Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/06/2022, 14:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menampik anggapan bahwa Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dibentuk untuk menjadi kendaraan penyelamaat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi virtual Polemik Trijaya bertajuk Konstelasi dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024, Sabtu (4/6/2022).

Mulanya, pembawa acara mengajukan pertanyaan pada Baidowi tentang kabar bahwa KIB menjadi sekoci untuk Ganjar jika gagal mendapat dukungan dari PDI Perjuangan untuk maju dalam Pilpres 2024.

“Kalau kami di koalisi itu belum ada siapa yang akan diusung, apalagi berpikir menjadi sekoci,” tuturnya.

Baca juga: Pengamat Nilai Ganjar Masih Mungkin Diusung sebagai Capres oleh PDI-P

Baidowi menegaskan pihaknya pun menghormati Partai Golkar yang ingin mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres.

PAN juga punya usulan, nanti kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya,” kata dia.

Ia menjelaskan hari ini PPP, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) baru akan melakukan deklarasi resmi KIB dengan menandatangani nota kesepahaman.

Maka penentuan capres dan calon wakil presiden (cawapres) masih jauh dari pembahasan.

“Jadi masih cukup jauh, apalagi didefinisikan atau dikategorikan sebagai sekoci, itu masih terlalu jauh. Saya kira isu ini dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” imbuhnya.

Baca juga: Ganjar Pranowo, Ambisi Pilpres, dan Serangan Bertubi PDI Perjuangan

Adapun tawaran untuk Ganjar agar bergabung dengan KIB pernah dilontarkan oleh Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay.

Pernyataan itu disampaikan Saleh dalam wawancara dengan Kompas TV, 24 Mei 2022.

“Kalau Ganjar dia memang kuat, hasil survei bilang begitu. Tapi PDI-P kan belum gabung. Jadi kita tidak bisa sebut dia capres, takutnya PDI-P yang enggak mau,” ungkap dia.

“Tapi kalau Pak Ganjar mau jadikan kami motor, ya silahkan, kami terbuka untuk diskusi,” tutupnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 Ulama Besar Akan Buka Resepsi 1 Abad Nahdlatul Ulama

8 Ulama Besar Akan Buka Resepsi 1 Abad Nahdlatul Ulama

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Akan Bentuk Tim Ahli untuk Kaji Desain Politik dan Pemerintahan

Koalisi Gerindra-PKB Akan Bentuk Tim Ahli untuk Kaji Desain Politik dan Pemerintahan

Nasional
Menlu Retno Harap Indonesia Dapat Jalankan Keketuaan Asean dengan Baik

Menlu Retno Harap Indonesia Dapat Jalankan Keketuaan Asean dengan Baik

Nasional
Seluruh Nota Pembelaan Bharada E di Kasus Pembunuhan Brigadir J Ditolak Jaksa

Seluruh Nota Pembelaan Bharada E di Kasus Pembunuhan Brigadir J Ditolak Jaksa

Nasional
Muhaimin Iskandar Harap 'Reshuffle' Kabinet Tingkatkan Kinerja Pemerintah, Bukan Hanya Politis

Muhaimin Iskandar Harap "Reshuffle" Kabinet Tingkatkan Kinerja Pemerintah, Bukan Hanya Politis

Nasional
Ketum Pemuda Muhammadiyah Temui Jokowi, Antar Undangan Muktamar Ke-8

Ketum Pemuda Muhammadiyah Temui Jokowi, Antar Undangan Muktamar Ke-8

Nasional
Jaksa: Tuntutan Terhadap Bharada E Sudah Penuhi Azas Peradilan Hukum dan Rasa Keadilan

Jaksa: Tuntutan Terhadap Bharada E Sudah Penuhi Azas Peradilan Hukum dan Rasa Keadilan

Nasional
Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Putri Candrawathi

Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Putri Candrawathi

Nasional
Jaksa: Penasihat Hukum Jerumuskan Putri Candrawathi Beri Keterangan yang Kaburkan Fakta

Jaksa: Penasihat Hukum Jerumuskan Putri Candrawathi Beri Keterangan yang Kaburkan Fakta

Nasional
Polri: 2 Buron Kasus Gagal Ginjal Akut Telah Ditangkap dan Ditahan

Polri: 2 Buron Kasus Gagal Ginjal Akut Telah Ditangkap dan Ditahan

Nasional
Jaksa: Klaim Pelecehan Putri Candrawathi bak Cerita Bersambung yang Penuh Khayalan dan Siasat Jahat

Jaksa: Klaim Pelecehan Putri Candrawathi bak Cerita Bersambung yang Penuh Khayalan dan Siasat Jahat

Nasional
Jaksa Sebut Putri Candrawathi Tak Jujur agar Motif Pembunuhan Brigadir J Tidak Terbukti

Jaksa Sebut Putri Candrawathi Tak Jujur agar Motif Pembunuhan Brigadir J Tidak Terbukti

Nasional
KPK: Jika Biaya Haji Tak Naik, Jemaah yang Belum Berangkat Akan Dirugikan

KPK: Jika Biaya Haji Tak Naik, Jemaah yang Belum Berangkat Akan Dirugikan

Nasional
Muhaimin Iskandar Belum Dengar Kabar Akan Ada 'Reshuffle' Kabinet

Muhaimin Iskandar Belum Dengar Kabar Akan Ada "Reshuffle" Kabinet

Nasional
Soroti Baju Seksi Putri Candrawathi, Jaksa: Sangat Tak Wajar bagi Istri Jenderal Bintang 2

Soroti Baju Seksi Putri Candrawathi, Jaksa: Sangat Tak Wajar bagi Istri Jenderal Bintang 2

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.