Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/06/2022, 10:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan, salah satu upaya yang tergolong mudah dilakukan untuk mengurangi polarisasi atau keterbelahan politik yang terjadi sejak Pilpres 2019 adalah berhenti menggunakan istilah cebong dan kampret/kadrun.

Sebanyak 84,6 persen responden yang terlibat di dalam survei menyatakan hal tersebut.

Peneliti Litbang Kompas Gianie mengatakan, istilah tersebut perlu berhenti digunakan, baik untuk percakapan di dunia nyata maupun di dunia maya.

"Saling percaya dan saling menghormati antarsesama akan tumbuh bila siapa pun tidak menghakimi orang lain dengan kedua label tersebut," tulis dia, seperti dikutip Harian Kompas, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Litbang Kompas: 79 Persen Responden Menilai Keterbelahan sejak Pilpres 2019 Merusak Demokrasi

Sebagai informasi, berdasarkan hasil survei yang sama terungkap, publik secara umum menilai hubungan antara dua kubu yang berseberangan politik sejak Pilpres 2019 belum membaik hingga saat ini.

Hal tersebut tergambar dari banyaknya responden yang menilai hubungan kedua kubu yang berseberangan pada pilpres yang lalu tersebut justru memburuk, bukannya kian baik.

Sebanyak 40,3 persen responden dalam jajak pendapat Kompas yang dilakukan pada akhir Mei 2022 menyebutkan, hubungan antara kedua kubu semakin buruk. Meski di sisi lain, sebanyak 45 persen responden menilai hubungan antara kedua kubu sudah semakin baik.

"Secara umum, publik menilai saat ini hubungan antara dua kubu yang berseberangan politik sejak Pilpres 2019 belum membaik," tulis Gianie.

Baca juga: Buzzer hingga Hoaks Jadi Penyebab Kian Runcingnya Polarisasi Politik Sejak Pilpres 2019

Sebagian besar responden menilai hal utama yang membuat polarisasi atau keterbelahan antarkubu yang berbeda pilihan politik sejak Pilpres 2019 kian meruncing adalah orang-orang yang secara sadar memperkeruh situasi.

Hal tersebut disampaikan oleh 36,3 persen responden.

Pada hasil survei Litbang Kompas tersebut ditunjukkan, orang-orang yang memperkeruh situasi secara sadar termasuk di dalamnya influencer, buzzer, atau provokator.

"Mereka ada di kedua kubu yang aktif memproduksi konten-konten di media sosial yang memancing respons negatif. Saling klaim prestasi tokoh yang mereka bela sama mudahnya dengan menafikan atau tidak menghargai kerja tokoh dari kubu lawan," jelas Gianie.

Baca juga: Litbang Kompas: Hubungan Kubu yang Berseberangan Politik sejak Pilpres 2019 Belum Membaik

Adapun pengumpulan pendapat oleh Litbang Kompas dilakukan melalui telepon pada 24-29 Mei 2022.

Sebanyak 1.004 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi diwawancarai.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Adapun dengan metode ini, tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 3,09 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Nasional
KSAD Dudung Perintahkan Pasukan Evakuasi Korban Banjir dan Longsor di Manado

KSAD Dudung Perintahkan Pasukan Evakuasi Korban Banjir dan Longsor di Manado

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Bukan Solusi Polarisasi Usai Pilkades

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Bukan Solusi Polarisasi Usai Pilkades

Nasional
Bareskrim Akan Panggil Para Influencer Pekan Depan, Salah Satunya Pembuat Konten Mandi Lumpur

Bareskrim Akan Panggil Para Influencer Pekan Depan, Salah Satunya Pembuat Konten Mandi Lumpur

Nasional
Mendagri Sebut Program Kepala Daerah Mandek Akibat Penyelidikan, ICW: Jangan Cari-cari Alasan

Mendagri Sebut Program Kepala Daerah Mandek Akibat Penyelidikan, ICW: Jangan Cari-cari Alasan

Nasional
Beri Contoh soal Sisi Gelap Politik, Hasto PDI-P Singgung Kinerja Mentan

Beri Contoh soal Sisi Gelap Politik, Hasto PDI-P Singgung Kinerja Mentan

Nasional
Kemenkes Siapkan Teknis Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 6 Bulan ke Atas

Kemenkes Siapkan Teknis Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 6 Bulan ke Atas

Nasional
Soal Pertemuan Jokowi-Paloh, Nasdem: Bagai Kakak-adik yang 3 Bulan Tak Komunikasi

Soal Pertemuan Jokowi-Paloh, Nasdem: Bagai Kakak-adik yang 3 Bulan Tak Komunikasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.