Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/06/2022, 22:50 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan HAM, Tubagus Erif Faturahman menyatakan, Front Persaudaraan Islam (FPI) Reborn tidak terdaftar sebagai organisasi di Kemenkumham.

Hal itu disampaikan Erif menanggapi adanya sejumlah orang yang mengatasnamakan FPI Reborn dan mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (6/6/2022) kemarin.

"FPI Reborn tidak terdaftar," ujar Erif kepada Kompas.com, Selasa (7/6/2022).

Baca juga: FPI Reborn Deklarasi Dukung Anies di Pilpres 2024, Front Persaudaraan Islam: Suara FPI Memang Seksi

Aksi kelompok yang menamakan diri FPI Reborn tersebut pun ramai diperbincangkan di media sosial.

Sejumlah foto memperlihatkan sekelompok orang baju serba putih dan membawa bendera putih besar dengan tulisan FPI berwarna hijau.

Foto-foto ini pun turut dibagikan Politikus PSI Mohamad Guntur Romli melalui akun Twitter resminya @GunRomli dan pegiat media sosial Eko Kuntadhi melalui akun Twitter @_ekokuntadhi.

Lewat keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPI membantah aksi yang mengatasnamakan FPI Reborn tersebut.

Ketua Umum DPP FPI Muhmmad Alattas menyebutkan, ada gerakan intelijen yang sangat berbahaya menggerakkan massa tidak dikenal dengan menggunakan nama FPI untuk mendeklarasikan Anies.

"Beberapa hari sebelumnya, mereka lewat medsos (media sosial) telah menyebarkan undagan aksi tersebut dengan kop surat FPI yang dipalsukan," ujar Alattas yang dikutip dari pernyataannya, Senin (6/6/2022).

Baca juga: FPI Reborn Deklarasi Dukung Anies di Pilpres 2024, Front Persaudaraan Islam: Aksi Palsu

Menurut Alattas, surat itu dipalsukan tanpa dibubuhkan tanda tangan maupun stempel dengan mengatasnamakan M Fahril sebagai koordinator aksi.

Alattas mengatakan, sejak Front Persaudaraan Islam berdiri, kelompoknya tidak pernah terlibat dalam aksi dukung mendukung calon presiden 2024 manapun.

"Dan DPP FPI pun hingga saat ini belum menentukan sikap apapun terkait Capres 2024," tutur Alattas.

Selain itu, Alattas menyebut, DPP Front Persaudaraan Islam menyatakan pengurus dari tingkat pusat sampai ranting tidak pernah mengundang, menggerakkan, dan melakukan aksi dengan tema apapun pada Senin, 6 Juni 2022.

"Sehingga bila ada yang melakukan aksi mengatas-namakan Front Persaudaraan Islam maka dapat dipastikan adalah aksi fiktif dan palsu," kata Alattas.

Front Persaudaraan Islam juga menuding adanya operasi intelijen hitam dengan metode "false flag" yang didesain untuk memainkan kembali narasi Islamofobia dengan mendiskreditkan elemen umat Islam.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditjen HAM Dalami Aturan Larangan Pramugari Berjilbab

Ditjen HAM Dalami Aturan Larangan Pramugari Berjilbab

Nasional
Tifatul Sembiring: Sudah Dua Periode Saya Dukung Prabowo, 'Enough Is Enough'

Tifatul Sembiring: Sudah Dua Periode Saya Dukung Prabowo, "Enough Is Enough"

Nasional
Potret Ganjar Pranowo 'Nyempil' di Tengah Para Pejabat Saat Resepsi 1 Abad NU

Potret Ganjar Pranowo "Nyempil" di Tengah Para Pejabat Saat Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Hasil Pertemuan, Golkar-PKS Sepakat Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Sesuai Jadwal

Hasil Pertemuan, Golkar-PKS Sepakat Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Sesuai Jadwal

Nasional
KPU Dinilai Tebang Pilih Pertimbangan Hukum MK untuk Cari Pembenaran 'Copas' Dapil

KPU Dinilai Tebang Pilih Pertimbangan Hukum MK untuk Cari Pembenaran "Copas" Dapil

Nasional
Gempa Turkiye, Dubes RI Cari Ibu dengan 2 Anak yang Masih Hilang Kontak

Gempa Turkiye, Dubes RI Cari Ibu dengan 2 Anak yang Masih Hilang Kontak

Nasional
Kapolri: Kami Keliling Negara ASEAN untuk Tangkap Buron KPK

Kapolri: Kami Keliling Negara ASEAN untuk Tangkap Buron KPK

Nasional
Dompet Dhuafa Berikan Layanan Trauma Healing untuk 50 Perempuan Penyintas Gempa Cianjur

Dompet Dhuafa Berikan Layanan Trauma Healing untuk 50 Perempuan Penyintas Gempa Cianjur

Nasional
Bertemu PKS, Golkar Ungkap Soliditas Parpol Pendukung Pemilu Terbuka

Bertemu PKS, Golkar Ungkap Soliditas Parpol Pendukung Pemilu Terbuka

Nasional
Update 7 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 392 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.696

Update 7 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 392 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.731.696

Nasional
Densus 88 Tangkap Seorang Tersangka Teroris Kelompok Jamaah Islamiyah di Lampung Utara

Densus 88 Tangkap Seorang Tersangka Teroris Kelompok Jamaah Islamiyah di Lampung Utara

Nasional
Pilot Susi Air Diduga Dibawa KKB di Nduga, Polri Lakukan Operasi Pencarian

Pilot Susi Air Diduga Dibawa KKB di Nduga, Polri Lakukan Operasi Pencarian

Nasional
Jokowi: Bantuan untuk Korban Gempa Turkiye Segera Dikirim

Jokowi: Bantuan untuk Korban Gempa Turkiye Segera Dikirim

Nasional
Lewat Pantun, PKS Rayu Golkar Gabung Koalisi Perubahan

Lewat Pantun, PKS Rayu Golkar Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
MA Perintahkan Aset Korban First Travel Dikembalikan, Jaksa Agung: Perlu Proses Panjang

MA Perintahkan Aset Korban First Travel Dikembalikan, Jaksa Agung: Perlu Proses Panjang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.