Kompas.com - 10/06/2022, 19:42 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai, koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibentuk untuk lepas dari politik identitas.

Sebab, menurut dia, selama ini PKS menjadi salah satu partai yang dinilai memanfaatkan politik identitas sebagai salah satu strateginya meraih konstituen.

“Citra politik identitas mengena ke partai-partai Islam dan saya melihat ada upaya-upaya dari partai Islam menyingkirkan sterotype itu,” kata Firman pada Kompas.com, Jumat (10/6/2022).

“Dan kebutuhan PKS berdekatan dengan PKB memang karena di antara partai-partai Islam yang terbebas dari stigma itu adalah PKB,” ujar dia.

Baca juga: Pengamat Prediksi Koalisi PKB-PKS Tak Tahan Lama Lewat 3 Faktor

Secara garis besar, kata Firman, masyarakat cenderung menghindari partai politik (parpol) yang menjual politik identitas. Strategi itu dinilai tidak modern. 

Kondisi seperti itulah yang menjadi salah satu faktor pendorong PKS ingin berkoalisi dengan PKB.

“Dengan bersatunya dua kelompok ini memang diharapkan muncul identitas baru, yang tidak mengedepankan identitas keagamaan, tetapi partai nasionalis berorientasi Islam, itu yang diarahkan,” tutur dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa koalisinya dengan PKS dapat menghilangkan polarisasi di tengah masyarakat.

Jazilul menyampaikan, kerja sama yang tengah dijajaki dua parpol ini mestinya menjadi kabar gembira karena menciptakan poros ketiga ubtuk mencegah munculnya polarisasi.

“Kalau PKS dan PKB duduk, politik identitas hilang, pembelahan hilang, kadrun-kadrun hilang,” ucapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Baca juga: Soal Rencana Koalisi PKB-PKS, Sekjen PDI-P: Kami Tak Campuri Rumah Tangga Parpol Lain

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi optimistis koalisi ini bakal menarik minat parpol lain untuk bergabung.

Sebab, koalisi ini tinggal butuh satu parpol lagi untuk memenuhi persyaratan ambang batas pencalonan presiden.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Tahan Kepala Kanwil BPN Riau yang Diduga Terima Suap

KPK Tahan Kepala Kanwil BPN Riau yang Diduga Terima Suap

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar 28,6 Persen, Puan hanya 2,4 Persen

Survei Indikator: Elektabilitas Ganjar 28,6 Persen, Puan hanya 2,4 Persen

Nasional
Melalui Dai Ambassador Dompet Dhuafa, South East Asia Group Berikan Bantuan Rp 50 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

Melalui Dai Ambassador Dompet Dhuafa, South East Asia Group Berikan Bantuan Rp 50 Juta untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
KPK Telusuri Dugaan Pengumpulan Uang oleh Rektor Unila Terkait Calon Mahasiswa 'Titipan'

KPK Telusuri Dugaan Pengumpulan Uang oleh Rektor Unila Terkait Calon Mahasiswa "Titipan"

Nasional
DPR Diharap Tanyakan 7 Poin Persoalan di Uji Kelayakan Calon Panglima TNI

DPR Diharap Tanyakan 7 Poin Persoalan di Uji Kelayakan Calon Panglima TNI

Nasional
KPK Duga Kas BUMD Sumsel PT SMS Mengalir Keluar Tanpa Bukti Jelas

KPK Duga Kas BUMD Sumsel PT SMS Mengalir Keluar Tanpa Bukti Jelas

Nasional
Soal Sprin Penyelidikan Kasus Yosua, Hendra Kurniawan: Itu Langsung dari Ferdy Sambo

Soal Sprin Penyelidikan Kasus Yosua, Hendra Kurniawan: Itu Langsung dari Ferdy Sambo

Nasional
Survei Indikator Politik, Hanya 1,9 Persen Pemilih Golkar yang Dukung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Survei Indikator Politik, Hanya 1,9 Persen Pemilih Golkar yang Dukung Airlangga Hartarto Jadi Capres

Nasional
Soal Penjodohan Prabowo-Ganjar, Fadli Zon: Semua Kemungkinan Masih Terbuka

Soal Penjodohan Prabowo-Ganjar, Fadli Zon: Semua Kemungkinan Masih Terbuka

Nasional
Yudo Margono Jalani 'Fit and Proper Test' Calon Panglima TNI Besok, Komisi I: Digelar Terbuka

Yudo Margono Jalani "Fit and Proper Test" Calon Panglima TNI Besok, Komisi I: Digelar Terbuka

Nasional
Survei Indikator: Pendukung AHY Lebih Banyak Pilih Anies Baswedan sebagai Capres

Survei Indikator: Pendukung AHY Lebih Banyak Pilih Anies Baswedan sebagai Capres

Nasional
Partai Republik Gugat KPU ke PTUN, Buntut Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Partai Republik Gugat KPU ke PTUN, Buntut Dinyatakan Tak Lolos Verifikasi Administrasi

Nasional
Menkes: 50 Persen Pasien Covid-19 yang Meninggal Belum Divaksin Sama Sekali

Menkes: 50 Persen Pasien Covid-19 yang Meninggal Belum Divaksin Sama Sekali

Nasional
Suara Korban Pencabulan: Vonis 7 Tahun untuk Bechi Tak Penuhi Rasa Keadilan

Suara Korban Pencabulan: Vonis 7 Tahun untuk Bechi Tak Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Takut Tolak Perintah Sambo Tembak Brigadir J, Bharada E: Pangkat Kami bagai Bumi dan Langit

Takut Tolak Perintah Sambo Tembak Brigadir J, Bharada E: Pangkat Kami bagai Bumi dan Langit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.