Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sinyal Koalisi PKB-PKS Dinilai Baik, PPP: Kalau Konstruksinya Pemilu, Belum Cukup Usung Capres

Kompas.com - 10/06/2022, 08:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menganggap rencana koalisi yang diutarakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bagus, karena akan menambah warna pilihan politik bagi masyarakat.

"Ya bagus saja, koalisi PKS sama PKB. Artinya pilihan politik itu makin variatif," kata Baidowi saat dihubungi, Kamis (9/6/2022).

Pria yang akrab disapa Awiek itu juga menyinggung kans PKB-PKS mengusung pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024.

Menurutnya, koalisi itu belum mencukupi standar presidential threshold (PT) 20 persen untuk mengusung calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres).

Baca juga: PKB-PKS Jajaki Koalisi: Ingin Jadi Poros Ketiga, Muhaimin Capres Bukan Harga Mati

"Kalau kontruksinya adalah pemilu presiden 2024, ya koalisi dua partai itu belum cukup untuk mengusung calon presiden belum memenuhi 20 persen kursi DPR," jelasnya.

Sekretaris Fraksi PPP DPR itu enggan mengomentari lebih jauh soal keputusan PKB-PKS yang membuka sinyal bakal berkoalisi.

Sebab, ia menilai hak setiap partai politik untuk menentukan keputusan akan membentuk maupun bergabung koalisi.

"Sekali lagi itu haknya teman-teman PKB dan PKS ya. Semakin banyak koalisi, semakin berkerja sama ya, semakin bagus," ungkapnya.

Sebelumnya, PKB-PKS mengambil ancang-ancang membangun koalisi poros ketiga menghadapi Pilpres 2024.

Baca juga: Waketum PKB Klaim Koalisi dengan PKS Bakal Hilangkan Politik Identitas

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, poros ketiga ini dapat menjadi alternatif dari dua poros lainnya yakni poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan poros yang akan dibangun PDI Perjuangan (PDI-P).

"Ya kita lihatlah semoga berjalan panjang umurnya dan bisa bertahan. Oleh karena itu saya berharap poros ketiga, kenapa? Karena yang satu sudah jelas porosnya, kedua sudah jelas, yang ketiga ini membongkar kebuntuan," kata Aboe di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Aboe meyakini, koalisi yang dirancang oleh PKB dan PKS dapat menjadi menarik partai-partai politik lainnya untuk bergabung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com