Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Masalah Puan Dinilai Lebih Populer dari Ganjar, Ganjarist: Yang Penting Elektabilitasnya Lebih Tinggi

Kompas.com - 05/06/2022, 12:56 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Koordinator Nasional (Kornas) Ganjarist, Eko Kuntadhi, tak masalah dengan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menyebut Ketua DPR RI Puan Maharani lebih populer ketimbang Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.

Menurut dia, hal tersebut wajar karena Puan memiliki jabatan skala nasional.

"Wajar kan. Mbak Puan itu Ketua DPR. Skala nasional. Pasti lebih dikenal. Sementara Mas Ganjar Gubernur Jateng," ujar Eko saat dihubungi Kompas.com, Minggu (5/6/2022).

Baca juga: Survei IPO: Prabowo Tokoh Terpopuler, Puan Ungguli Ganjar

Eko menjelaskan, elektabilitas jauh lebih penting daripada sekadar popularitas.

Dia mengatakan, artis Raffi Ahmad lebih populer jika hanya mempertimbangkan popularitas.

"Perbandingan popularitas dan elektabilitas Mas Ganjar lebih bagus. Meski popularitasnya belum maksimal, tapi elektabilitasnya tinggi. Artinya angka orang yang kenal dan suka dengan Mas Ganjar, itu tinggi. Atau kenal dan memilih Mas Ganjar," tuturnya.

Namun, apabila popularitas tinggi, elektabilitasnya rendah, maka itu artinya publik hanya mengenal tokoh tersebut, tapi tidak mau memilihnya.

Untuk diketahui, hasil survei IPO menunjukkan bahwa popularitas Puan Maharani mengungguli kader PDI-P, yaitu Ganjar Pranowo yang berada di posisi 6 yaitu 61,4 persen.

Baca juga: Puan Dinilai Tak Menarik bagi Parpol Lain, PDI-P Mesti Lakukan Pergerakan

Sementara itu, Puan berada di posisi 5 dengan tingkat popularitas 69,3 persen.

"Dari sisi tingkat popularitas di mata responden, Puan Maharani ungguli Ganjar Pranowo, situasi ini sebenarnya membuat Puan lebih potensial terusung," ujar Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam diskusi Polemik Trijaya FM secara virtual, Sabtu (4/6/2022).

Adapun wawancara penelitian ini dilakukan hybrid secara tatap muka sebanyak 480 responden dan sambungan telepon.

Data telepon merujuk data populasi sebanyak 196.420 yang dimiliki IPO sejak periode survei pada tahun 2019-2021.

Dari total populasi tersebut, terdapat 7.200 yang memungkinkan untuk menjadi responden hingga terambil secara acak sejumlah 720 responden.

Baca juga: Soal Usung Capres dari Luar KIB, Ketum PAN: Pak Ganjar, Pak Anies Bisa

Dengan demikian, total keseluruhan sebanyak 1.200 responden.

Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) 2.90 persen, dengan tingkat akurasi data 95 persen.

Pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sampel bertingkat.

Survei ini mengambil representasi sampel yang tersebar proporsional dalam skala nasional.

Dengan teknik ini, setiap anggota populasi (responden) miliki peluang setara untuk dipilih atau tidak menjadi responden.

Baca juga: PPP Bantah KIB Dibentuk untuk Jadi Sekoci Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024

Untuk menguji validitas responden, IPO melakukan spot check pada 15 persen dari total populasi sampel dan pengujian metode pra-research.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com