Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politikus PKB Minta Tarif Naik Stupa Borobudur Tak Bebani Umat Buddha

Kompas.com - 07/06/2022, 20:37 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan meminta pemerintah agar tidak membebani umat Buddha dengan rencana kenaikan tarif naik stupa ke Candi Borobudur menjadi Rp 750.000 per orang.

Sebab, dia menilai bahwa rencana tersebut bisa merugikan masyarakat, khususnya umat Buddha karena Candi Borobudur merupakan salah satu tempat sakralnya.

"Visi Pak Luhut secara prinsip baik tapi jangan hantam kromo, umat Buddha itu masih banyak orang desa dan tidak mampu, kasihan sekali mereka jadi tidak bisa melakukan penghormatan kepada Guru Agung mereka," kata Daniel dalam keterangannya, Selasa (7/6/2022).

Baca juga: Tanggapi Harga Tiket Candi Borobudur, Erick Thohir: Kalau Turis Internasional Tidak Apa Dimahalin

Daniel menjelaskan, Candi Borobudur sangat sakral bagi umat Buddha.

Kesakralan dan kesucian Candi Borobudur, kata dia, diakui umat Buddha dunia.

"Sementara Borobudur bagi umat Buddha itu sesuatu yang sangat amat sakral seperti sahabat muslim di Kabah, bukan hanya untuk umat Buddha Indonesia, Borobudur adalah mandala terbesar dunia yang sakral dan disucikan oleh umat Buddha dunia," terangnya.

Baca juga: Polemik Tarif Tiket Candi Borobudur: Diklaim untuk Pelestarian, Ditolak karena Terlampau Mahal

Oleh karena itu, Daniel mendorong pembahasan rencana kenaikan tarif untuk naik Candi Borobudur itu, menggandeng sejumlah pihak untuk berbicara, di antaranya ilmuwan maupun pimpinan umat Buddha.

"Jadi kita harap kebijakan ini harus memikirkan hak ibadah umat Buddha, pembatasan memang perlu dilakukan, tapi kita minta pemerintah lakukan konsultasi dengan para sangha pimpinan ulama umat Buddha termasuk ke para ahli arkeologi," katanya.

Diketahui, pemerintah berencana menaikkan harga tiket untuk naik ke stupa Candi Borobudur.

Menurut rencana, harga untuk naik ke stupa menjadi Rp 750.000 per orang bagi turis lokal.

Baca juga: Walubi Minta Rencana Kenaikan Tarif Naik Stupa Candi Borobudur Ditinjau Ulang

Rencana tersebut menuai penolakan oleh banyak pihak.

 

Salah satunya adalah Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) meminta pemerintah meninjau ulang wacana tersebut karena dinilai bakal berdampak pada ekonomi masyarakat yang bergantung pada pariwisata Candi Borobudur.

"UMKM yang di sekitar candi yang menjual baju Rp 50.000 rasanya akan kecewa kalau dipaksakan yang datang itu adalah masyarakat yang berpenghasilan besar. Marilah kita bersama-sama meyakinkan pemerintah," kata Koordinator Publikasi Dewan Pimpinan Pusat Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Rusli Tan, Senin (6/6/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com