Wapres Minta Dugaan Pemotongan Dana Bantuan Pesantren Diproses Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta agar dugaan penyelewengan dana bantuan operasional pendidikan (BOP) pesantren dari Kementerian Agama (Kemenag) segera diusut tuntas.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) tentang dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pesantren dari Kemenag senilai Rp 2,5 triliun.

“Saya kira kalau memang betul ada, ya diproses saja secara hukum,” ujar Ma'ruf dilansir dari siaran pers Sekretariat Wapres, Sabtu (4/6/2022).

Baca juga: Komisi VIII DPR Minta Menag Akhiri Praktik Pemotongan Dana Bantuan Pesantren

Ma'ruf juga meminta agar dugaan itu dipastikan kebenarannya agar dapat segera ditindaklanjuti melalui jalur hukum oleh pihak yang berwajib.

“Aturan yang ada ya diproses secara hukum saja, kalau memang itu ada. Oleh karena itu, dipastikan dulu bahwa memang itu terjadi dan diproses secara hukum,” lanjutnya.

Di sisi lain, wapres mengungkapkan keinginannya agar setiap pesantren dapat memiliki program santripreneur.

Program itu dapat mendidik para santri tidak hanya mumpuni dalam bidang keagamaan dan akademik, namun juga dapat memiliki usaha sebagai wujud merealisasikan pesantren yang mandiri.

“Kita ingin pesantren memliki berbagai kegiatan penunjang. Jadi, tidak hanya melahirkan ulama, tapi juga melahirkan santri-santri yang bisa menjadi santripreneur dalam rangka kemandirian pesantren,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, ICW mengungkap adanya berbagai bentuk potongan dana Program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk pondok pesantren, oleh pihak ketiga.

Besaran potongan dan modusnya pun beragam.