Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peluang Duet Demokrat-Nasdem Dinilai Kecil karena Sejarah Partai Tak Harmonis

Kompas.com - 07/06/2022, 13:49 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi skeptis pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan melahirkan koalisi antara kedua partai.

Sebab, menurut dia, Demokrat dan Nasdem memiliki sejarah hubungan tak harmonis di beberapa pilpres, termasuk di Pilkada DKI 2017.

"Saya memandang skeptis terjadinya 'kawin' antara Nasdem dengan Demokrat mengingat faktor kesejarahan di antara mereka baik di pilpres maupun di beberapa pilkada di daerah yang memiliki magnitude politik besar seperti DKI Jakarta," kata Ari dalam perbincangan bersama Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Partai Nasdem Dinilai Bisa Bangun Koalisi dengan Demokrat dan PKS Tanpa Menjadi Oposisi

Setelah Pilpres 2004, hubungan SBY dan Surya Paloh disebut-sebut tidak akur. Disinyalir, Paloh kecewa karena SBY tak memenuhi janjinya untuk menjalankan agenda restorasi.

Padahal, Paloh telah mengerahkan kekuatan jaringan media massa miliknya untuk mendukung SBY dalam pencalonan.

Kekecewaan itu berlanjut hingga Pilpres 2009 Paloh tak lagi mendukung SBY. Lalu, pada dua pilpres selanjutnya di tahun 2014 dan 2019, Paloh dan SBY selalu berbeda gerbong.

Di Pilkada DKI, Nasdem bersama PDI-P, Partai Golkar, dan Partai Hanura mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Sementara, Demokrat mengusung jagoan partainya, AHY, yang berpasangan dengan Sylviana Murni.

Baca juga: Ketua DPP Nasdem Sebut Hubungan Surya Paloh-SBY Baik-baik Saja

Menurut Ari, pertemuan SBY dan Paloh kemarin justru menyiratkan kegamangan partai-partai jelang Pilpres 2024.

"Tidak ada kata 'aman' baik bagi Demokrat maupun Nasdem mengingat raihan suara masing-masing parpol tersebut harus membutuhkan kerjasama dalam membangun koalisi," ujarnya.

Ari menilai, Demokrat sejatinya butuh Nasdem lantaran partai bintang mercy itu bersikukuh mengusung nama ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai kandidat calon presiden.

Sementara, Nasdem dinilai lebih luwes dan terbuka terhadap siapa pun calon sepanjang namanya lolos dalam penjaringan kandidat.

Nasdem sendiri telah memberikan sinyal-sinyal dukungan untuk sejumlah tokoh seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Panglima TNI Andika Perkasa.

"Justru Nasdem berpeluang bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu andai saja nama-nama yang dinominasikan memiliki irisan yang sama misal apakah Anies, Ganjar, ataukah Erick Thohir," kata Ari.

"Sejauh yang saya amati, Demokrat baru menggenggam PKS karena pilihannya begitu terbatas," tuturnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com