Pemerintah Diingatkan Gencarkan Sosialisasi Pemasangan Patok Batas di IKN

JAKARTA, KOMPAS.com - Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengingatkan pemerintah untuk menyosialisasikan pemasangan patok batas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Sosialisasi tersebut penting dilakukan menyusul adanya keresahan warga setempat yang lahannya dipasangi patok batas secara tiba-tiba.

“Sosialisasi menjadi salah satu aspek penting juga karena itu kan terkait misalnya bagaimana warga yang terdampak atau tanahnya itu masuk menjadi lokasi IKN,” kata peneliti CSIS Arya Fernandes saat dihubungi Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Jokowi Teken UU IKN, Begini Struktur Badan Otorita Ibu Kota Nusantara

Arya mengatakan, sosialisasi menjadi penting karena pembangunan IKN merupakan salah satu program strategis nasional.

Sosilisasi perlu digencarkan terutama kepada masyarakat yang terdampak pembangunan IKN.

Selain itu, pemerintah pusat maupun Badan Otorita IKN perlu menyosialisasikan kepada pemerintah lokal guna mengantisipasi kemunculan penolakan atas program strategis nasional ini.

“Sehingga potensi munculnya respons-respons yang kurang baik soal IK. itu bisa diselesaikan, bisa diantisipasi,” terang dia.

Di samping itu, Arya juga mengingatkan pemerintah pusat maupun Badan Otorita IKN harus mensosialisasikan mengenai kompensasi terhadap lahan warga yang terdampak.

“Begitu juga terkait kompensasinya seperti apa, proses kompensasinya bagaimana dan hal-hal yang berhubungan dengan warga,” imbuh dia.

Diberitakan, pemasangan patok batas KIPP IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, membuat warga setempat resah.

Keresahan salah satunya dialami Rania (57) warga Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku.

Pada Februari 2022 lalu, sejumlah orang di antaranya berseragam polisi tiba-tiba mendatangi depan rumahnya untuk memasang patok bertuliskan, "Batas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Dilarang Merusak".

"Enggak ada ngomong-ngomong apa dulu, kepala desanya, atau camatnya. Pemerintah sama polisi langsung pasang patok saja. Kami heran, ada acara apa ini tiba-tiba dipasang patok?" ujar Rania saat berbincang dengan Tim Kompas.com, baru-baru ini.

Atas pemasangan patok itu, Rania sempat menanyakannya ke Ketua RT. Sayangnya, ia tidak mendapatkan informasi yang jelas.

"RT-nya bilang, saya juga enggak tau Bude. Kebetulan RT ini ya masih saudara," ujar Rania.

Rania mengatakan, cara pemerintah tersebut sangat serampangan dan tak elok. Bahkan cenderung menyinggung perasaan warga setempat.

Baca juga: 200.000 Pekerja Diperkirakan Menggarap Pembangunan Ibu Kota Nusantara pada 2023

Ia mengakui, pembangunan Ibu Kota Nusantara di wilayah Penajam Paser Utara memang sudah santer terdengar warga setempat sejak sekitar dua tahun terakhir. Tetapi, warga sama sekali tidak pernah diberikan informasi yang memadai tentang rencana itu.

Menurut pandangan Rania, semestinya pemerintah melakukan pendekatan ke warga setempat terlebih dahulu sebelum memasang patok. Khususnya warga yang lahannya masuk ke dalam kawasan Ibu Kota Nusantara.

"Seumpama disuarakan dulu sebulan sebelumnya, kompromi dengan masyarakat bagaimana baiknya, ya kan bagus. Ini tiba-tiba datang langsung bikin patok. Saya saja kaget. Kesal betul saya," lanjut dia.