Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Yulian Gunhar
Anggota DPR

Yulian Gunhar adalah politisi Indonesia yang telah menjabat sebagai anggota DPR-RI, dari Fraksi PDI Perjuangan, selama dua periode (2014–2019 dan 2019–2024), mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan II.

Saat ini, ia dipercaya menjadi anggota Komisi VII yang menangani masalah energi, pertambangan, lingkungan, dll.

Mewaspadai Operasi Penggiringan Opini Oligarki-Kapitalis terhadap Sosok Capres

Kompas.com - 07/06/2022, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ALAM demokrasi yang sedang kita nikmati di era reformasi ini, telah memberikan kondisi ironis di dalam perjalanannya.

Di satu sisi, pasca-Orde Baru, negeri ini disebut-sebut menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

Di sisi lain, demokrasi yang sedang berjalan, ternyata mengalami masalah serius yang mengancam masa depan kita sebagai bangsa, yaitu cengkraman oligarki yang terasa makin kuat.

Memang oligarki yang menyusup ke dalam relung-relung sistem demokrasi amat sulit dihindari, namun kondisi yang terjadi saat ini sudah sangat menghawatirkan.

Bau amis jejak-jejak permainan mereka sudah sangat kentara di berbagai sektor. Hampir semua sektor kehidupan seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya, sudah berada dalam cengraman mereka.

Oligarki adalah sebuah struktur pemerintahan di mana kekuasaan berpusat hanya pada sekelompok kecil orang.

Golongan ini mengendalikan kekuasaan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Istilah ini sudah ada sejak era Yunani Kuno.

Menurut Aristoteles, oligarki merupakan manifestasi pemerintahan yang buruk. Akibat sifatnya yang elitis dan eksklusif, terlebih lagi biasanya beranggotakan kaum kaya, sehingga oligarki tidak memperhatikan kebutuhan rakyat secara luas.

Prinsip oligarki dan demokrasi akan selalu bertentangan. Pertentangan ini terjadi utamanya pada dua pertanyaan: “Siapa yang berkuasa?” dan “Siapa yang memperoleh manfaat dari kekuasaan itu?”

Dalam sistem oligarki, kekuasaan untuk memerintah diletakkan di tangan-tangan kelompok kecil dan keuntungan tersebut dimanfaatkan oleh mereka saja.

Sedangkan hubungan antara oligarki dengan kapitalis (kaum pemodal) bisa sangat erat. Lantaran basis kekuatan oligarki terletak pada konsentrasi uang atau kekayaan material.

Berbeda dengan sistem demokrasi yang bertujuan menciptakan kesetaraan dan kekuasaan bagi semua pihak, bukan segelintir orang saja.

Maka wajar jika Jeffrey Winters, menyatakan bahwa praktik oligarki akan membuat demokrasi makin jauh dari cita-cita untuk memakmurkan rakyat.

Karena kekuasaan hanya bekerja untuk mengakumulasi kekayaan kaum oligark. Kondisi demikian, berakibat jurang antara si kaya dan si miskin makin besar.

Operasi mindset

Akumulasi modal dan kuasa membuat kekuasaan kaum oligarki-kapitalis, akan sangat besar sekali.

Dengan kekuatan modalnya mereka bisa mengendalikan opini publik, agar sesuai dengan agenda dan kepentingan mereka.

Salah satunya melakukan mindset operation (operasi mindset) dengan penggiringan opini publik. Membuat rakyat dipaksa berpikir sesuai perspektif dan kepentingan mereka.

Mereka tak peduli jika harus merusak sendi-sendi etika berbangsa, bahkan konstitusi. Seperti munculnya usulan tiga periode masa jabatan Presiden.

Juga hal aneh, ketika Presiden dan para menterinya sudah mulai saling dukung dalam konteks Pilpres 2024.

Padahal usia kekuasaan Presiden belum berakhir. Hal ini tentu melanggar sumpah jabatan, dan tidak sesuai dengan konstitusi. Bahkan bisa dianggap mencuri start kampanye.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Libur Lebaran, Wapres Ma'ruf Halal Bihalal dengan Pegawai Setwapres dan Jurnalis

Usai Libur Lebaran, Wapres Ma'ruf Halal Bihalal dengan Pegawai Setwapres dan Jurnalis

Nasional
Ketum Projo Sebut Jokowi Sudah Tak Berpeluang Bertemu Megawati

Ketum Projo Sebut Jokowi Sudah Tak Berpeluang Bertemu Megawati

Nasional
Kemenhan Beli 2 Kapal Patroli Lepas Pantai dari Italia Seharga Rp 20,3 T

Kemenhan Beli 2 Kapal Patroli Lepas Pantai dari Italia Seharga Rp 20,3 T

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, KPK Segera Seret Gubernur Maluku Utara ke Meja Hijau

Berkas Perkara Lengkap, KPK Segera Seret Gubernur Maluku Utara ke Meja Hijau

Nasional
Ajudan SYL Mengaku Serahkan Uang Satu Tas ke Ajudan Firli di Lapangan Badminton

Ajudan SYL Mengaku Serahkan Uang Satu Tas ke Ajudan Firli di Lapangan Badminton

Nasional
38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya

38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya

Nasional
KPK Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

KPK Panggil Gus Muhdlor Sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

Nasional
Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Nasional
Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Nasional
828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

828 Warga Dievakuasi akibat Erupsi Gunung Ruang Sulawesi Utara

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Gus Muhdlor

Nasional
Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Eks Ajudan Sebut Syahrul Yasin Limpo Panik Saat Rumah Dinasnya Digeledah KPK

Nasional
Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan RB: Pastinya Akan Menarik

Tunjangan Khusus Menanti ASN Pindah ke IKN, Menpan RB: Pastinya Akan Menarik

Nasional
Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Firli Bahuri Disebut Hapus Chat Usai Komunikasi dengan Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Ajudan Ungkap SYL Hubungi Firli Bahuri Saat Rumahnya Digeledah KPK

Ajudan Ungkap SYL Hubungi Firli Bahuri Saat Rumahnya Digeledah KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com