Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi PKB-PKS Dinilai Sukar Terbentuk karena Tidak Ada Tokoh Pemersatu

Kompas.com - 10/06/2022, 18:06 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dinilai tak mudah terbentuk.

Sebab, tidak ada tokoh yang bisa merekatkan hubungan kedua partai politik (parpol) tersebut.

“Tidak ada sosok pemersatu. Oke lah banyak orang melihat dulu keduanya sama-sama mendukung (pemerintahan) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” ucap Berdasarkan pandangan Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor pada Kompas.com, Jumat (10/6/2022).

Baca juga: Jajaki Koalisi, Relasi PKB dan PKS Dinilai Ibarat Air dan Minyak

“Persoalannya, yang mengikat (koalisi tersebut saat itu) bukan deal antara mereka, tapi karena kepentingan yang sama untuk mendukung SBY, sehingga yang mempersatukan ya SBY,” paparnya.

Firman pun meragukan keseriusan wacana pembentukan koalisi ini. Sebab PKS dan PKB butuh waktu menyampaikan niatan itu hingga kader paling bawah.

“Karena selama ini ada satu anggapan umum bahwa background keduanya berbeda, jadi enggak mudah,” sebut dia.

Baca juga: Menilik Potensi Rintangan dalam Poros Koalisi PKB-PKS

Dalam pandangan Firman, perbedaan itu karena selama ini PKB dinilai lebih moderat. Sedangkan PKS cenderung dianggap sebagai parpol dengan corak Islam yang lebih kanan.

“Jadi ada kekhasan di masing-masing partai, ini yang butuh waktu untuk bisa saling memahami dan sekali lagi ini adalah eksperimen,” katanya.

Terakhir, Firman menyatakan, perbedaan keduanya terkait sosok calon presiden (capres) yang bakal diusung.

Untuk PKB, lanjut dia, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin adalah kandidat capres utama. Tapi hal itu belum tentu disetujui oleh PKS.

“Kalau kita lihat political gestur dari grassroots PKS tidak mengarah ke Cak Imin,” imbuh dia.

Baca juga: Soal Koalisi PKB-PKS, Demokrat: Pendaftaran Capres dan Cawapres Masih di Pengujung 2023

Diberitakan sebelumnya Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengklaim tengah menjajaki pembentukan koalisi dengan PKB. Harapannya, proses ini dapat melahirkan poros politik ketiga.

Aboe meyakini koalisi yang terbentuk antar dua partai Islam itu bakal menarik parpol lain untuk bergabung.

Pasalnya keduanya tinggal butuh satu parpol lagi untuk memenuhi ambang batas pencalonan capres dan calon wakil presiden (cawapres) untuk menghadapi kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meyakini koalisi yang dijajaki PKS dan PKB dapat menghilangkan polarisasi di tengah masyarakat.

"Kalau PKS dan PKB duduk, politik identitas hilang, pembelahan hilang, kadrun-kadrun hilang. Yang diinginkan masyarakat perut kenyang, anak-anak bisa sekolah, kesehatan bisa terjamin, masa depan Indonesia terjaga," kata Jazilul.

Baca juga: Jalin Komunikasi Intensif dengan PKS, PKB Sebut Pengumuman Koalisi Tunggu Kejutan

Ia melanjutkan, koalisi yang sedang dijajaki ini membuktikan bahwa PKB dan PKS bisa mencapai titik temu.

Menurut Jazilul, selama ini masyarakat kerap memandang PKB dan PKS tidak dapat bertemu.

Tetapi, Jazilul mengatakan, PKB harus memberi penjelasan kepada konstituen mengenai niatan pembentukan koalisi ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com