Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dinilai Belum Tepat, Pemerintah Diminta Pertimbangkan Rencana Naikkan Harga Tiket Candi Borobudur

Kompas.com - 05/06/2022, 13:47 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) Putu Supadma Rudana meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur, Jawa Tengah menjadi Rp 750.000 untuk wisatawan lokal.

Putu menilai, rencana ini tidak tepat dilakukan sekarang mengingat daya beli masyarakat masih rendah akibat pandemi Covid-19.

"Pemerintah lebih baik mempertimbangkan kembali keputusan tersebut dengan bijaksana, bukan menjauhkan masyarakat dari warisan luhur budaya kita," kata Putu dalam keterangannya, Minggu (5/6/2022).

Baca juga: Luhut Berdalih, Tiket Borobudur Naik 15 Kali Lipat Demi Kelestarian

Putu melanjutkan, kenaikan harga tiket itu tidak hanya akan berdampak bagi daya beli masyarakat yang masih rendah.

Namun, rencana kebijakan ini juga dinilai akan memberikan dampak signifikan terhadap menurunnya pendapatan masyarakat sekitar Candi Borobudur.

Putu mengingatkan pemerintah bahwa kawasan Candi Borobudur menjadi magnet masyarakat sekitar yang menggantungkan diri pada kunjungan wisata.

"Jangan sampai kenaikan tiket ini justru memberi dampak kerugian kepada masyarakat sekitar yang bergantung kehidupannya kepada kunjungan wisatawan khususnya para pelaku UMKM," jelas politisi Partai Demokrat itu.

Sebelumnya diberitakan, harga tiket masuk Candi Borobudur akan naik.

Baca juga: Berbagai Respons Warganet Tanggapi Rencana Luhut Naikkan Tiket Masuk Borobudur Jadi Rp 750.000

Kabar ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan, tarif masuk Candi Borobudur bagi wisatawan lokal sebesar Rp 750.000 per orang. Sedangkan, untuk turis mancanegara dikenai 100 dolar Amerika Serikat per orang.

"Dari jumlah itu, turis asing 100 dollar, kalau (turis) yang dalam negeri Rp 750.000. Anak sekolah diberikan kuota 25 persen setiap hari dengan membayar Rp 5.000 per orang," ujar dia di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (4/6/2022).

Ia menuturkan, kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur ini diberlakukan untuk membatasi jumlah pengunjung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com