Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Akselerasi Pembangunan Desa di Sulsel, Kemendesa PDTT Tandatangani MoU dengan UNM

Kompas.com - 08/06/2022, 12:47 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) dan Universitas Negeri Makassar (UNM) menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman dan perjanjian kerja bersama (PKB) di Makassar, Selasa (7/6/2022).

Perjanjian kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendesa PDTT dalam mempercepat pembangunan desa-desa di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya terus menggalang kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat pembangunan desa di seluruh Indonesia.

“Salah satunya dengan kampus dan perguruan tinggi yang ada di berbagai di tanah air,” ujar pria yang akrab disapa Gus Halim itu, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (8/6/2022).

Baca juga: Indonesia-Malaysia Teken MoU Perlindungan PMI, Jokowi: Jangan Berhenti di Atas Kertas Saja

Pernyataan tersebut ia sampaikan usai acara penandatanganan MoU dan PKB di Kampus UNM, Kota Makassar, Selasa, (7/6/2022).

Gus Halim mengatakan, UNM merupakan salah satu kampus penting di Sulsel.

Apalagi, kata dia, banyak kegiatan akademik dari UNM berfokus pada aktivitas desa, baik berupa penelitian, kuliah kerja nyata (KKN), maupun kegiatan akademi lainnya.

“Artinya basic pemahaman terkait dengan persoalan desa-desa di Sulsel khususnya telah dimiliki oleh civitas akademika UNM,” jelas Gus Halim.

Baca juga: UGM Bantu Kemendesa Atasi Persoalan Desa

Menurutnya, modal dari UNM tersebut sangat berharga jika ditunjang dengan program maupun kebijakan dari Kemendesa PDTT. Hal ini bertujuan agar aktivitas akademik UNM benar-benar memberikan kontribusi bagi percepatan pembangunan desa di Sulsel.

Lebih lanjut, Gus Halim mengungkapkan bahwa desa merupakan episentrum pembangunan di Indonesia.

Saat ini, sebut dia, sekitar 91 persen wilayah Indonesia ada di desa. Data dari Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) menyebutkan, dari sisi kependudukan, ada 71 persen penduduk Indonesia yang tinggal di desa.

"Artinya, kita mampu melakukan percepatan pembangunan di level desa dengan upaya semaksimal mungkin," ujar Gus Halim.

Baca juga: Gus Halim Ajak Mahasiswa Berkompetisi Jadi Kepala Desa

Upaya maksimal itu, lanjut dia, termasuk siap dalam menghadapi tantangan yang sangat bervariasi, mulai maju, mandiri, tertinggal, dengan segala sumber daya yang beragam, mulai yang pintar sampai buta huruf.

Wujudkan target pembangunan desa

Pada kesempatan tersebut, Gus Halim mengatakan, Kemendesa PDTT bersinergi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan target pembangunan desa berdasarkan data Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Sinergi itu, kata dia, salah satunya dilakukan dengan perguruan tinggi yang tergabung dalam forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides).

Halaman:


Terkini Lainnya

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com