jumat (10/6/2022).

“Jadi Harun hanya pintu masuk bagi KPK untuk mengungkap keterlibatan (korupsi) politisi lain,” kata dia.

Baca juga: Ditanya Soal Pencarian Harun Masiku, Firli: Kayak Enggak Ada Pertanyaan Lain, Ada Titipan Ya?

Adapun Harun merupakan tersangka kasus korupsi terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR yang menyeret mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Ia tak kunjung ditangkap sejak tahun 2020.

Cara yang lain, lanjut Zaenur, Dewan Pengawas (Dewas) KPK mesti bersikap tegas pada insan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

Ia mendesak agar Dewas KPK menjatuhkan sanksi berupa pemecatan pada Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar jika sekali lagi terbukti melakukan pelanggaran etik.

“Dewas KPK harus zero tolerance, pecat Lili Pintauli Siregar karena dugaan pelanggaran etik sebelumnya yang bertemu pihak beperkara dan dugaan penerimaan gratifikasi,” kata dia.

Baca juga: Kepercayaan Publik terhadap KPK Rendah, Eks Pegawai Dorong Perkuat Kejaksaan untuk Berantas Korupsi

Lili sebelumnya dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat karena terbukti melakukan komunikasi dengan mantan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial.

Beberapa waktu terakhir Dewas KPK tengah melakukan pemeriksaan padanya terkait dugaan pelanggaran etik penerimaan gratifikasi berupa akomodasi dan tiket gelaran MotoGP Mandalika dari PT Pertamina.

Terakhir, Zaenur mendesak agar KPK menangani kasus korupsi yang strategis.

Ia menilai, di bawah kepemimpinan Firli Bahuri KPK hanya membongkar satu kasus strategis yaitu korupsi bantuan sosial yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

“KPK jangan kalah dengan Kejaksaan Agung yang memegang (penanganan) kasus korupsi Asabri dan Jiwasraya. Tanpa prestasi dan kinerja yang baik ya publik tidak akan percaya lagi pada KPK,” kata dia.

Adapun survei Indikator Politik Indonesia periode 18-24 Mei yang dirilis Rabu (8/6/2022) menunjukan tingkat kepercayaan KPK berada di peringkat paling bawah dibandingkan instansi penegak hukum yang lain.

Baca juga: Kepercayaan Publik Rendah, Eks Pegawai Usul KPK Dibubarkan

Tingkat kepercayaan publik pada KPK hanya berada di angka 49,8 persen.

Sementara itu, instansi penegak hukum paling dipercaya adalah Polri dengan tingkat kepercayaan 66,6 persen, disusul Kejaksaan Agung dengan raihan 60,5 persen dan pengadilan 51,1 persen.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan, hasil survei ini bakal menjadi bahan evaluasi internal lembaga antirasuah itu.