Kompas.com - 07/06/2022, 19:56 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Adam Deni mengatakan, tak pernah menyebarkan berita bohong atau hoaks selama menjadi penggiat sosial.

Hal itu disampaikannya saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi atas tuntutan 8 tahun penjara yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU).

“Saya ingin bacakan track record, saya tidak pernah ada catatan jadi penyebar hoaks,” tutur Adam dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Selasa (7/6/2022).

Baca juga: Adam Deni Mengaku Sudah 2 Kali Minta Maaf Langsung kepada Ahmad Sahroni

Ia memaparkan sejumlah kiprahnya selama berkecimpung di dunia sosial media.

Antara lain, membongkar kasus bullying mahasiswa berkebutuhan khusus di salah satu universitas, hingga menentang pihak-pihak yang tak percaya dengan pandemi Covid-19.

“Saya sangat mendukung pemerintah terkait penanganan Covid-19 yang akhirnya kita rasakan efeknya saat ini,” kata dia.

Adam mengeklaim bahwa selama ini berusaha membongkar berbagai tindak pidana yang tidak diketahui masyarakat.

“Saya yakinkan di sini, di depan majelis hakim yang terhormat, saya adalah orang yang ingin membongkar kejahatan yang belum muncul di muka publik,” kata Adam.

Baca juga: Adam Deni Sebut Nama Nikita Mirzani, Rachel Vennya hingga Juragan 99 dalam Pleidoi

Ia lantas meminta majelis hakim meringankan vonis dan memberinya waktu untuk membongkar kasus dugaan korupsi yang disebutnya melibatkan Ahmad Sahroni.

“Saya meminta ketulusan majelis hakim untuk meringankan vonis hukuman saya dan memberikan saya waktu untuk melakukan pembuktian kasus dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan saudara Ahmad Sahroni,” ujar dia.

Baca juga: Minta Keringanan, Adam Deni: Saya Bukan Koruptor, Pembunuh dan Bandar Narkoba

Terakhir, Adam meyakini telah mengantongi bukti dan siap memberikannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Saya tegaskan di sini saya bukan hanya yakin, tapi saya punya bukti, yang sudah saya serahkan ke kuasa hukum saya Bang Herwanto,” ucapnya.

“Sebentar lagi bang Herwanto akan memberikan data tersebut dan mem-follow up pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata dia.

Baca juga: Pihak Adam Deni Bantah Suka Buat Keributan di Ruang Sidang

Dalam perkara ini, jaksa menilai Adam terbukti melanggar UU ITE karena telah menyebarkan data personal milik Sahroni.

Jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 1 miliar.

Dokumen yang diperkarakan adalah transaksi pembelian dua sepeda bernilai ratusan juta Sahroni pada terdakwa lain yaitu Ni Made Dwi Anggari.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Tantang Sambo Buktikan LHP Pemeriksaan Kabareskrim, Pengacara Ismail: Kalau Sudah Bicara, Harus Buktikan!

Nasional
Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Kepala BNPB Serahkan Dana Bangun Rumah untuk 647 Korban Gempa Bumi Cianjur

Nasional
Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD

Nasional
Ganjar Masuk Bursa Capres PAN, tapi Belum Mengerucut

Ganjar Masuk Bursa Capres PAN, tapi Belum Mengerucut

Nasional
Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Hari Antikorupsi Sedunia, Ini 5 Hukuman Koruptor Terberat di Indonesia

Nasional
Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Dua Hakim Agung Ditahan KPK, MA Serahkan pada Prosedur Hukum

Nasional
Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Wapres Nilai Pemberantasan Korupsi Mesti Diarahkan pada Perubahan Perilaku

Nasional
MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

MA: Dari 56 Kasasi Perkara Korupsi, 17 di Antaranya Diperberat

Nasional
Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Status Gunung Semeru Turun, dari Awas Jadi Siaga

Nasional
Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Firli Bahuri Sebut Koruptor Tak Takut Dipenjara, tapi Takut Dimiskinkan

Nasional
Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Bamsoet Hidupkan Wacana Tunda Pemilu 2024, Demokrat: Jokowi Bisa Terjerumus

Nasional
Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Yudo Margono Tegaskan Calon KSAL Penggantinya Jadi Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke-38 di RI

Mendagri Resmikan Papua Barat Daya Jadi Provinsi ke-38 di RI

Nasional
Update Bantuan Kemensos untuk Korban Gempa Cianjur, dari Makanan Minuman hingga Dapur Umum

Update Bantuan Kemensos untuk Korban Gempa Cianjur, dari Makanan Minuman hingga Dapur Umum

Nasional
Mendagri Lantik Muhammad Masa'ad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Mendagri Lantik Muhammad Masa'ad Jadi Pj Gubernur Papua Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.