Aiman Witjaksono
Host & Produser Eksekutif Program AIMAN KompasTV

Host Program AIMAN di Kompas TV| AIMAN setiap senin, Pukul 20.30 WIB

Konvoi Khilafah, Siap-siap Negara Baru?

Kompas.com - 06/06/2022, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BETULKAH ada persiapan negara baru dari konvoi Khilafah yang videonya tersebar di tengah publik beberapa hari belakangan? Saya menelusurinya, eksklusif!

Saya mencoba untuk mengupasnya. Lewat program AIMAN di Kompas TV yang tayang setiap Senin pukul 20.30 WIB, saya mencoba menapak tilas perjalanan konvoi kelompok Khilafatul Muslimin di sejumlah titik di Jakarta.

Informasi yang saya dapatkan, mereka membawa spanduk kecil yang ditempelkan di bagian motor mereka.

Konvoi dilakukan pada hari Minggu, 29 Mei 2022. Rute mereka berawal dari Koja, Jakarta Utara, melewati jalur Cawang, Jakarta Timur, Depok, Jawa Barat, kembali ke Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan berakhir di Cempaka Putih, Jakarta Timur.

Ada selebaran alias flyer yang mereka berikan kepada sejumlah orang di beberapa titik di mana mereka konvoi.

Di antaranya terekam kamera yang tersebar disebutkan di wilayah Cawang, Jakarta Timur.

Saya mendapatkan flyer tersebut dan berisi Maklumat (pengumuman) dan ajakan kepada publik untuk bergabung dengan Pusat Kekhilafahan Islam atau Khilafatul Muslimin.

Siapa Khilafatul Muslimin?

Dari sini saya mencoba mencari data, siapa Khilafatul Muslimin. Saya dapatkan informasinya, bahwa gerakan ini dibentuk pada tahun 1997, persis setelah Pimpinan tertingginya, Amir Daulah, yang bernama Hasan Baraja, keluar dari penjara.

Hasan dipenjara 13 tahun akibat terlibat dalam kasus terorisme di antaranya Pemboman Candi Borobudur pada 1985. Statusnya ex terpidana terorisme.

Bahkan sebelumnya, Hasan juga pernah dipenjara terkait gerakan Komando Jihad. Komando Jihad ini kerap terdengar pada tahun 1970 akhir hingga 1980-an.

Salah satu aksi teroris yang dilakukan adalah Pembajakan Pesawat Garuda.

Arsip Harian Kompas, 29 Maret 1981 menyebutkan, pesawat dengan nomor penerbangan GA 206 itu dibajak di udara antara Palembang-Medan.

Pesawat yang memiliki rute Jakarta-Medan itu dibajak pada pukul 10.10 WIB sesaat setelah tinggal landas dari Palembang, dan berakhir di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand.

Pembajakan tersebut digagalkan oleh Pasukan Anti Teror Indonesia, kala itu Korps Pasukan Sandi Yudha (Koppasandha) yang kini berubah nama menjadi Kopassus.

Kala itu pasukan antiteror dipimpin Letkol Inf. Sintong Panjaitan.

Namun Hasan Baraja, bukan terkait pembajakan, ia terkait dengan kasus teror warman. Dalam kasus teror ini seorang wakil rektor UNS, Solo, Parmanto, tewas karena diduga membocorkan gerakan Komando Jihad ini, pada 1979.

Akibat aksi "Teror Warman" ini, Hasan Baraja divonis penjara 3 tahun.

Saat ini, Hasan Baraja menjadi pimpinan tertinggi internasional kelompok Khilafatul Muslimin, yang mereka sebut dengan Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja.

Saya mencoba mencari salah seorang pimpinan dari mereka, di Jakarta. Akhirnya di tempat khusus dan tak boleh dipublikasikan lokasinya, saya mewawancarai Amir alias Pimpinan Khilafatul Muslimin Jakarta Raya yang meliputi sejumlah wilayah utama Ibu Kota, Jawa Barat, hingga Banten, Muhammad Abudan.

Di lantai 2 rumahnya, yang biasa digunakan untuk berkumpul bersama jamaah Khilafatul Muslimin, saya mewawancarainya.

"Mengapa kelompok Anda mengangkat pimpinan terpidana kasus terorisme?" tanya saya kepadanya.

"Dulu Imam Bonjol juga dianggap teroris!" jawab Abudan.

Dari pertanyaan ini saya kembali bertanya, Apakah Anda menganggap Indonesia adalah penjajah, karena dulu Imam Bonjol dianggap teroris oleh penjajah (Belanda)?

Abudan tidak menjawab lugas hanya mengulang pernyataannya soal Imam Bonjol yang dianggap teroris (oleh Belanda).

Saya kembali mengeluarkan data yang saya miliki terkait kelompok ini.

Apakah benar, Khilafatul Muslimin memiliki Menteri Pertahanan & Keamanan?"

Spontan Abudan langsung membantah. "Itu Fitnah, hoaks, tidak benar!" katanya.

Saya ubah pertanyaannya, ada sosok di Khilafatul Muslimin yang bertanggung jawab soal Pertahanan Keamanan?"

Kali ini Abudan, mengiyakan. "Iya, ada namanya Amni wa Difa'i," ujarnya.

Untuk apa? tanya saya kembali.

Abudan menjawab, untuk menjaga keamanan bagi jemaah yang melakukan kegiatan pengajian.

Tanya - jawab saya cukup panjang dalam topik ini, termasuk bagaimana mereka menggunakan istilah pertahanan dan membedakannya dengan keamanan.

Apalagi dikaitkan dengan kegiatan Internasional, yang diakuinya telah memiliki anggota di Malaysia, Australia, bahkan hingga beberapa negara di Afrika.

Menjadi pertanyaan, apakah mereka tengah mempersiapkan sebuah Negara?

Direktur Pencegahan BNPT, Brigjen Pol. Ahmad Nurwakhid mengatakan mereka tengah dalam pendalaman pihak BNPT.

Meski yang disayangkan, kegiatan mereka terkait dengan Khilafah belum bisa dianggap melanggar hukum, karena tidak adanya undang-undang yang mengatur soal ideologi khilafah ini.

Berbeda dengan Komunisme, Leninisme, dan Marxisme yang sudah ada aturan untuk melakukan penindakan bila ada penyebaran pahamnya.

Meski demikian, Khilafatul Muslimin membantah jika Khilafah yang diusungnya akan mengganti Pancasila dan mendirikan negara.

Apakah hal ini adalah sebatas muslihat karena jumlahnya masih minoritas atau memang demikian adanya?

Selayaknya membuka pintu penyelidikan akan organ-organ institusi mereka yang layaknya dimiliki sebuah negara merdeka & berdaulat.

Saya Aiman Witjaksono...
Salam!

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Besok MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Cari Tahu Anggota Dewan yang Titipkan Pamdal

Besok MKD Bakal Panggil Sekjen DPR, Cari Tahu Anggota Dewan yang Titipkan Pamdal

Nasional
IPW Minta Polri Periksa Baim Wong dan Paula Usai Bikin Konten 'Prank' Laporan KDRT

IPW Minta Polri Periksa Baim Wong dan Paula Usai Bikin Konten "Prank" Laporan KDRT

Nasional
Usung Anies Jadi Capres, Surya Paloh: Tak Ada Waktu untuk Orang yang Berpikir Intoleran

Usung Anies Jadi Capres, Surya Paloh: Tak Ada Waktu untuk Orang yang Berpikir Intoleran

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK Tahan Tersangka Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Nasional
Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Langgar Hukum dan Ganggu Independensi Peradilan

Pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto Dinilai Langgar Hukum dan Ganggu Independensi Peradilan

Nasional
Menteri PPPA Klaim Anak-anak Korban Kerusuhan Kanjuruhan Sudah Ditangani dengan Baik

Menteri PPPA Klaim Anak-anak Korban Kerusuhan Kanjuruhan Sudah Ditangani dengan Baik

Nasional
Kapolri Copot Kapolres Malang Buntut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Kapolri Copot Kapolres Malang Buntut Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan

Nasional
Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Diperiksa sebagai Saksi, Pramugari Jet Pribadi Mengaku Ditanya soal Penerbangan Lukas Enembe

Nasional
PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

PKB Ungkap Alasan Usul Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan: Agar Jelas Siapa yang Bertanggungjawab

Nasional
Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Fraksi PDI-P Desak Pihak yang Bersalah Atas Tragedi Kanjuruhan Dipidana

Nasional
Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Kurang PPP, 8 Fraksi di Komisi X Tandatangan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Buntut Tragedi Kanjuruhan, Fraksi Gerindra DPR RI Minta Suporter Sepak Bola Turut Dibina

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Fraksi Gerindra DPR RI Minta Suporter Sepak Bola Turut Dibina

Nasional
Pemerintah Jamin Pemberian Santunan Rp 50 Juta dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Berbelit

Pemerintah Jamin Pemberian Santunan Rp 50 Juta dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Berbelit

Nasional
Fraksi PDI-P Dukung Usulan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Fraksi PDI-P Dukung Usulan Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Pemerintah Harap Santunan Rp 50 Juta untuk Korban Tragedi Kanjuruhan Tak Dianggap Ganti Rugi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.