Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 07/06/2022, 17:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, Presiden Joko Widodo akan menghadiri peresmian Masjid At Taufiq di Kantor DPP PDI-P Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).

Menurut Bey, rencana kehadiran Presiden Jokowi itu telah disampaikan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri saat keduanya bertemu di Istana Negara pada Selasa (7/6/2022) siang.

"Presiden menyampaikan akan hadir ke peresmian Masjid At-Taufiq di Lenteng Agung, besok," ujar Bey ketika dikonfirmasi.

Baca juga: Megawati Kembali Jadi Dewan Pengarah, Ini Susunan Pengurus BPIP 2022-2027

Bey menambahkan, pertemuan antara Megawati dengan Presiden Jokowi itu dalam rangka pelantikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada Selasa siang.

Pertemuan tersebut diinformasikan oleh Biro Pers Sekretariat Presiden lewat foto-foto yang dirilis resmi pada Selasa sore.

Dalam keterangan foto itu dijelaskan bahwa Presiden Jokowi bertemu Megawati sebelum melantik Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP periode 2022-2027.

Pertemuan itu terjadi di ruang tunggu Istana Negara.

Baca juga: Jokowi Bertemu Megawati di Istana Negara, Apa yang Dibahas?

Adapun Presiden Joko Widodo melantik delapan orang Dewan Pengarah serta Kepala serta Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) periode 2022-2027 di Istana Negara, Selasa (7/6/2022).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 58B Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Dewan Pengarah yang dilantik yakni :

1. Prof. Dr. (H.C.) Hj. Megawati Soekarnoputri sebagai ketua.
2. Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno sebagai anggota.
3. Mayor Jenderal TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya sebagai anggota.
4. Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siradj, M.A sebagai anggota.
5. Dr. (H.C.) Sudhamek AWS, S.E., S.H sebagai anggota.
6. Pdt. Dr. Andreas Anangguru Yewangoe sebagai anggota.
7. Rikard Bangun, Ph.D sebagai anggota
8. Prof. Dr. Muhammad Amin Abdullah sebagai anggota.

Kemudian, Kepala dan Wakil Kepala BPIP yang dilantik yakni Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, dan DR. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.

Kepada para pejabat yang dilantik tersebut diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan undang-undang (UU).

Baca juga: Jokowi Resmi Lantik Dewan Pengarah, Kepala dan Wakil Kepala BPIP 2022-2027

 

Usai pembacaan Keppres tersebut, Kepala dan Wakil Kepala BPIP mengucapkan sumpah dan janji yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia menghayati dan mengamalkan Pancasila dalam menjakankan tugas dan kehidupan sehari-hari. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," demikian sumpah jabatan tersebut.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya kan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela sehingga saya menjadi teladan insan Pancasilais," lanjut para pejabat tersebut.

Baca juga: Buya Syafii Maarif Meninggal, Megawati Beri Pengarahan Khusus bagi Keluarga Besar PDI-P dan BPIP

 

Dilansir dari laman resminya, BPIP adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.

Selain itu, BPIP juga melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKB Perkirakan Pengumuman Capres-Cawapres Koalisi Mei 2023

PKB Perkirakan Pengumuman Capres-Cawapres Koalisi Mei 2023

Nasional
RSDC Wisma Atlet Resmi Ditutup, Alkesnya Bakal Dihibahkan

RSDC Wisma Atlet Resmi Ditutup, Alkesnya Bakal Dihibahkan

Nasional
Anggap Wacana Prabowo-Ganjar Semu, PKB: Tak Usah Dibahas

Anggap Wacana Prabowo-Ganjar Semu, PKB: Tak Usah Dibahas

Nasional
RSDC Wisma Atlet Ditutup, Relawan dan Nakes Dipulangkan

RSDC Wisma Atlet Ditutup, Relawan dan Nakes Dipulangkan

Nasional
KPU Minta Bawaslu Berikan Data Rinci 6,4 Juta Pemilih Bermasalah Saat Coklit

KPU Minta Bawaslu Berikan Data Rinci 6,4 Juta Pemilih Bermasalah Saat Coklit

Nasional
HGU di IKN Bisa Sampai 190 Tahun, Kepala Otorita Sebut Perlu Ada Kepastian bagi Investor

HGU di IKN Bisa Sampai 190 Tahun, Kepala Otorita Sebut Perlu Ada Kepastian bagi Investor

Nasional
Abraham Samad Sesalkan Lahirnya UU Baru Justru Preteli Kewenangan KPK

Abraham Samad Sesalkan Lahirnya UU Baru Justru Preteli Kewenangan KPK

Nasional
Semarakkan Ramadhan, Dompet Dhuafa Ajak 30 Anak Yatim Belanja di Supermal Karawaci

Semarakkan Ramadhan, Dompet Dhuafa Ajak 30 Anak Yatim Belanja di Supermal Karawaci

Nasional
Tak Kunjung Umumkan Capres, PKB: Menurut Perspektif Ijtima Ulama, Koalisi Ini Enggak Produktif

Tak Kunjung Umumkan Capres, PKB: Menurut Perspektif Ijtima Ulama, Koalisi Ini Enggak Produktif

Nasional
Panglima TNI Berangkatkan 555 Prajurit Tempur ke Papua untuk Amankan Freeport

Panglima TNI Berangkatkan 555 Prajurit Tempur ke Papua untuk Amankan Freeport

Nasional
Polri Akan Telusuri soal Viral Polisi Diduga Sisihkan Barang Bukti 'Thrifting' Baju Bekas Impor

Polri Akan Telusuri soal Viral Polisi Diduga Sisihkan Barang Bukti "Thrifting" Baju Bekas Impor

Nasional
Pengamat: Kecil Kemungkinan Jokowi 'Menghukum' Ganjar soal Piala Dunia U20, jika...

Pengamat: Kecil Kemungkinan Jokowi "Menghukum" Ganjar soal Piala Dunia U20, jika...

Nasional
Koalisi KIR Tak Kunjung Umumkan Capres-Cawapres, PKB: Enggak Ada Kendala, Lihat Momentum

Koalisi KIR Tak Kunjung Umumkan Capres-Cawapres, PKB: Enggak Ada Kendala, Lihat Momentum

Nasional
KPK Belum Terima Laporan Keterlibatan Artis R dalam Dugaan TPPU Rafael

KPK Belum Terima Laporan Keterlibatan Artis R dalam Dugaan TPPU Rafael

Nasional
Gugatan Masa Jabatan Kades Tidak Diterima MK, Tetap Bisa Menjabat Sampai 18 Tahun

Gugatan Masa Jabatan Kades Tidak Diterima MK, Tetap Bisa Menjabat Sampai 18 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke