Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto: Pilpres Urusan Ibu Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri

Kompas.com - 10/06/2022, 17:33 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto meminta kader partainya menunggu arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengenai calon presiden (calon presiden) maupun calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2024.

Hasto mengatakan, penentuan capres-cawapres seperti ini sudah terbukti melahirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mampu memimpin dua periode. PDI-P menjadi partai pengusung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.

"Jadi urusan pilpres ini ibu ketua umum mandatnya terbukti 2014, 2019 lahirnya kepemimpinan Pak Jokowi yang mampu membawa kemajuan Indonesia raya," kata Hasto saat membuka acara pelatihan kader perempuan PDI-P di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (10/6/2022).

Baca juga: Ungkap Skala Prioritas PDI-P untuk Pemilu, Hasto: Manuver Kita Manuver Kerakyatan

Dia menambahkan, kepemimpinan Presiden Jokowi juga harus dilanjutkan.

Sehingga, PDI-P tengah menyiapkan pemimpin yang berkesinambungan melalui proses kaderisasi.

"Dalam koridor strategis yang berkesinambungan sejak zaman Bung Karno, Bu Mega sampai sekarang, dan ke depan, itulah cara PDIP mempersiapkan pemimpin melalui proses kaderisasi," tuturnya.

Oleh karena itu, Hasto juga mengatakan bahwa yang paling penting dalam memilih pemimpin adalah bukan hanya masalah elektoral atau keterpilihan.

Tetapi, pemimpin itu juga harus bisa menyelesaikan persoalan bangsa.

Baca juga: PDI-P Optimistis Menang Pemilu 3 Kali Berturut-turut

Hasto menilai, akan lebih baik jika calon pemimpin memikirkan persoalan bangsa daripada elektoral atau keterpilihan.

Sebagai catatan, Hasto mengaitkan bahwa saat ini di Indonesia menghadapi persoalan mengenai pendidikan tinggi.

"Mari kita lihat masalah bangsa ini. Hari ini di sosmed beredar apa yang disebut sebagai world university rankings. Ranking universitas kita Gajah Mada itu berada pada tingkat 224 di dunia," ujar Hasto.

"Daripada sibuk-sibuk manuver politik mendingan kita tingkatkan pendidikan kita. Masa kita kalah dengan National University of Singapore posisi 11, Nanyang posisi 17, posisi 70, 123, 129 itu dari Malaysia," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangi Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com