Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Mayoritas Responden Setuju Indonesia Undang Rusia dalam KTT G20

Kompas.com - 08/06/2022, 19:38 WIB
Irfan Kamil,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas responden setuju Rusia hadir dalam presidensi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Indonesia pada 15-16 November 2020 di Bali.

Hal itu diketahui dari hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia yang digelar pada tanggal 18-24 Mei 2022 yang dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD).

Adapun RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak dengan sampel sebanyak 1.213 responden.

"Lebih banyak yang setuju jika Indonesia tetap mengundang Rusia dalam KTT G20 November 2022 mendatang," papar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi dalam rilis surveinya, Rabu (8/6/2022).

Baca juga: Pertemuan Kedua G20 Bakal Digelar di Solo, 39 Negara Dipastikan Hadir

Sebanyak 76,6 persen responden yang terdiri dari 20,5 persen sangat setuju dan 56,1 persen setuju itu tidak mempermasalahkan Rusia diundang dalam forum tersebut.

Sementara itu, ada 22 persen responden terdiri dari 12,7 persen kurang setuju dan 9,3 persen yang tidak setuju sama sekali. Hanya ada 6,5 persen yang tidak tahu dan tidak menjawab.

Adapun Rusia merupakan anggota dari group of twenty (G20), yang juga forum utama kerja sama ekonomi internasional.

G20 beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa.

Dalam situasi konflik atau perang antara Rusia dan Ukraina hingga saat ini, sejumlah negara anggota G20 menentang keikutsertaan Rusia dalam KTT G20 tersebut.

Antara lain, Amerika, Australia, Kanada, Inggris, dan Uni Eropa.

Baca juga: Pemerintah: G20 Bukan Forum untuk Selesaikan Perang

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia telah mengirimkan undangan ke semua anggota G20, termasuk Rusia pada 22 Februari, atau dua hari sebelum Rusia menginvasi Ukraina.

Pemerintah Rusia telah menyatakan, Vladimir Putin berencana memenuhi undangan kerja sama ekonomi dunia itu. Namun sejumlah negara anggota G20 menentang rencana kedatangan Putin.

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengungkapkan langkah pemerintah Indonesia terlalu jauh dengan mengundang Rusia. Ia menyatakan forum G20 tidak perlu dihadiri oleh negara yang menyerang negara lain.

Sementara itu, China bereaksi atas penolakan itu. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Henbin menuturkan kehadiran Rusia amat penting sehingga tidak ada negara lain yang berhak mengusirnya dari keanggotaan G20.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com